TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Menurut Kharis, Perpres BSSN tersebut perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan.

“Perlu dicarikan kebijakan yang hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi pengelolaan isu siber secara tepat. Apalagi tema cyber war harus dilihat dari aspek keamanan nasional secara holistik. Maka selain menimbang Kemkominfo dan Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan BIN yang telah berproses,” kata politisi PKS ini, Senin (5/6).

Terkait pernah disebutnya bahwa badan ini juga akan diberikan kewenangan menangani masalah hoax, Kharis menjelaskan tugas tersebut tidak tepat jika menjadi urusan BSSN.

“Masalah hoax seharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemkominfo, apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber,” imbuh Kharis.

Oleh karena itu, pihaknya memandang untuk segera duduk bersama dan perlu segera dilakukan sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, BIN dan institusi terkait lainnya.

Legislator asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan dampak lain dari berdirinya BSSN, yang dinilai akan berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi apakah terhadap BSSN atau Lemsaneg atau Kemkominfo atau justru terhadap BIN, ketika dalam NA dan Draf RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN.

“Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber,” pungkas Kharis.

Sumber : RMol

Cegah Hoax, Komisi I DPR Minta Media Tingkatkan Kredibilitas

Cegah Hoax, Komisi I DPR Minta Media Tingkatkan Kredibilitas

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait upaya penekanan berita hoax.

“Dalam rapat dengan kemenkominfo kita sepakat bahwa hoax itu adalah sesuatu yang harus kita eliminir semaksimal mungkin,” tuturnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/5).

Salah satu cara yang menurutnya mungkin dilakukan yakni melalui penguatan media. “Untuk itu upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi hoax, tapi juga menguatkan media. Jadi hoax dan penyebaranhoax kita persempit, media kita perkuat,” katanya.

Penguatan media itu ditujukan agar masyarakat memilih sumber informasi yang kredibel dan tidak tertipu dengan informasi bohong.

“Untuk itu kita berharap media juga semakin profesional. Semakin menjunjung tinggi bagaimana kaidah jurnalistik,” jelasnya.

Selain itu, Abdul juga meminta kepada pemerintah agar segera membentuk Badan Siber Nasional. Badan Siber Nasional itu, kata dia, fungsinya adalah menjaga kebebasan berpendapat dan melindungi orang.

“Melindungi bagaimana orang menjadi tidak dibully, kemudian tertekan. Kita boleh mengungkapkan pendapat tapi juga tidak boleh melukai orang atau mengganggu orang,” ujar Kharis.

Sementara itu, lanjut dia, prinsip yang digunakan terkait upaya membentuk badan siber adalah agar orang-orang bisa menghormati orang lain di dunia siber.

“Bukan berarti bebas semau sendiri tapi melanggar hak orang lain. Koridornya itu saya kira, bebas tapi bertanggung jawab,” jelasnya

Sumber : Arah

Berbagai Perpecahan Negeri Ini Bermula Dari Berita Hoax

Berbagai Perpecahan Negeri Ini Bermula Dari Berita Hoax

SahabatKharis.com – Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin tinggi ternyata memiliki dampak negatif di kalangan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang menjadi fenomena terkini adalah membanjirnya informasi atau berita tidak benar yang biasa di sebut Hoax.

Maraknya peredaran berita-berita hoax belakangan berpotensi untuk menimbulkan perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan. Pasalnya, berita hoax kerap dianggap sebagai produk yang paling mudah untuk disebar di era keterbukaan informasi di Indonesia seperti sekarang ini dan cukup mumpuni untuk mempengaruhi opini masyarakat.

Fenomena ini mendorong Kemenkominfo bersama DPR-RI untuk mengadakan Diskusi Publik yang bertema “Optimalisasi Edukasi & Literasi Media Internet Untuk Merajut & Merawat Persatuan dalam kebhinekaan” yang diselenggarakan 4 Mei 2017 Di Kota Solo.

Diskusi Publik tersebut Dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almsyhari, Dr Fadhilah Mathar Direktur umum BP3TI Kemenkominfo serta Bpk Winarno, M.Eng Akademisi & Pengamat Informatika UNS.

Dalam Diskusi Publik Abdul Kharis mengajak seluruh pihak untuk bijak & efisensi serta harus memiliki kebermanfaatan dalam setiap menggunakan media internet.

“Selain itu masyarakat juga harus ikut peran aktif menghentikan penyebaran jika ada berita-berita bohong dan fitnah yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa, terutama yang beredar melalui media sosial,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ibu fadhilah mengemukakan bahwa pemerintah sedang melakukan penyelesaian pembangunan palapa ring, sehingga dalam jangka waktu kedepan akses internet akan menjangkau dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah- wilayah terluar.

Direktur Umum BP3TI ini berharap dengan diadakannya diskusi publik ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya budaya literasi dalam menyerap literasi.

“Dengan mudahnya tingkat akses internet masyarakat, maka diperlukan penyaringan agar masyarakat terhindar dari informasi yang merugikan,” ujarnya.

Sedangkan Winarno selaku akademisi sekaligus pengamat lebih menekankan bagaimana langkah -langkah mengenali serta menangkal berita hoax melalui media sosial.

Sosialisasi Empat Pilar, Ketua Komisi I : Hoax Mengancam Kebhinekaan Kita

Sosialisasi Empat Pilar, Ketua Komisi I : Hoax Mengancam Kebhinekaan Kita

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam bernegara bersama puluhan tokoh masyarakat Banjarsari, Solo. Acara tersebut digelar di Hotel Grand Setia Kawan, Solo, Selasa (22/2/2017).

“Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenyam pendidikan pancasila dan kebhinekaan di era Pak Harto, butir-butir Pancasila pasti pernah kita pelajari. Namun kadang harus senantiasa kita ulang karena untuk mengingatnya. Seperti penghafal Qur’an, kalu tidak di muroja’ah  juga gogrok  hafalannya,” kata Abdul Kharis.

Abdul Kharis mengatakan bahwa salah satu permasalahan empat pilar saat ini adalah adanya virus informasi sampah yang membanjiri kita sehingga membentuk pola dalam pikiran manusia. Hal tersebut menjadi salah satu pemecah kebhinekaan.

“Satu Tahun terakhir ini, otak kita dibanjiri dengan informasi kebanyakan adalah info hoax. Kalau kita punya whatsapp, setiap hari kita diguyur dengan ribuan informasi berbeda, sampai akhirnya kita bingung memilah mana info yang benar,” ujarnya.

Hoax sudah mulai merambah ke permasalahan empat pilar ini. Kadang informasi hoax tersebut sampai menjadi penyesatan-penyesatan tertentu pada masalah empat pilar.

“Misalnya, Pancasila kemarin diplesetke dan disebar sampai akhirnya oleh tentara Australia dibuat kurikulum disana. Ini yang menjadikan kita marah dan kerjasama militer kita diberhentikan sementara. Darimana orang Australia dapat plesetan Pancasila,” lanjut Kharis.

Tak hanya itu, lanjut Kharis, belum lama ini juga kedutaan Indonesia di Australian diterobos orang dan menggantikan bendera merah putih menjadi bendera bitang kejora. Ini menjadi salah satu tantangan empat pilar.

Kebhinekaan kita ini sudah mulai tercemar dengan adanya kepentingan-kepentingan yang mampu membayar informasi bagi masyarakat. Hal tersebut yang sedang melanda media mainstream akhir-akhir ini. Ini juga  menjadikan masyarakat akhirnya bergeser ke media sosial.

“Pada awal Januari 2017 lalu, ada koran nasional besar di Indonesia mengatakan Ekonomi Indonesia 2017 Membaik, koran nasional besar satunya mengatakan Ekonomi Indonesia memburuk. Lalu kita harus percaya yang mana?” kata dia.

Karenanya, pada saat melakukan diskusi dengan wartawan di DPR tentang hoax ini, kami sudah mendorong insan pers untuk berkompetisi secara independen dan profesional.

“Masyarakat Indonesia harus mendapatkan informasi dan berita yang benar,” pungkasnya.

Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia. Sebab, dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu yakni hoax yang meresahkan masyarakat dan pemerintah sendiri.

“Jadi, DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain,” kata politisi PKS itu dalam diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 10 Januari 2017.

Selain itu kata Kharis, dengan uji kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar. “Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” ujarnya.

Dengan membanjirnya berita hoax tersebut menurut Kharis, pada mulanya masyarakat percaya media mainstream, media yang jelas dan bertanggung jawab, tapi dengan banyak media online akhir-akhir, ternyata masyarakat juga percaya berita-berita hoax yang beredar melalui media sosial. “Jadi, ini tak boleh dibiarkan,” ucapnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari mendukung upaya Dewan Pers melakukan pembenahan situs media “online” melalui verifikasi maupun uji kompetensi terhadap wartawan Indonesia.

“Maraknya situs media online saat ini membuat penyiaran berita menjadi kurang terkontrol karena ada situs media yang menyiarkan hoax,” kata Abdul Kharis Almarsyhari pada diskusi “News or Hoax” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Abdul Kharis, berita-berita “hoax” ini dapat meresahkan masyarakat maupun Pemerintah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan bahwa DPR RI sebelumnya telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-Undang ITE ini merupakan landasan hukum yang tujuannya, antara lain, untuk melindungi para pihak dari ujaran-ujaran kebencian,” katanya.

Kalau saat ini Dewan Pers akan melakukan pembenahan situs media “online” menyusul ramainya berita “hoax”, dia mendukung langkah Dewan Pers.

Abdul Kharis menambahkan bahwa Dewan Pers juga telah melakukan uji kompetensi terhadap wartawan untuk mengklasifikasi wartawan kompeten dan tidak kompeten.

“Wartawan profesional dapat menyampaikan berita-berita akurat yang menjadi harapan rakyat,” katanya.

Ironisnya, kata dia, saat ini banyak orang yang menyukai berita “hoax” meskipun di sisi lain banyak juga yang risih dengan berita “hoax”.

Menurut dia, pada era tahun 1980-an masyarakat percaya pada berita-berita dari media “mainstream”, tetapi sesuai dengan perkembangan media “online”, muncul berita “hoax”.

Sumber : Antara

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masyarakat harus mendapat informasi yang benar. Bukan berita bohong atau hoax.

“Masyarakat Indonesia harus mendapat berita yang benar, tanpa ada unsur kebohongan,” kata Abdul Kharis dalam diskusi “News or Hoax” di Media Center Gedung DPR RI, Selasa, 10 Januari 2017.

Politisi PKS ini mengatakan, menyampaikan berita bohong sama saja berbuat dosa. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan dan membolehkan  kebohongan. “Agama mana pun melarang kebohongan,” tegasnya.

Kharis mengatakan, awalnya masyarakat Indonesia mempercayai media mainstraim. Namun dalam perkembangannya kepercayaan itu mulai bergeser. Kepercayaan masyarakat mulai turun. “Kenapa? Karena masing-masing masyarakat menerima berita hoax sesuai seleranya,” ucapnya.

Kharis menambahkan, jangan sampai masyarakat justru menikmati berita bohong. Sebetulnya kata dia, media dengan wartawan profesional, memiliki kompetensi disambut gembira oleh masyarakat. Perlu diketahui mana media dengan wartawan yang profesional mana yang tidak. “Jadi tidak perlu dikuatirkan,” ujarnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

SahabatKharis.com – Sulitnya membedakan berita yang benar dan hoax menjadi perbincangan yang ramai saat ini. Selain dengan menutup atau memblokir media yang ditengarai memberitakan hoax, pemerintah dituntut juga mendorong Insan Media Pers untuk berkompetisi secara Independen dan Profesional.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat menjadi narasumber diskusi bertemakan “News or Hoax” di Press Room DPR RI, Senayan, Selasa (10/1)

“Salah satu penyebab ramainya berita hoax yang terjadi saat ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap media mainstream yang kini berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu,” ujar Kharis.

Selain Abdul Kharis, diskusi tersebut juga menghadirkan Menteri Kominfo, Rudiantara dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley.

Sementara itu, Dewan Pers juga segera membuat label untuk mempermudah masyarakat mengenali media massa yang terpercaya. Label tersebut berbentuk QR Code yang akan ditempelkan baik dalam media cetak maupun online.

DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

SahabatKharis.com – Pemerintah berencana membuat badan cyber untuk mengatasi kasus cyber crime dan menyaring berita bohong atau hoax, yang saat ini meresahkan masyarakat. Nantinya Badan Cyber akan digabung dengan lembaga pemerintah yang sudah ada saat ini, yaitu Lembaga Sandi Negara.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, wacana pembentukan Badan Cyber sudah lama diusulkan tapi sampai saat ini belum terealisasikan.

“Saya belum dapat info detail. Coba kita pertanyakan nanti ketika rapat kerja dengan menteri di Komisi I,” kata Kharis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendukung rencana pemerintah tersebut jika tujuannya untuk menekan atau meniadakan hoax.

“Saya kira baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh hoax karena dapat mengarah pada fitnah. Karena sebuah berita mestinya harus benar dan valid tidak boleh hoax,” ucap dia.

Kendati demikian, Komisi I DPR akan mendengarkan terlebih dahulu alasan pemerintah yang akan membentuk Badan Cyber.

“Kita lihat nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” Kharis menandaskan.

 

PKS: Hoax Dilawan, Tapi Kebebasan Berpendapat tak Boleh Dikekang

PKS: Hoax Dilawan, Tapi Kebebasan Berpendapat tak Boleh Dikekang

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan berita bohong atau hoax memang seharusnya tidak ada. Menurutnya pemerintah memang berkewajiban menanggulangi berita hoax, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Namun Abdul Kharis juga mewanti-wanti kepada pemerintah agar dalam menanggulangi berita hoax tidak mengekang kebebasan berpendapat.

“Berita hoax memang seharusnya tidak boleh ada. Kalau mengawasi yang hoax saja tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menjurus pada mengekang kebebasan berpendapat yang benar dan bertanggung jawab,” ujar politisiPKS itu, Rabu (4/1).

Menurut Abdul, tidak menutup kemungkinan dalam menanggulangi berita hoax dan juga media sosial yang menyebarkannya bakal bersinggungan dengan kebebasan berpendapat. Sementara setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk mengkritisi Presiden Republik Indonesia. Apalagi Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi.

Terkait rencana pemerintah membentuk program Badan Siber Nasional (BSN). Dia berharap BSN bisa sesuai tujuan pembentukannya yakni menekan atau mengurangi informasi atau berita yang sifatnya bohong tersebut. Namun agar pembentukan badan ini jangan sampai mengekang kebebasan berpendapat karena telah dilindungi oleh konstitusi.

Sumber : Republika