Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dengan tegas Indonesia menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengesahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurutnya sikap Trump tersebut bukan menyelesaikan masalah namun memicu konflik yang lebih besar bagi dunia Islam.

“Ini jelas tidak bisa diterima! saya menolak keras,” ujar Kharis melalui siaran pers kepada Republika.co.id. Kamis (7/12).

Menurut Kharis, langkah yang diambil AS dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan memicu ketegangan dan krisis yang lebih besar di Palestina. Bahkan jika ini benar-benar dilakukan maka dapatdianggap sebagai bentuk provokasi nyata dari AS. “Ini provokasi nyata bila terjadi,” tegas Kharis.

Kharis bahkan memastikan jika langkah Trump ini akan menyulitkan AS dalam menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya Palestina. Karena bagi Palestina dan juga Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim jelas sama saja sudah melampaui batas.

“Apa yang telah dilakukan selama ini dengan membawa Palestina dan Israel kemeja perundingan sebagai upaya AS menengahi konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel, akan semakin sulit terwujud,” ungkapnya.

Langkah Trump mengesahkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, kata ia, juga tidak mengindahkan resolusi PBB nomor 2334 tahun 2016. Yang menyatakan bahwa pembentukan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional dan merupakan kendala utama bagi pencapaian solusi Dua-Negara dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif.

“Dalam resolusi itu sudah jelas pemukiman saja kita tolak, ini kok malah memindahkan kedutaan, yang jelas ini melanggar resolusi dan menciderai nilai- nilai yang kita sepakati dalam forum internasional yang sah, saya minta Menlu untuk kirimkan nota protes kita ke Amerika Serikat dan PBB segera menggelar sidang darurat,” ujarnya.

Sumber: Republika

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al Aqsa yang merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Polisi Israel menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga Muslim Palestina shalat Jumat di masjid itu, setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga pria bersenjata di area masjid.

Kharis menegaskan, UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB, telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al Aqsa (kompleks Haram Asy-Syarif) adalah situs suci milik umat Islam. Sehingga, upaya penutupan masjid atau segala tindakan kekerasan Israel di sana tidak dibenarkan sama sekali.

“Termasuk yang baru-baru ini menutup akses ke masjid, menggeledah jamaah sholat dan  memasang metal detector dan bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan sholat,” tegas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes ke PBB terkait langkah Israel tersebut. Indonesia bisa mengirimkan nota protes sebagai negara anggota PBB dengan mayoritas umat Islam, dengan meminta PBB agar melindungi Masjid Al Aqsa dari penjajahan dan kesewenangan rezim zionis penjajah tersebut.

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu mempersulit akses ke Masjid Al Aqsa bagi setiap muslim yang ingin beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan sholat Jumat dan  sholat lima waktu dalam sehari, dan dianjurkan berjamaah di masjid. Jadi Israel tidak boleh menghalangi ibadah umat Islam.

“Persoalan Masjid Al Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu tiga pria Arab bersenjata melakukan serangan telah ditembak mati, tak lama setelah menembaki dua polisi Israel hingga tewas. Aksi tiga pemuda itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan masjid kiblat pertama umat Islam tersebut. (dpr.go.id)

 

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar jangan sampai kunjungan salah seorang pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016,” kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

“Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

“Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel,” katanya.

Sumber : Antara