Ketua Komisi 1 DPR RI : Yahya Staquf itu Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

Ketua Komisi 1 DPR RI : Yahya Staquf itu Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

SahabatKharis.com – Yahya Cholil Staquf menjadi pembicaraan bukan karena prestasi tapi karena arogansi dirinya yang datang ke Israel, dengan alasan memenuhi undangan konferensi hubungan Yahudi-Amerika di Yerusalem Palestina, yang jelas secara langsung atau tidak langsung telah merusak jalan diplomasi Palestina yang telah ditempuh oleh Indonesia sejak lama.

” Kemarin, Indonesia baru dapat amanah terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB belum sempat bekerja kita dibuat malu didepan dunia internasional dengan arogansi seorang Staquf yang nota bene anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang menghadiri konferensi Yahudi di Israel, semoga ada sikap tegas Presiden Jokowi terhadap Staquf, jelas sekali Staquf telah menyakitkan Palestina dan Indonesia bahkan dunia Islam” tegas Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan persnya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI.

Anggota Legislatif asal PKS ini menegaskan kembali posisi Staquf yang tidak bisa begitu saja mengatasnamakan pribadi, namun secara pasti tidak dapat dilepaskan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Harus ada langkah tegas dari Istana, karena ini jelas membuat blunder diplomasi politik internasional yang kuat dan telah dibangun dalam membersamai Palestina.

” Istana harus jelaskan sejelas-jelasnya, dimana posisi Presiden Jokowi terhadap langkah Staquf, sudah clear posisi kita bersama Palestina jadi rusak karena nila setitik yang ditorehkan Staquf, lihat reaksi Palestina melalui Fatah dan Hamas, jelas ini blunder diplomasi dan ketidak mampuannya Istana menertibkan staf dan orang disekelilingnya Presiden” tegas Kharis.

Anggota DPR asal Solo ini juga mengingatkan hubungan diplomatik yang kuat dengan Palestina selama ini telah dilanjutkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi melalui langkah-langkah politik luar negeri yang terimplementasi dalam kebijakan kementerian luar negeri yang merupakan mitra kerja komisi 1 DPR RI.

“Setiap saat kita bicara Palestina dengan Ibu Menlu, ditegaskan dan diingatkan terus kepercayaan besar Palestina kepada Indonesia menjadi kunci Indonesia dipercaya oleh negara-negara Muslim sehingga Indonesia memegang posisi penting lobi di dunia internasional jangan sampai kepercayaan itu hilang karena nila setitik tadi. Siapapun dan atas nama apapun seharusnya dia bisa menempatkan diri di mana dan kapan harus mengambil tindakan yang tepat terkait Palestina, apalagi di saat situasi di sana sedang memanas pasca tewasnya ratusan warga dan ribuan yang terluka di Gaza. ” tutup Kharis mengingatkan.

Ketua Komisi 1 DPR RI Dukung Aksi Damai Solidaritas Indonesia Untuk Palestina

SahabatKharis.com – Aksi damai solidaritas Indonesia untuk Palestina di lapangan Monas,  Jakarta Pusat dikabarkan akan dihadiri ratusan ribu masyarakat.

Merespon hal tersebut,  Ketua Komisi I Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR RI) mengaku sangat mendukung kegiatan aksi damai untuk Kemerdekaan Palestina.

” Saya sangat mendukung kegiatan tersebut terlebih hal ini  senafas dengan Pembukaan UUD 1945 Kemerdekaan setiap bangsa adalah perjuangan kita, jadi aksi damai ini adalah protes keras kita kepada AS dan Israel bahwa Indonesia bersama Palestina, aksi ini saya kira akan di ikuti Jutaan Massa Damai yang Cinta Palestina dan anti Penjajahan,” ujar Kharis biasa Politisi ini disapa dalam keterangan tertulisnya  di Jakarta,  Jumat (11/5), Pagi.

Dirinya optimis bahwa aksi damai tersebut sangatlah efektif dalam menyampaikan aspirasi untuk membela Palestina dari penindasan Zionis Israel.

” Kegiatan ini murni menyuarakan solidaritas untuk Palestina damai dan kita di Indonesia jelas dari berbagai segmen, silahkan berbagai pihak hadir sebagai wujud kebersamaan kita mendukung Palestina dan Membebaskan Baitul Maqdis, karena itu silahkan semua hadir dari Presiden, Wapres, semua yang Cinta Palestina sampai rakyat biasa juga boleh hadir, ” kata Kharis.

Terkait pengaruh dari aksi terhadap dunia internasional,  Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  ini optimis tidak akan berdampak negatif bagi negara terlebih Indonesia  memang dikenal sebagai penganut politik bebas aktif.

” Indonesia itu menganut politik bebas aktif dan jelas kita juga dorong selain aksi damai juga Desember tahun lalu bersama 128 Anggota Majelis Umum PBB kita tolak rencana AS buka dubes di Jerusalem, kita juga dorong OKI dan semua negara yang mendukung kemerdekaan Palestina,” tegas politisi yang gemar berolahraga sepeda ini.

Dirinya mengaku yakin dalam kegiatan tersebut pihak aparat hukum terkait juga telah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar tertib dan tidak mengganggu ketertiban serta kelancaran masyarakat lain.

” Saya yakin panitia, Polri dan TNI sudah siap menghadirkan dan menjaga keamanan aksi damai ini, saya kira semua pihak termasuk peserta hadir dengan semangat damai mendukung Palestina dan menolak kebijakan AS yang akan membuka kedutaannya di Jerusalem, kita menolak segala penjajahan di muka bumi dan semua pihak menghormati resolusi PBB,” tandas putra daerah Jawa Tengah ini.

Ketua Komisi 1 DPR RI: Peresmian Kedubes AS di Yerusalem menyakitkan dan saya mengutuk keras

Ketua Komisi 1 DPR RI: Peresmian Kedubes AS di Yerusalem menyakitkan dan saya mengutuk keras

SahabatKharis.com – Desember lalu, pemungutan suara di sidang darurat Majelis Umum PBB, mendapati 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia, beberapa hari lagi Amerika akan memindahkan secara resmi kedutaannya ke Yerussalem, jelas ini adalah sikap terkutuk dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

“Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Rabu, 9 Mei 2018.

Langkah sepihak Presiden Trump deklarasi Yerussalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika juga

“ketika AS benar-benar akan meresmikan kedubesnya di Yerussalem pada 14 Mei besok, ini langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya”, tegas Kharis Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan hentikan langkah anda Trump !!!” tegas Kharis.

Yerusalem atau AlQuds di Palestina merupakan salah satu tanah suci ummat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri. Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu didepan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita.

” Sejengkal pun kami takkan pernah mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadikan AlQuds/ Yerusalem sebagai ibukota nya, selama nafas masih dikandung badan selama itu pula NKRI akan memperjuangkan Kemerdekaan Palestina” tutup Kharis.

Ketua Komisi I DPR Sidak RSPAD Tuntaskan Masalah Dokter Terawan

Ketua Komisi I DPR Sidak RSPAD Tuntaskan Masalah Dokter Terawan

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR RI), Abdul Kharis Almasyhari secara mendadak setelah rapat internal mengajak jajaran anggota komisi nya menyambangi Dokter Terawan Agus di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (4/4/2018) siang.

“Saya kira dalam dua hari ini kita dikejutkan dengan putusan MKEK terkait dengan apa yang ada di RSPAD dalam hal ini Dokter Terawan untuk memberikan support moral sekalian memberikan pesan pada khalayak bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan temuan terbaru,” Ujarnya di dalam Ruang Rapat Gedung Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.

Politisi asal Partai Keadilan  Sejahtera (PKS) ini menuturkan bahwa berita yang telah viral akhir-akhir ini telah viral di sosial media akhirnya mendapat penjelasan bahwa sebenarnya penjelasan sesungguhnya belum mendapatkan keputusan apapun dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kedatangan Komisi I dikatakan oleh Politisi asal Solo tersebut sebagai Mitra komisi bersama Menhan yang membawahi RSPAD Gatot Subroto.

“Kenapa kami datang, karena RSPAD merupakan mitra kami dibawah Kemenhan yang sampai hari ini ternyata belum ada keputusan apapun sebagaimana yang beredar informasi bahwa dokter Terawan telah dipecat atau diberhentikan,”jelasnya.

Komisi I DPR RI dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melakukan kunjungan lapangan le RSPAD Angkatan Darat Gatot Soebroto terkait pemecatan Dokter Terawan oleh IDI, Rabu, 4 April 2018. #Komisi1 #SidakDPR

Komisi I DPR RI dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melakukan kunjungan lapangan le RSPAD Angkatan Darat Gatot Soebroto terkait pemecatan Dokter Terawan oleh IDI, Rabu, 4 April 2018.

Selanjutnya Politisi yang gemar olahraga  bersepeda  ini menjelaskan terkait keputusan yang diterima ini seharusnya rekomendasi dari Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) yang bersifat rahasia. Tapi karena ada sesuatu yang rahasia tersebut malah disebarkan dan ini nantinya akan menjadi sebuah masalah terkait dengan UU ITE.

Di sisi lain, Dokter Terawan yang disambangi oleh Komisi I dirasakannya sangat terhibur karena ia merasa sedih dan hanya ingin bekerja yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Dengan bicara yang sedikit terbata-bata Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen dr Terawan Agus Putranto merasa bingunb dengan pemecatannya yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Saya tidak menanggapi surat itu, karena memang saya tidak terima suratnya. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat (pemecatan dari IDI) yang ditujukan ke saya,” ungkap Terawan di gedung RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Dokter Terawan dipecat karena melakukan sejumlah pelanggaran etik yakni mengiklan, memuji diri, serta menjanjikan kesembuhan kepada pasien. Metode penyembuhan dokter Terawan yakin Digital Subtraction Angiography (DSA) atau cuci otak juga jadi persoalan karena berbeda dengan dokter-dokter yang lain.

Menurutnya tuduhan melanggar etik itu tidak tepat karena bertolak belakang dengan karirnya di organisasi dokter militer dunia atau International Committee on Military Medicine (ICMM), yang menaungi 114 negara.

“Saya juga bingung bagaimana reputasi saya seorang pimpinan dokter militer dunia dituduh tidak punya etika sebenarnya itu sangat menyakitkan untuk diri saya. Ini berkaitan karena tuduhannya etik, saya bingung membawa nama negara tapi diperlakukan seperti itu,” tutupnya

KOMISI I BAHAS RENCANA KERJA SAMA TELEKOMUNIKASI RI-RUSIA

KOMISI I BAHAS RENCANA KERJA SAMA TELEKOMUNIKASI RI-RUSIA

SahabatKharis.com – Komisi I DPR membahas rencana kerja sama bidang telekomunikasi dan kedirgantaraan antara Indonesia dengan Federasi Rusia, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Rusia, Roscosmos.

Dalam kesempatan itu, direksi Roscosmos menyampaikan beberapa tawaran kerja sama dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Ada beberapa hal yang disampaikan delegasi Rusia. Intinya mereka menyampaikan semacam penawaran, dan penjelasan terhadap produk-produk antariksa mereka, mulai dari yang berkaitan dengan antariksa sepenuhnya, peluncuran-peluncuran roket dan juga untuk telekomunikasi,” kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari usai pertemuan dengan delegasi Rusia, pekan lalu.

Kharis didampingi segenap pimpinan Komisi I DPR, seperti Meutya Viada Hafid, Asril Hamzah Tanjung, Bambang Wuryanto, dan Hanafi Rais. Hadir juga Anggota Komisi I DPR, Budi Youyastri (F-PAN).

Sementara itu, Ketua delegasi Rusia, Director of Bussiness Development Roscosmos Anna Kudryavtseva didampingi Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia Oleg V. Kopylov.

Dalam pertemuan, tambah Kharis, Rusia menyampaikan sangat siap untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di bidang telekomunikasi, yang juga merupakan wilayah kerja Komisi I DPR. Menurutnya, Rusia sangat ingin menjalin persahabatan dengan melakukan kerja sama di bidang telekomunikasi.

“Saya kira ini berkaitan dengan Kemenkominfo, dan Kemenkominfo punya rencana untuk mengembangkan telekomunikasi. Sepanjang nanti sesuai atau seperti yang diinginkan Kemenkominfo, saya kira kita tunggu. Tentunya ini tidak dari Rusia saja, ada juga dari vendor-vendor yang lain atau negara-negara yang lain menawarkan teknologi, yang saya kira hampir sama,” papar politisi Fraksi PKS itu.

Dalam kesempatan ini juga terungkap mengenai rencana kedatangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Mereka sedang menyiapkan rencana kunjungan Presiden Putin. Mereka berharap, jika semua persiapannya beres, disampaikan oleh mereka, Presiden Putin akan berkunjung ke Indonesia sebelum akhir tahun ini. Tapi tergantung dari persiapan mereka,” tandas politisi dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia Oleg V. Kopylov menyampaikan, pihaknya merencanakan kedatangan Presiden Putin ke Indonesia. Jika substansi persiapan dan persiapan lainnya sudah selesai, maka kunjungan dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun ini.

“Kami berharap kedatangan Presiden Rusia ke Indonesia, dapat menandatangani kerja sama dan beberapa proyek. Utamanya hubungan kemitraan strategis, sehingga memiliki fungsi strategis dan memperhatikan ekonomi kedua negara, sehingga kerja sama ini konkret. Selain itu, hubungan ekonomi menjadi kuat dan menjadi pondasi bagi kedua negara,” kata Kopylov.

Di sisi lain, Kopylov berharap Komisi I DPR RI dapat medukung rencana kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Roscosmos.

“Saya menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Komisi I terhadap hubungan kerja sama, dan berharap pada dukungan-dukungan kerja sama berikutnya,” kata Kopylov.

Sementara itu, Anna Kudryavtseva memaparkan, Roscosmos merupakan 100 persen milik Pemerintah Federasi Rusia. Ada tiga fungsi utama Roscosmos, yakni menentukan kebijakan negara, regulasi, dan melakukan kegiatan komersial di bidang dirgantara dan antariksa.

“Ada banyak prestasi yang telah dicapai Roscosmos. Mulai dari peluncuruan kosmonot pertama, dibuatnya roket antariksa, stasiun antariksa, yang telah dilaksanakan lebih dari 3 ribu peluncuran. Roscosmos juga bisa disebut kota kecil, dimana ada 70 organisasi bersangkutan, dan lebih dari 250 petugas,” kata Anna.

Anna menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan Kemenkominfo. Sebagai langkah pertama, pihaknya mengusulkan kepada Indonesia adalah pembuatan satelit geostasioner yang diusulkan Kemenkominfo. “Kami menawarkan untuk mendirikan semua infrastruktur yang diperlukan untuk proyek tersebut, pembiayaan, dan joint venture dengan perusahaan Indonesia. Untuk memanfaatkan wahana antariksa itu selama 10 tahun,” jelas Anna.

Sumber : DPR

Kapal Motor Cepat Kodam Jaya Tenggelam, DPR Sarankan Investigasi

Kapal Motor Cepat Kodam Jaya Tenggelam, DPR Sarankan Investigasi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka cita atas kecelakaan laut Kapal KMC milik Kodam Jaya yang tenggelam di Kepulauan Seribu. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (12/3/2018) hari ini, sekitar pukul 11.00 WIB.

KMC milik Kodam Jaya diketahui tiba di Pulau Seribu untuk persiapan hari ulang tahun (HUT) ke-72 Persatuan Istri Prajurit (Persit) yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kharis berharap peristiwa yang terjadi tak terulang lagi.

“Atas peristiwa ini saya menyampaikan duka cita mendalam, semoga segera dan cepat di berikan pertolongan. Saya harap ada investigasi mendalam kenapa terjadi. Apakah faktor alam atau apa, harapan saya tak terulang lagi,” kata Abdul Kharis dalam keterangan tertulis kepada Wartawan di Jakarta.

Politisi PKS ini merasa prihatin atas musibah itu. Sebab kata dia, dalam beberapa hari sudah dua musibah yang menghampiri.

“Berbagai faktor bisa berpengaruh baik cuaca, manusia dan alatnya, rasanya kesedihan kita belum usai kemarin musibah Satu unit tank M113 milik TNI AD tenggelam di Sungai Bogowonto, Purworejo, Sabtu (10/3/2018), hari ini kapal motor TNI.”

“Keprihatinan mendalam semoga tidak ada korban jiwa, semua penumpang saya harap selamat semua, perlu segera dilakukan pengecekan menyeluruh dan terintegrasi semua alutsista TNI,” lanjut Kharis

Sumber : kabar news

Komisi I Berniat Datangi Lokasi Kecelakaan Tank di Purworejo

Komisi I Berniat Datangi Lokasi Kecelakaan Tank di Purworejo

SahabatKharis.com -Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka cita atas peristiwa kecelakaan tank di Purworejo, Jawa Tengah. Dia berharap peristiwa ini tak terulang lagi.

“Atas peristiwa ini kepada prajurit yang gugur dan guru yang meninggal saya menyampaikan duka cita mendalam. Saya harap ada investigasi mendalam kenapa terjadi. apakah faktor alam atau apa, harapan saya tak terulang lagi,” kata Abdul Kharis saat dihubungi, Minggu (11/3/2018).
“TNI mendekatkan diri ke masyarakat kan sudah lama. Dahulu kita kalau mau ada acara outdoor sering minta instruktur dari TNI, pinjam alat seperti tenda dari TNI, juga pinjam truk untuk angkutan,” ujarnya.
Abdul berpendapat, kegiatan mengikutsertakan anak PAUD dan TK menumpangi kendaraan tempur (ranpur) sebagai bagian mendekatkan diri TNI kepada masyarakat. Upaya mendekatkan diri TNI kepada masyarakat menurutnya sudah terjadi sejak lama.
“Kami berencana ke sana lakukan kunjungan. Komisi ada rencana, Kamis ke sana. Atau waktunya kita bahas lagi. Kita ingin dengar dari mereka seperti apa,” ujar Abdul.”Terkait acara ini mungkin tujuannya mendekatkan tentara dengan anak TK. Saya yakin tujuannya baik. Hanya mungkin perlu dipersiapkan peralatan dan keamanannnya. Karena ini untuk masyarakat,” sambung politikus PKS ini.

Dia mengatakan Komisi I dalam waktu dekat akan mendatangi lokasi kecelakaan tank yang terperosok ke aliran Sungai Bogowonto, Sabtu (10/3) siang. Komisi I berencana mendengar penjelasan dari Yonif Mekanis Raider 412/6/2 terkait peristiwa tersebut.
Dalam insiden ini mengakibatkan satu personel TNI AD, Pratu Randi Suryadi, dan Ketua Yayasan TK Ananda, Iswandari, meninggal dunia. Pihak Kostrad sedang menginvestigasi insiden ini. Pihak Kostrad juga menyatakan siap bertanggung jawab dan menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban dan masyarakat terkait insiden ini.

Sumber : detik.com

Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

SahabatKharis.com – Kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini ke Kabul, Afghanistan, meski sebelumnya terjadi ledakan bom, mendapat tanggapan positif dari Komisi I DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah Jokowi sebagai upaya Indonesia untuk terus aktif dalam perdamaian dunia.

“Ya baguslah. Saya kira hubungan bilateral ini terjalin dengan baik. Karena kita ingin aktif dalam perdamaian dunia,” ucap Abdul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Abdul sangat setuju dengan langkah Jokowi mengunjungi Afghanistan. Sebab, kata dia, tiap negara memang tidak bisa hidup sendiri-sendiri.

“Kepada semua negara yang punya hubungan bilateral, saya kira presiden harus menjalin hubungan baik. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di atas dunia ini,” ujar politikus PKS ini.

Sebelumnya, Jokowi mengungkap alasan tetap pergi. Seperti yang dia sampaikan di depan Parlemen Pakistan, Jumat (26/1) lalu, umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik, perang, dan terorisme.

“Datanya sangat memprihatinkan: 76 persen serangan teroris terjadi di negara muslim dan 60 persen konflik bersenjata di dunia terjadi di negara muslim. Lebih jauh lagi, jutaan saudara-saudara kita harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, 67 persen pengungsi berasal dari negara muslim,” kata Jokowi lewat akun Facebook resminya seperti dilihat detikcom, Senin (29/1).

Namun, terkait hal tersebut, Abdul memandang kehadiran Jokowi ke Afghanistan tidak semata-mata untuk merepresentasikan umat Islam Indonesia. “Saya kira yang dibawa Pak Jokowi adalah citra Indonesia. Tidak hanya Islam saja,” pungkasnya.

Sumber : detik

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

SahabatKharis.com – RUU Penyiaran yang selama ini tak terdengar progresnya, ternyata masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan disinkronisasi. RUU itu ternyata sudah diserahkan Komisi I ke Baleg sejak Februari 2017 lalu. Komisi I kini sedang menunggu hasil Baleg untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkap hal tersebut kepada para wartawan dalam konprensi persnya di Ruang MKD DPR, Senin (22/01). “Kami masih menunggu hasil dari Baleg dan sudah menghubungi pula Pimpinan DPR Bidang Korpolkam agar kami bisa segera menyampaikan dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Tingkat I,” paparnya.

Pimpinan DPR juga, kata Kharis, sedang mengupayakan koordinasi dengan Baleg untuk mendapat solusi terbaik agar RUU yang diusulkan Komisi I ini bisa segera menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR.

Isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang juga sudah diselesaikan Komisi I. Seperti diketahui, RUU Penyiaran ini sudah lama sekali mengendap dan sedang ditunggu hasilnya oleh industri penyiaran.

“Kami menunggu sudah lama sekali, sekitar lima kali masa sidang. Untuk itu, kami konsultasi ke Pimpinan DPR untuk mendapat solusi terbaik. Mestinya dua kali masa sidang sudah diselesaikan. Ini sudah lima kali belum selesai juga. Kami berharap secepatnya. Posisi kami adalah mengusulkan draf yang disepakati di Komisi I kepada Baleg untuk diharmonisasi dan disinkronisasi,” jelas politisi PKS itu.

Kharis mengatakan, hasil harmonisasi dan sinkronisasi Baleg belum diterima Komisi I. Kelak bila sudah diajukan ke paripurna, barulah Komisi I mulai membahasnya. “Jadi, sesungguhnya ini masih draf. Setelah ini diajukan lagi ke paripurna sebagai draf RUU Usul Inisiatif DPR RI. Di sinilah dimulai pembahasan yang sesungguhnya dengan pemerintah,” tutupnya mengakhiri wawancara dengan para wartawan. (DPR)

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

SahabatKharis.com – Tahun 2017 sudah memasuki penghujung waktu. Komisi I DPR memiliki sejumlah catatan khusus terkait kinerjanya sepanjang 2017. 

Pertama di bidang legislasi. Di antaranya soal RUU Penyiaran yang belum rampung.

“Sampai putusan Komisi I kemarin mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR perihal masih ditahannya di Baleg (Badan Legislasi) draft RUU Penyiaran yang sudah hampir satu tahun,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Senin, 11 Desember 2017.

Kharis mengatakan dampak dari RUU Penyiaran yang belum rampung, pihaknya harus menunda pembahasan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Pasalnya RUU tersebut merupakan turunan dari RUU Penyiaran.

“RTRI tidak mungkin jalan tanpa penyiaran dulu,” ujar dia.

Masih soal penyiaran, lanjut Kharis, pihaknya mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk aktif menjalankan tugasnya. Diharapkan siaran yang ada di Indonesia memang bermanfaat, bermutu dan tidak menyimpang.

Catatan lain soal kinerja di bidang anggaran. Ia mencontohkan soal anggaran dalam proses penamaan pulau.

“Sampai hari ini masih ada sekitar 4 ribu pulau yang belum ada namanya. Karena memberi nama pulau itu tidak sembarangan. Tapi harus tahu titik kordinat dan seterusnya, kemudian dilaporkan ke PBB,” kata dia.

Kharis menuturkan pihaknya juga banyak mendapat pengaduan dari masyarakat soal sengketa perumahan militer. Jumlah pengaduannya sangat banyak dan nyaris tidak terhitung.

“Ini yang kemarin saat fit and proper test calon Panglima TNI baru kemarin, ditekankan hampir semua fraksi, tolong beresin perumahan TNI. Prajurit kita sekian 500 ribu. Tapi perumahan yang tersedia bagi mereka hanya sekitar 200 ribu,” ungkap dia.

Menurut Kharis, seharusnya semua prajurit aktif dapat menempati perumahan militer. Hal itu sangat penting, jika sewaktu-waktu mereka dibutuhkan dalam mengatasi keadaan tertentu.

Politikus PKS itu tidak sepakat bila penyediaan rumah bagi prajurit aktif dengan mengusir secara paksa mereka yang sudah pensiun. Kharis mendorong agar ada solusi yang saling menguntungkan bukan merugikan pihak-pihak tertentu.

“Kemudian PR yang agak terasa bagi kami adalah persepsi sebagian masyarakat kita, termasuk sebagian awak media, itu menganggap bahwa alutsista itu enggak perlu banyak. Toh, kita enggak perang,” ujar dia.

Kharis mengakui saat ini tidak dalam kondisi perang. Tapi, tegas Kharis, penyediaan alutsista yang canggih dan banyak itu penting untuk mewaspadai ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan NKRI.

“Ada perang atau tidak ada perang, pengadaan itu tetap harus dilakukan,” ucap dia.

Terkait luar negeri, Kharis mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama ini. Banyak pencapaian luar biasa dan respons Kemlu yang begitu cepat dalam menghadapi sejumlah tantangan.

“Mulai dari tantangan adanya penyerobotan di kedutaan kita di Australia, kepedulian kita terhadap Rohingya, Palestina dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi catatan penting,” ujar dia.

Kharis juga menyoroti soal intelijen. Ia mendorong agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak kecolongan terhadap aksi-aksi yang merugikan bangsa ini. Terutama aksi terorisme.

“BIN harus mampu menangkal. Jangan sampai terjadi aksi teror dalam bentuk apa pun. Karena teror pada dasarnya tidak ada satu pun yang membenarkan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan,” kata dia.

Kharis menambahkan soal pernyataan Presiden Amerika Serikat  Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel Indonesia harus bergerak. Salah satunya mendorong pencabutan pernyataan itu. 

“Walaupun kita melihat, pasti kira-kira akan nekat. Kalau nekat, berarti ketagangan di kawasan teluk pasti akan meningkat lagi dan akan jadi permasalahan bersama masyarakat dunia yang menginginkan perdamaian,” beber dia.

Kharis menyatakan upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan melancarkan berbagai bentuk model tekanan kepada Amerika untuk membatalkan pengakuan itu. Termasuk dengan berunjuk rasa di depan kedutaan Amerika.

“Tapi kalau kita menarik kedutaan kita, saya kurang setuju. Karena perdamaian itu selalu dapat dimulai dengan komunikasi. Kemudian bernegosiasi dan tercapai suatu kesepakatan. Kalau kita menarik itu sama saja dengan memutus komunikasi,” terang dia.

Kharis sangat berharap Presiden Joko Widodo dalam pertemuan negara-negara OKI mendatang, dapat besuara lantang. Presiden diharapkan dapat menggalang bersama sejumlah negara tersebut untuk mengambil langkah yang tegas.

“Itu lebih efektif,” tandas dia. 

Sumber : Metro TV News