DPR: Tarik Semua Buku Panduan SEA Games yang Muat Bendera Merah Putih Terbalik

DPR: Tarik Semua Buku Panduan SEA Games yang Muat Bendera Merah Putih Terbalik

SahabatKharis.com – Pembukaan SEA Games ke-29 di Malaysia dihebohkan dengan insiden gambar bendera merah putih terbalik yang tertera dalam buku panduan SEA Games 2017. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta buka panduan itu ditarik semua.

Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, ini merupakan kesalahan serius yang dilakukan Malaysia. Tak hanya cukup dengan permintaan maaf, Abdul Haris meminta semua buku panduan tersebut ditarik dan dikoreksi dengan gambar bendera Indonesia yang benar.

“Ini kesalahan serius yang harus diikuti dengan permintaan maaf dari penanggung jawab SEA Games dan penarikan semua buku, souvenir atau apapun dan diganti dengan yang benar,” jelas Abdul Kharis saat dihubungi  Minggu (20/8/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan sikap petugas ataupun panitia SEA Games yang berasal dari Indonesia yang tak meneliti buku ini sebelum diedarkan.

“Saya juga sangat menyesalkan pada petugas/panitia dari Indonesia yg bertanggung jawab pada masalah ini. Harusnya dilakukan pengecekan yang teliti,” tegasnya.

Senada dengan Abdul Haris, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta juga meminta ditariknya buku-buku panduan itu. Ia bahkan meminta pemerintah maupun kontingen Indonesia memprotes keras insiden ini.

“Waduh Indonesia harus protes keras kalau gitu. Masa sampai kebalik gitu,” kata Sukamta.

Sebelumnya dalam buku bertajuk, souvenir special, yang dibagikan kepada tamu undangan, termasuk Menpora Imam Nahrawi saat upacara pembukaan pesta olahraga bangsa Asia Tenggara yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Sabtu (19/8/2017), terlihat benar keteledoran panitia pelaksana SEA Games 2017.

Di halaman ke-80 dalam buku tersebut, bendera merah putih Indonesia tercetak terbalik, yakni menjadi putih merah layaknya Pol. Posisi itu bersebelahan dengan bendera Malaysia.

Bendera Indonesia yang tercetak terbalik ini sebenarnya untuk menandakan negara yang sudah menjadi tuan rumah SEA Games. Dibawah bendera tersebut terpampang jelas tahun ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yaitu 1979, 1987, 1997 dan 2011. Kesalahan mencetak bendera hanya terjadi pada Indonesia. Sementara itu, bendera 10 negara peserta SEA Games lainnya tercetak dengan benar.

Menanggapi kekecewaan dan protes masyarakat Indonesia, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mengeluarkan pernyataan resmi permohonan maaf kepada Indonesia.

Sumber : Okezone

 

Indonesia Akan Berperan Aktif Damaikan Qatar-Arab

Indonesia Akan Berperan Aktif Damaikan Qatar-Arab

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, berharap ketegangan antara sejumlah negara Arab dan Qatar dapat segera selesai. Karena, kedua pihak adalah negara-negara sahabat Indonesia.

“Sikap Pemerintah Indonesia tidak memihak kepada salah satu pihak, tapi akan berperan aktif untuk mendamaikan kedua pihak melalui forum dialog,” kata Abdul Kharis Almasyhari, seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/6).

Negara-negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yakni Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Maladewa. Menurut Abdul Kharis, ketegangan antara sejumlah negara Arab dan Qatar telah menyedot perhatian publik Indonesia selama sepekan terakhir, karena cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) bermukim dan bekerja di Qatar.

“Lalu lintas udara di Qatar juga sudah menjadi salah satu rute jamaah haji dan umrah dari Indonesia menuju ke Arab Saudi melalui Qatar,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mendiskusikan soal ketegangan negara-negara Arab dan Qatar, sekaligus mencocokkan data-data.

Kharis mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI untuk mendorong sejumlah negara Arab yang memutuskan hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

“Sesuai komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sikap Pemerintah Indonesia akan aktif mendorong penyelesaian masalah melalui forum dialog dan rekonsiliasi,” katanya.

”Karena, semua negara-negara yang menghadapi ketegangan tersebut adalah sahabat Indonesia.”Ungkapnya.

Kharis menjelaskan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Qatar serta memiliki kerja sama perdagangan dan investasi. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi serta mengirimkan jamaah haji terbesar.

Sumber : Republika

Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI yang mendorong 6 negara Arab dan Maladewa yang memutuskan hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

“Sesuai komitmen politik luar negeri kita yang bebas dan aktif langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah disana dan sikap pemerintah Indonesia jelas semua itu adalah negara sahabat kita,” kata Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi Satu DPR RI di Solo, Selasa.

Sebelumnya diberitakan 7 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan diplomatik di kawasan Timur Tengah tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.

Komisi 1 DPR RI merasa prihatin dan semoga ketegangan yang terkait situasi politik di kawasan Timur Tengah itu segera mereda dan terselesaikan.

“Di bulan Ramadhan ini kita menginginkan kedamaian dan khususnya dengan adanya ketegangan baru dikawasan Timur Tengah kita menjadi prihatin, semoga bisa segera diambil langkah diplomasi untuk meredakannya,” ujar Kharis.

Kharis menekankan DPR RI khususnya Komisi 1 mendukung penuh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri, agar semua negara menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.

Disamping itu Kharis juga mengingatkan agar Kemenlu mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar dan terkait dengan penerbangan jamaah Umroh yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.
Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara Teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar.

“Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang, juga terkait jamaah Umroh yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci” jelas Kharis.

Ketua Komisi I DPR : Pihak Asing Jangan Campuri Kedaulatan Tatanan Hukum Indonesia

Ketua Komisi I DPR : Pihak Asing Jangan Campuri Kedaulatan Tatanan Hukum Indonesia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI, DR H Abdul Kharis Almasyhari meminta semua pihak terutama upaya segelintir orang yang mencoba menginternasionalisasi masalah Hukum yang sudah ditetapkan PN Jakarta Utara terkait keputusan Hukum atas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk berfikir ulang dan junjung tinggi serta hormati proses hukum yang sudah ada.

“Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan bersifat independent, sehingga keputusannya tidak bisa di intervensi. Kalau memang ada keberatan atau ketidakpusan atas sebuah keputusan, maka dibuka ruang dan mekanisme untuk menempuh jalur hukum berikutnya. Dan itu diatur di dalam undang-undang,” tegasnya.

Legislator asal Solo Ini menambahkan, hakim telah memutuskan berdasarkan asas praduga tak bersalah dan pertimbangan yang memperhatikan semua pihak. persidangan yang dilakukan secara marathon sebanyak 21 kali dengan menghadirkan puluhan saksi dan saksi ahli, baik dari pihak jaksa maupun terdakwa membuktikan profesionalisme dan kesungguhan penegakan hukum yang berkeadilan dan imparsial.

“Sudah sepantasnya lembaga internasional maupun Pemerintah dan parlemen negara lain menghormati keputusan hakim yang Ada di Indonesia. Proses Hukum sudah berjalan dengan semestinya dan mekanisme persidangan dilakukan secara transparan dan berasaskan Keadilan,” ujarnya di Jakarta, sebelum berangkat ke Suriname dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi 1 DPR RI.

Kasus ini memang banyak mendapatkan sorotan internasional, karena dalam perjalanannya terjadi beragam peristiwa yang melatarbelakangi. Namun perlu dicatat, bahwa keputusan telah dibuat. Karenanya semua harus menghormati karena proses keputusannya telah menempuh jalur hukum yang tersedia.

“Asing jangan merusak tatanan hukum Indonesia, hormatilah, hargailah kami sebagai negara sahabat, Lembaga internasional seperti Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara PBB (OHCHR), Amnesti Internasional, Uni Europa, parlemen Belanda dan lainnya sudah sepantasnya menghargai keputusan hakim terkait penistaan agama. Karena itu bagian dari undang-undang yang berlaku di Indonesia,” katanya.

“Itu harus dihormati, jangan kemudian mendesak penghapusan pasal itu. Itu namanya campur tangan merusak tatanan hukum sebuah negara yang tidak boleh dilakukan,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan oleh media-media internasional, Sejumlah organisasi internasional seperti Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia, Amnesty International dan lainnya menyampaikan pandangan atas vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Selasa (9/5) kemarin.

20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

SahabatKharis.com – Setelah menempuh proses perundingan selama hampir 20 tahun yakni dari Tahun 1994-2014, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 2014 telah disahkan DPR dalam sidang paripurna pada Kamis, (27/4).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa proses perundingan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia (RI) dengan Filipina saat ini telah menemukan kesepakatan bersama, sehingga bilamana terjadi persoalan di perbatasan dapat diselesaikan dengan damai berbasis hukum internasional, bukan dengan cara konfrontasi, militer, apalagi perang.

Tentunya menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina dapat menjadi pesan positif kepada dunia, karena menemukan kesepakatan tanpa melalui tekanan kepentingan salah satu negara melainkan dengan cara duduk bersama demi majunya antar negara.

“Ini merupakan pesan positif ke dunia internasional bahwa proses perundingan penetapan garis batas ZEE RI-Filipina telah berlansung lama sejak periode 1994- 2014 sekitar 20 tahun.

Maka, persetujuan ini yang nantinya akan diratifikasi oleh Komisi I kemudian DPR RI merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap UNCLOS 1982 dan itikad baik kedua negara untuk menarik garis batas dari garis pangkal kepulauan,” pungkas Kharis di ruang Pimpinan Komisi I, Gedung Nusantara II, Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kemarin.

Efek Positif

Putra daerah asal Purworejo, Jawa Tengah ini memaparkan dengan adanya kesepakatan ini, tentunya memiliki efek positif bagi kedua negara khususnya dalam bidang perekonomian sektor perikanan karena memberi kepastian dalam pengelolaan sumber daya Kelautan yang ada.

“Akhirnya kami punya garis batas ZEE yang jelas. Ini memberi kepastian dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat RI, mendukung hak nelayan Indonesia, mencegah, mengurangi dan menghalangi tindak kejahatan pemancingan ilegal, dan menjamin pembangunan perekonomian di wilayah laut Sulawesi,” papar politisi yang hobi bersepeda ini.

Dirinya menilai dengan political will dan trust kedua negara maka pihaknya melihat instrumen pemerintahan di level teknis juga akan semakin baik menjalankan tupoksinya.

“Kemenkopolhukam dari sisi pertahanan negara akan menjadi jelas dalam menjalankan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan dan penangkapan dalam posisi yang tidak diperdebatkan. Kekayaan alam di perairan juga lebih terlindungi,” tuturnya.

Pengakuan Hukum

Hal senada juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Indonesia dengan Filipina. Selain itu politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini memaparkan dengan adanya kesepakatan tersebut kiranya dapat menjadi perlindungan hukum lingkungan, konservasi SDA hayati dan non hayati.

Sumber :Koran Jakarta

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengelolaan pulau-pulau perlu melibatkan stakeholder bidang pertahanan dan intelijen, khususnya dengan Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya. Kemudian pulau-pulau kecil terluar dan juga pesisir tidak boleh hanya mempertimbangkan pada aspek ekonominya saja. Namun harus mempertimbangkan tiga kepentingan, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat ditinggalkan.

“Undang-undang nomor 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007. Berdasar pada PP No. 62/2010, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan, jika ada pertimbangan berbagai aspek itu,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1).

Abdul Kharis mengatakan Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal meski telah terbit Undang-undang nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Terbitnya Undang-undang nomor 27/2007 justru menimbulkan masalah baru, yaitu tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3),” tambahnya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 27/2007. MK berpendapat bahwa pemanfaatan wilayah pasir dan pulau-pulau kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata dia, ada empat tolak ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut.

Keempat tolak ukur tersebut adalah, pertama kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Terakhir, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut MK, pemberian HP-3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan ‘perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’.

“MK juga menyatakan, pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar,” tutur Abdul Kharis.

Sumber : Republika