Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

SahabatKharis.com – Kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini ke Kabul, Afghanistan, meski sebelumnya terjadi ledakan bom, mendapat tanggapan positif dari Komisi I DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah Jokowi sebagai upaya Indonesia untuk terus aktif dalam perdamaian dunia.

“Ya baguslah. Saya kira hubungan bilateral ini terjalin dengan baik. Karena kita ingin aktif dalam perdamaian dunia,” ucap Abdul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Abdul sangat setuju dengan langkah Jokowi mengunjungi Afghanistan. Sebab, kata dia, tiap negara memang tidak bisa hidup sendiri-sendiri.

“Kepada semua negara yang punya hubungan bilateral, saya kira presiden harus menjalin hubungan baik. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di atas dunia ini,” ujar politikus PKS ini.

Sebelumnya, Jokowi mengungkap alasan tetap pergi. Seperti yang dia sampaikan di depan Parlemen Pakistan, Jumat (26/1) lalu, umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik, perang, dan terorisme.

“Datanya sangat memprihatinkan: 76 persen serangan teroris terjadi di negara muslim dan 60 persen konflik bersenjata di dunia terjadi di negara muslim. Lebih jauh lagi, jutaan saudara-saudara kita harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, 67 persen pengungsi berasal dari negara muslim,” kata Jokowi lewat akun Facebook resminya seperti dilihat detikcom, Senin (29/1).

Namun, terkait hal tersebut, Abdul memandang kehadiran Jokowi ke Afghanistan tidak semata-mata untuk merepresentasikan umat Islam Indonesia. “Saya kira yang dibawa Pak Jokowi adalah citra Indonesia. Tidak hanya Islam saja,” pungkasnya.

Sumber : detik

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

SahabatKharis.com – RUU Penyiaran yang selama ini tak terdengar progresnya, ternyata masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan disinkronisasi. RUU itu ternyata sudah diserahkan Komisi I ke Baleg sejak Februari 2017 lalu. Komisi I kini sedang menunggu hasil Baleg untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkap hal tersebut kepada para wartawan dalam konprensi persnya di Ruang MKD DPR, Senin (22/01). “Kami masih menunggu hasil dari Baleg dan sudah menghubungi pula Pimpinan DPR Bidang Korpolkam agar kami bisa segera menyampaikan dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Tingkat I,” paparnya.

Pimpinan DPR juga, kata Kharis, sedang mengupayakan koordinasi dengan Baleg untuk mendapat solusi terbaik agar RUU yang diusulkan Komisi I ini bisa segera menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR.

Isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang juga sudah diselesaikan Komisi I. Seperti diketahui, RUU Penyiaran ini sudah lama sekali mengendap dan sedang ditunggu hasilnya oleh industri penyiaran.

“Kami menunggu sudah lama sekali, sekitar lima kali masa sidang. Untuk itu, kami konsultasi ke Pimpinan DPR untuk mendapat solusi terbaik. Mestinya dua kali masa sidang sudah diselesaikan. Ini sudah lima kali belum selesai juga. Kami berharap secepatnya. Posisi kami adalah mengusulkan draf yang disepakati di Komisi I kepada Baleg untuk diharmonisasi dan disinkronisasi,” jelas politisi PKS itu.

Kharis mengatakan, hasil harmonisasi dan sinkronisasi Baleg belum diterima Komisi I. Kelak bila sudah diajukan ke paripurna, barulah Komisi I mulai membahasnya. “Jadi, sesungguhnya ini masih draf. Setelah ini diajukan lagi ke paripurna sebagai draf RUU Usul Inisiatif DPR RI. Di sinilah dimulai pembahasan yang sesungguhnya dengan pemerintah,” tutupnya mengakhiri wawancara dengan para wartawan. (DPR)

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

SahabatKharis.com – Tahun 2017 sudah memasuki penghujung waktu. Komisi I DPR memiliki sejumlah catatan khusus terkait kinerjanya sepanjang 2017. 

Pertama di bidang legislasi. Di antaranya soal RUU Penyiaran yang belum rampung.

“Sampai putusan Komisi I kemarin mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR perihal masih ditahannya di Baleg (Badan Legislasi) draft RUU Penyiaran yang sudah hampir satu tahun,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Senin, 11 Desember 2017.

Kharis mengatakan dampak dari RUU Penyiaran yang belum rampung, pihaknya harus menunda pembahasan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Pasalnya RUU tersebut merupakan turunan dari RUU Penyiaran.

“RTRI tidak mungkin jalan tanpa penyiaran dulu,” ujar dia.

Masih soal penyiaran, lanjut Kharis, pihaknya mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk aktif menjalankan tugasnya. Diharapkan siaran yang ada di Indonesia memang bermanfaat, bermutu dan tidak menyimpang.

Catatan lain soal kinerja di bidang anggaran. Ia mencontohkan soal anggaran dalam proses penamaan pulau.

“Sampai hari ini masih ada sekitar 4 ribu pulau yang belum ada namanya. Karena memberi nama pulau itu tidak sembarangan. Tapi harus tahu titik kordinat dan seterusnya, kemudian dilaporkan ke PBB,” kata dia.

Kharis menuturkan pihaknya juga banyak mendapat pengaduan dari masyarakat soal sengketa perumahan militer. Jumlah pengaduannya sangat banyak dan nyaris tidak terhitung.

“Ini yang kemarin saat fit and proper test calon Panglima TNI baru kemarin, ditekankan hampir semua fraksi, tolong beresin perumahan TNI. Prajurit kita sekian 500 ribu. Tapi perumahan yang tersedia bagi mereka hanya sekitar 200 ribu,” ungkap dia.

Menurut Kharis, seharusnya semua prajurit aktif dapat menempati perumahan militer. Hal itu sangat penting, jika sewaktu-waktu mereka dibutuhkan dalam mengatasi keadaan tertentu.

Politikus PKS itu tidak sepakat bila penyediaan rumah bagi prajurit aktif dengan mengusir secara paksa mereka yang sudah pensiun. Kharis mendorong agar ada solusi yang saling menguntungkan bukan merugikan pihak-pihak tertentu.

“Kemudian PR yang agak terasa bagi kami adalah persepsi sebagian masyarakat kita, termasuk sebagian awak media, itu menganggap bahwa alutsista itu enggak perlu banyak. Toh, kita enggak perang,” ujar dia.

Kharis mengakui saat ini tidak dalam kondisi perang. Tapi, tegas Kharis, penyediaan alutsista yang canggih dan banyak itu penting untuk mewaspadai ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan NKRI.

“Ada perang atau tidak ada perang, pengadaan itu tetap harus dilakukan,” ucap dia.

Terkait luar negeri, Kharis mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama ini. Banyak pencapaian luar biasa dan respons Kemlu yang begitu cepat dalam menghadapi sejumlah tantangan.

“Mulai dari tantangan adanya penyerobotan di kedutaan kita di Australia, kepedulian kita terhadap Rohingya, Palestina dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi catatan penting,” ujar dia.

Kharis juga menyoroti soal intelijen. Ia mendorong agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak kecolongan terhadap aksi-aksi yang merugikan bangsa ini. Terutama aksi terorisme.

“BIN harus mampu menangkal. Jangan sampai terjadi aksi teror dalam bentuk apa pun. Karena teror pada dasarnya tidak ada satu pun yang membenarkan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan,” kata dia.

Kharis menambahkan soal pernyataan Presiden Amerika Serikat  Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel Indonesia harus bergerak. Salah satunya mendorong pencabutan pernyataan itu. 

“Walaupun kita melihat, pasti kira-kira akan nekat. Kalau nekat, berarti ketagangan di kawasan teluk pasti akan meningkat lagi dan akan jadi permasalahan bersama masyarakat dunia yang menginginkan perdamaian,” beber dia.

Kharis menyatakan upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan melancarkan berbagai bentuk model tekanan kepada Amerika untuk membatalkan pengakuan itu. Termasuk dengan berunjuk rasa di depan kedutaan Amerika.

“Tapi kalau kita menarik kedutaan kita, saya kurang setuju. Karena perdamaian itu selalu dapat dimulai dengan komunikasi. Kemudian bernegosiasi dan tercapai suatu kesepakatan. Kalau kita menarik itu sama saja dengan memutus komunikasi,” terang dia.

Kharis sangat berharap Presiden Joko Widodo dalam pertemuan negara-negara OKI mendatang, dapat besuara lantang. Presiden diharapkan dapat menggalang bersama sejumlah negara tersebut untuk mengambil langkah yang tegas.

“Itu lebih efektif,” tandas dia. 

Sumber : Metro TV News
 

Gelar Wayang Kulit Bersama Kominfo, Kharis Inginkan Seni Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa

Gelar Wayang Kulit Bersama Kominfo, Kharis Inginkan Seni Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa

SahabatKharis.com – Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Komisi I DPR RI menyelenggarakan Pentas Pertunjukan Rakyat Wayang Kulit semalam suntuk. Kegiatan yang digelar di Lapangan desa Trasan, Juwiring, Klaten pada hari Sabtu (16/2) menghadirkan dalang Ki Sigit Isrutianto,S.Sn dengan lakon Sasaji Rojo Suyo.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia tidak menjadi alasan masyarakat untuk terpecah belah, sebaliknya harus menjadi kekuatan dan kekayaan khasanah budaya bangsa.

“Bukan hanya sekedar seni, namun kebudayaan yang sangat banyak di Indonesia termasuk pagelaran wayang kulit ini memiliki satu nilai yang sama dengan budaya yang lain yaitu sarana pemersatu bangsa,” ujarnya.

Kharis menambahkan, masyarakat seharusnya bisa lebih mencintai budaya tradisional seperti wayang daripada budaya-budaya asing yang menyerbu bangsa Indonesia.

“Kemarin di Solo, kami juga hadirkan sinden dari Hungaria namanya Dora Gyorfy, betapa dia sangat cinta dengan budaya jawa yaitu karawitan. Eh, malah anak Indonesia lebih suka dengan budaya asing seperti K-pop daripada budaya lokal. Maka saya sangat apresiasi kepada masyarakat yang hadir di wayang kulit ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Masyarakat diminta lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi.

Henry mengakui fenomena hoax sudah mewabah di berbagai daerah. Wabah ini melibatkan berbagai kegiatan, baik dari produksi maupun penyebaran konten berita. Celakanya, banyak masyarakat yang mudah percaya informasi tersebut.

“Akibatnya, korban hoax hidup penuh kecemasan, berpikir tidak rasional, penuh kebencian, dan mudah berkonflik dengan siapa pun yang berbeda pandangan,” tambahnya.

 

Gunakan Tas Gemblok dan Masker, Kharis Rutin Gunakan KRL

Gunakan Tas Gemblok dan Masker, Kharis Rutin Gunakan KRL

SahabatKharis.com – Stigma negatif memang tak hentinya terlontar untuk kehidupan anggota DPR RI yang dinilai mewah dan tak mau berkeringat, terlebih lagi harus merasakan transportasi rakyat yang berdesak-desakan.

Namun hal itu tidak berlaku untuk Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Diketahui, Kharis ternyata tiap akhir pekan lebih suka naik kereta listrik untuk menemui putranya, Faris, yang nge-kos di Depok.

“Saya tiap akhir pekan menemui anak ke-4 yang kuliah di FK UI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia),” kata Abdul Kharis.

“Dan Jumat besok ini saya Insya Alloh ke sana (Depok) lagi. Mau ikut naik KRL?” ajak Kharis sambil tersenyum.

Kenapa tidak naik mobil dinas? Kharis pun mengaku lebih suka naik KRL, selain untuk menghindari macet, juga lebih merakyat. Maklum, dirinya juga terlahir dari keluarga yang menanamkan hidup sederhana.

Dimana sang orang tua, KH Syaibani merupakan seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah.

“Ayah saya mengajarkan hidup sederhana kepada kami anak-anaknya,” tukasnya.

Meski tak mempermasalahkan harus berdesakan dengan penumpang lainnya? Kharis punya cara jitu agar tetap nyaman dan aman saat berada di dalam gerbong. Yakni menggunakan masker dan tas ditaruh di depan badan.

“Tas harus ditaruh depan dada biar gak dicopet. Dan pastinya pakai masker karena berjubel biar gak ketularan sakit, terutama kalo ada yang batuk dan flu,” ucapnya yang juga mengaku menunjukkan satu foto yang menunjukkan kebiasannya saat naik KRL menuju Statisiun Depok.

“Ini foto saat dipotret anak saya saat di dalam kereta,” selorohnya sambil tertawa kecil.

Untuk menuju Stasiun Depok, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku selalu berjalan kaki dari kediamanya untuk menuju Stasiun Kalibata.

“Dari rumah saya pasti berjalan kaki sejauh 500 meter untuk ke Stasiun Kalibata buat naik KRL ke Depok. Ya hitung-hitung olahraga,” kata Kharis yang juga hobi bersepeda.

Tak hanya itu, Abdul Kharis juga menunjukkan kesederhanaan nya saat menjamu tamu di rumah dinasnya. Maklum, istri nya tinggal bersama orangtuanya di Solo, sementara sebagian anak yang lainnya mondok di pesantren.

“Istri saya tinggal sama orang tuanya yang sudah sepuh. Dan selain ada yg kuliah, ada pula yang mondok. Jadi saya tinggal di rumah dinas DPR ini sendiri,” ucap Kharis yang sambil menyediakan secangkir teh dan gorengan.

Tak hanya ke Depok, Kharis juga mengaku kerap menggunakan kereta api saat akan mengunjungi istrinya.

“Saya ke Solo juga selalu menggunakan kereta. Ya lebih seru aja,” tutup suami dari Retno Sintowati ini.

Sumber : Indopos

Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyhari terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, terkait rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Menurutnya, apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.

“Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat-rapat oleh AS. Sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak,” tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (07/12/2017).

Menurut Kharis, pada prinsipnya, Indonesia sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, Indonesia akan terus berdiri menentang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya. Selain itu, menurut Kharis, sikap AS jelas juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.

“Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai,” tegas politisi F-PKS itu.

Kharis pun meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada AS agar  tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama. Dimana secara internasional sangat penting bagi semua pihak, dan keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa. Presiden Joko Widodo dinilai dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia.

“Segera lakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya, dengan menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Di lain kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat berbahaya.

“Kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri.

Menurutnya, apabila Yerusalem diakui sebagai Ibukota Israel, maka hal itu akan memancing instabilitas, tidak hanya di Timur Tengah tapi di wilayah lain. Langkah itu juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara OKI lain terus berkomunikasi dan berencana menggelar pertemuan.

Retno memastikan, ia terus melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia juga terus berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat. (DPR)

Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

SahabatKharis.com – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto akhirnya lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI yang digelar oleh Komisi I DPR RI di ruang rapat Komisi I, komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Adalah Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari yang mengumumkan persetujuan Komisi I DPR atas pencalonan Hadi Tjahjanto, dalam konfrensi pers di ruang rapat Komisi I, tak lama setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai digelar.

Saat Abdul Kharis Almasyhari mengumumkan hal tersebut, teriakan “delapan enam” menggema di ruang rapat.

Teriakan tersebut berasal dari tribun atas.

Mereka yang meneriakkan adalah Perwira Tinggi (Pati) dari TNI AU, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan dari Polri.

Mereka adalah lulusan Akmil tahun 1986, sama seperti Hadi Tjahjanto.

Setelah keluar dari ruang rapat komisi I, Hadi Tjahjanto langsung disambangi oleh sejumlah anggota TNI dan Polri yang ikut menemaninya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan hari ini.

Mereka langsung menyalami jenderal bintang empat tersebut dan sebagian besarnya bahkan langsung menyebut Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dengan mengatakan “Selamat Panglima TNI.”

Dalam perjalanannya dari ruang rapat Komisi I DPR RI menuju pelataran parkir di mana mobil dinasnya terparkir, ia terus disambangi orang yang menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Setelah berjalan sekitar 20 meter dari ruang rapat, tiba-tiba ia diangkat oleh sejumlah anggota TNI.

Peristiwa Hadi Tjahjanto diarak itu tidak berlangsung lama, ia hanya diarak sejauh sekitar 10 meter.

Pasalnya untuk menuju pelataran parkir, ia harus melewati ekskalator yang hanya cukup untuk satu orang.

Sesampainya di bagian depan gedung Nusantara II di mana ruang rapat Komisi I DPR RI berada, ia kembali ditahan oleh puluhan anggota TNI – Polri, yang hendak menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Sebagian besar dari yang mengucapkan selamat itu, memanggil Hadi Tjahjanto dengan sebutan Panglima.

Sumber : Tribunnews

Berikut Foto Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI di DPR

Berikut Foto Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI di DPR

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017.

Diketuai Abdul Kharis Almasyhari, berikut foto suasana Uji Kelayakan Dan Kepatutan tersebut.

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

 

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Ketua Komisi I: Marsekal Hadi Sukses Merevitalisasi Alutsista TNI AU

Ketua Komisi I: Marsekal Hadi Sukses Merevitalisasi Alutsista TNI AU

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai sosok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto berada di balik kesuksesan revitalisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya di Angkatan Udara.

Hal itu disampaikan Kharis menanggapi masuknya nama Hadi ke DPR sebagai calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Jokowi.

“Rekam jejak beliau sebagai KSAU juga bagus seperti keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU (Angkatan Udara) lebih modern dan tangguh sesuai zamannya,” kata Kharis melalui keterangan tertulis, Senin (4/12/2017).

Ia menilai Hadi memiliki pengalaman yang matang sebagai Panglima TNI karena cukup lama menjabat sebagai KSAU yakni sejak Januari 2017.

Ia pun berterima kasih kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah memimpin TNI. Ia berharap kepemimpinan di TNI dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerusnya.

“Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru,” tutur politisi PKS itu.

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi. Adapun Pratikno meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 08.50.

Sumber : Kompas

 
 
Ketua Komisi I Minta TNI Harus Segera Bebaskan Sandera Kelompok Kriminal Bersenjata

Ketua Komisi I Minta TNI Harus Segera Bebaskan Sandera Kelompok Kriminal Bersenjata

SahabatKharis.com – Penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.

Ketua Komisi I DPR TNI Abdul Kharis Almasyhari menilai TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tersebut.

” Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2017).

Menurut Politikus PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut.

Sehingga ia yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan.

Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.

“Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh,” pinta Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

“Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” terang Kharis.

“Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” tutup Kharis.

Sumber : Tribunnews