Tolak Perppu Ormas, Fraksi PKS Tegaskan Tetap Cinta NKRI, Pancasila dan Konstitusi

Tolak Perppu Ormas, Fraksi PKS Tegaskan Tetap Cinta NKRI, Pancasila dan Konstitusi

SahabatKharis.com – Ketua Fraksi PKS DPR Djazuli Juwaini menyatakan fraksinya tetap cinta NKRI, Pancasila dan cinta konstitusi, tapi menolak Perppu Ormas. Alasannya tidak ada kegentingan yang memaksa lahirnya Perppu, tidak ada kekosongan hukum karena sudah ada UU Ormas.

“Kalau dirasa pembubaran ormas terlalu panjang, PKS lebih suka revisi UU, diperpendek prosedurnya,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR Selasa (24/10).

Menurut politisi dari Dapil Banten yang juga anggota Komisi I ini, kalau Perppu disetujui maka bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena itu F-PKS masih  tetap sama sikapnya sebagaimana disampaikan dalam rapat Komisi II.

Kalaupun ada individu  atau kelompok bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, maka perlu diselesaikan secara hukum supaya obyektifitasnya terjaga.

“ PKS sepakat, siapapun individu atau kelompok yang radikal dan terorisme, tidak boleh hidup di negeri Nusantara ini. Kita harus perangi bersama tetapi harus berdasarkan dan dengan cara-cara hukum,” tandas Jazuli.

Menanggapi pertanyaan bahwa pemerintah hingga kini masih melakukan loby ke fraksi-fraksi untuk menggolkan Perppu ini, Jazuli mengatakan fraksinya tidak menutup loby dan komunikasi. Fraksi PKS, lanjut dia, menerima ratusan kelompok masyarakat dan disalurkan dalam rapat dengan pemerintah.

PKS menurut Jazuli, akan bersifat gentlemen apakah akan diputuskan melalui musyawarah atau voting. Yang menang yang banyak dan kalah yang sedikit itu sudah biasa.

“Initnya penolakan F PKS atas Perppu tidak dalam konteks mendukung ormas apapun yang dibubarkan. PKS tidak mendukung ormas apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan dengan konstitusi. Ini bukan dalam konteks dengan ormas yang dibubarkan. Tidak ada kaitannya,” kata Jazuli menambahkan.

Sumber : DPR RI

Fraksi PKS Siap Back up Kader Menangkan Anies Sandi

Fraksi PKS Siap Back up Kader Menangkan Anies Sandi

SahabatKharis.com – Menjelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan sepenuhnya menjaga suara Anies-Sandi. Hal tersebut disampaikan oleh anggota FPKS, Abdul Kharis Almasyhari yang turut membersamai tim pemenangan pasangan Calon Gubernur nomer tiga tersebut.

“Memang hari-hari ini adalah yang melelahkan untuk kita semuanya, kita semua berkewajiban membackup kader di DKI Jakarta untuk pemenangan dakwah di Ibukota, Fraksi PKS menegaskan membantu sepenuhnya membersamai kader, Bersiap siaga dan menangkan dakwah,” ungkap politisi asal Solo itu.

Selain itu, Kharis mengatakan, Fraksi PKS bersama tim pemenangan Anies Sandi di seluruh pelosok Jakarta mengaku siap mengawal suara pasangan OkOce tersebut. Pihaknya berkeyakinan berdasarkan hasil survei akhir-akhir ini, Anies Sandi bakal memenangkan Pilkada putaran kedua tersebut.

“Kami bersama koordinator saksi di 117 TPS se kecamatan Gambir Jakarta pusat dan pengurus PKS Kecamatan Gambir, insyaAllah siap memenangkan dakwah memenangkan Anies-Sandi, dari Jakarta bersama membangun Indonesia,” pungkasnya.

FPKS Gunakan Hak Angket Pengangkatan Kembali Basuki sebagai Gubernur DKI

FPKS Gunakan Hak Angket Pengangkatan Kembali Basuki sebagai Gubernur DKI

SahabatKharis.com – Fraksi PKS DPR RI resmi menggunakan Hak Angket tentang Pengangkatan Kembali Basuki (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai pengangkatan ini mengundang kontroversi publik karena status Ahok berstatus terdakwa.

Sehingga, hal ini akan bertentangan dengan undang-undang dan menciderai Indonesia sebagai negara hukum.

Diketahui, selain Fraksi PKS, Hak Angket juga diusung oleh Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN. Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, DPR perlu merespon kritik yang meluas di masyarakat atas pengangkatan Saudara Ahok tersebut. Sehingga, tegas Jazuli, cara yang paling tepat dan konstitusional untuk mempertanyakan itu adalah menggunakan Hak Angket DPR.

“Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN resmi menggunakan Hak Angket Dewan ini agar Pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok, sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran,” terang Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Selanjutnya, inisiator akan menggalang dukungan Anggota DPR lintas Fraksi agar Hak Angket ini dapat segera diproses secara kelembagaan DPR.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Diketahui, berbagai pihak mulai tokoh masyarakat hingga pakar Hukum Tata Negara menilai pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, memiliki cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) itu adalah:

  1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
  3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Berkenaan dengan itu, status Ahok saat ini adalah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu, yang bersangkutan didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun.

Pemberhentian sementara ini juga bukan kali pertama tapi sudah lazim dilakukan sebelumnya, seperti kasus Bupati Bogor, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Wakil Walikota Probolinggo, Bupati Ogan Ilir, Bupati Subang, dan lain-lain. Semuanya diberhentikan tidak lama setelah yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa. Tanpa harus menunggu dan bergantung pada tuntutan (requisitor) yang diajukan Jaksa di persidangan.

Sumber : Fraksi PKS

 

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

SahabatKharis.com – Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Pengamat Keudaraan dan Penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (24/1).

Aduan yang berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi itu diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo,  dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi dan Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Dalam aduannya, Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen memaparkan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah udara, khususnya yang ada di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau, sangat terancam karena dikontrol oleh negara asing, yaitu Singapura, dalam bentuk Wilayah Informasi Penerbangan atau FIR (Flight Information Region).

“Dalam hal ini karena adanya sebagian wilayah Indonesia yang dikontrol oleh singapura, dan itu terus berjalan selama 70 tahun,” jelas Juwono kepada Fraksi PKS.

Juwono menegaskan dengan adanya intervensi Singapura di wilayah udara tersebut, akan memengaruhi tidak hanya kedaulatan, tapi juga keamanan nasional serta kerugian ekonomi juga sangat besar.

“Satu hal lagi yang perlu kita lihat, Singapur tidak hanya mengontrol ruang udara di wilayah natuna dan kepulauan riau, bahkan bisa jadi di seluruh wilayah Indonesia. Apa jadinya kalau seluruh wilayah Indonesia dikontrol asing? Kalau mengontrol udara, berarti mengontrol semuanya,” tegas purnawirawan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Angkatan Udara.

Oleh karena itu, Juwono bersama IAAW, mendorong Fraksi PKS agar mengingat kembali persoalan Kedaulatan Indonesia yang termaktub dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Dimana dalam dua kesepakatan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

“Kita harus ingat bahwa deklarasi juanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 yang meningkatkan wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, faktanya, kita tidak bisa mengambil manfaat yang berhubungan dengan kesejahteraan Indonesia,” jelas Juwono.

Bahkan, tambah Juwono, menurut data dari IIAW, disebutkan bahwa terdapat 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Sedangkan, 800 pilot Indonsia tidak dapat bekerja dan jumlah tersebut akan terus bertambah,” papar Juwono.

Sumber : Fraksi PKS DPR