Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

SahabatKharis.com – Komisi I DPR-RI mempelajari undang-undang tentang siber di Cina yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Tujuannya guna menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Tadi kami banyak belajar bagaimana membuat undang-undang untuk mengamankan negara kita dari ancaman kedaulatan melalui siber. Dan bisa diterapkan di Indonesia,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari sesuai bertemu dengan para pejabat Badan Siber Cina (CAC) di Beijing, Selasa (31/10).

Kharis menganggap fungsi dan peran CAC sangat bagus dalam menjaga kedaulatan Cina dari pengaruh atau kemungkinan serangan siber dari negara lain atau dalam negeri.

“Mereka tetap menjaga prinsip internet sebagai suatu yang terbuka, tapi harus tunduk terhadap hukum. Jadi, mereka buat peraturan perundang-undangan yang betul-betul melindungi dan menjaga kedaulatan negara Cina, termasuk salah satunya menangkal hoaks,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mengaku sependapat dengan kebijakan yang diterapkan di Cina dengan memblokir platform media sosial global, seperti WhatsappGoogle, dan lain sebagainya guna memastikan warga negara dan kedaulatan negaranya benar-benar aman dari pengaruh negatif siber.

“Bukan WA-nya dan Google-nya, tapi pengguna-penggunanya yang mungkin saja membahayakan negara sehingga mudah dikontrol oleh undang-undang,” kata ketua komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi itu.

Dia pun menegaskan bahwa sistem kontrol penuh seperti yang dilakukan oleh CAC itu sangat mungkin bisa diterapkan di Indonesia.

“Sepanjang undang-undang ada, nggak ada masalah diterapkan di Indonesia. Masalahnya undang-undang kita mesti diperbaiki dan kita buat undang-undang yang memang akan menjadi payung hukum agar bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan dari ancaman siber ini,” ujar Kharis.

Turut mendampingi Kharis dalam kunjungannya ke Beijing dan Xi’an, Provinsi Shaanxi, pada 30 Oktober-3 November 2017 itu adalah Asril Hamzah Tanjung (Wakil Ketua Komisi I/Gerindra), Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I/PAN), Nico Siahaan (anggota/PDIP), Bambang Atmanto Wiyogo (anggota/Golkar), dan Budi Youyastri (anggota/PAN). Selain CAC di Beijing, Komisi I juga mengunjungi industri elektronik Huawei, Kongres Nasional Rakyat China (NPC), Tembok Besar, Kota Terlarang, dan Masjid Niujie.

Komisi I DPR kunjungi Masjid Niujie Beijing

Komisi I DPR kunjungi Masjid Niujie Beijing

SahabatKharis.com – Pimpinan dan anggota Komisi I DPR-RI mengunjungi Masjid Niujie, Beijing, Selasa, di sela kunjungan kerja di China pada 30 Oktober-3 November 2017.

Enam pimpinan dan anggota komisi yang membidangi luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi itu tiba di Masjid Niujie setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Siber China (CAC).

Begitu memasuki kompleks masjid terbesar di Beijing itu, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari langsung menuju makam dua imam Masjid Niujie, Syekh Ali bin Al Qadir Imaduddin Bukhori dan Syekh Al Burthoni Al Qazwayni.

Setelah mengambil air wudhu, mereka menunaikan shalat zuhur berjemaah dengan sesama anggota Komisi I beserta istri.

Mereka menyempatkan diri foto bersama di dalam dan halaman masjid di Distrik Xuanwu yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2017 dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 3 Desember 1999 itu.

Kharis dan Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung tampak mengagumi jam “bentes” atau penunjuk waktu shalat berdasarkan perputaran matahari yang masih berdiri kokoh di depan menara sebelah utara bangunan utama masjid.

“Masih ada jam beginian ya. Dulu di masjid kampung saya ada,” kata Kharis, politikus Partai Keadilan Sejahtera, kepada rekannya dari Partai Gerindra itu.

Keduanya pun foto bersama istrinya masing-masing di depan jam “bentes” yang terbuat dari batu pualam.

“Saya sangat kagum karena di tengah Kota Beijing ada satu masjid yang sangat eksotik dibangun pada 1700-an. Ini menandai dakwah Islam sudah sampai di China,” katanya kepada Antara. 

Turut mendampingi Kharis dan Asril saat mengunjungi Masjid Niujie adalah Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I/PAN), Nico Siahaan (anggota/PDIP), Bambang Atmanto Wiyogo (anggota/Golkar), Budi Youyastri (anggota/PAN), dan Suargana Pringganu (Konsuler Politik KBRI Beijing).

Di Beijing mereka dijadwalkan bertemu dengan pihak PT Huawei, CAC, Kongres Nasional Rakyat China (NPC) selain juga mengunjungi Tembok Besar dan Kota Terlarang.

Mereka akan bertolak menuju Xian, Provinsi Shanxi, Rabu (1/11), untuk bertemu dengan parlemen daerah dan komunitas Muslim setempat. 

Komisi I DPR Uji Kelayakan 18 Calon Dubes RI, Berikut Nama-namanya

Komisi I DPR Uji Kelayakan 18 Calon Dubes RI, Berikut Nama-namanya

SahabatKharis.com – Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat RI hari ini akan menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terakhir terhadap 18 calon duta besar Indonesia. “Kemarin sudah 13 orang, sekarang tinggal lima orang lagi,” kata Ketua Komisi Luar Negeri, Abdul Kharis Almasyhari kepada Tempo, Selasa, 24 Oktober 2017.

Sebanyak 18 nama telah diajukan oleh pemerintah untuk menjadi calon duta besar Indonesia di sejumlah negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kepolisian, advokat, hingga pejabat aktif di Kementerian. Salah satu yang dicalonkan adalah advokat Todung Mulya Lubis. Ia dicalonkan untuk menjadi dubes Indonesia untuk Norwegia.

Abdul mengatakan semua calon diperlakukan sama dalam uji kepatutan dan kelayakan. Komisi Luar Negeri menguji berbagai aspek dari 18 calon, mulai dari penguasaan bahasa, hingga pemahaman terhadap daerah penempatan nantinya. “Harus paham betul kondis negara tempat mereka nanti,” ujarnya.

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap lima calon lagi sedianya digelar hari ini pukul 10.00 WIB nanti. “Namun karena ada rapat paripurna, jadi kita tunda dulu sampai rapat itu selesai,” kata Abdul.

Berikut adalah 18 calon dubes RI yang diajukan :

1. Ade Padmo Sarwono (ASEAN)
2. Arif Havas Oegroseno (Jerman)
3. Djauhari Oratmangun (Tiongkok merangkap Mongolia, berkedudukan di Beijing)
4. Hermono (Spanyol dan UNWTO)
5. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo (Portugal)
6. Inspektur Jenderal Iza Fadri (Myanmar)
7. Inspektur Jenderal M. Amhar Azeth, S.H (Romania merangkap Rep. Moldova berkedudukan di Bucharest)
8. Marina Estella Anwar Bey (Peru merangkap Negara Plurinasional Bolivia berkedudukan di Lima)
9. Muliaman Darmansyah Hadad (Swiss merangkap Keharyapatihan Liechtenstein berkedudukan di Bern)
10. Niniek Kun Naryatie (Republik Argentina merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay berkedudukan di Buenos Aires)
11. R. P. Pratito Soeharyo (Laos)
12. Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi (Republik Fiji merangkap Republik Kiribari, Republik Nauru dan Tuvalu, berkedudukan di Suva)
13. Rossalis Rusman Adenan (Sudan)
14. Salman Al Farisi (Afsel merangkap Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland dan Republik Botswana, berkedudukan di Pretoria)
15. Sinyo Harry Sarundajang (Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, berkedudukan di Manilla)
16. Sudirman Haseng (Kamboja)
17. Sudjatmiko (Brunei Darussalam)
18. Todung Mulya Lubis (Norwegia)

Sumber : Tempo

Komisi I DPR: Harus Ada Penjelasan AS soal Penolakan Panglima TNI

Komisi I DPR: Harus Ada Penjelasan AS soal Penolakan Panglima TNI

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan alasan penolakan Amerika Serikat terhadap rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyoterkait undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Francis Dunford Jr.

“Harus ada penjelasan dari pihak Amerika Serikat apa alasan penolakan itu. Saya pribadi akan menuntut penjelasan. Kalau sampai tidak ada penjelasan, berarti penghinaan,” kata Kharis dihubungi di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, menolak seseorang masuk ke wilayahnya memang merupakan otoritas sebuah negara. Sudah sering terjadi, seseorang ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Masalahnya, hal itu menimpa orang nomor satu di kemiliteran Indonesia. Apalagi, rencana kunjungan Panglima TNI itu juga atas undangan pimpinan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

“Memang Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan sudah meminta maaf dan kabarnya Panglima sudah boleh datang. Tapi ini apa-apaan? Acara yang seharusnya dihadiri Panglima sudah lewat,” tutur Kharis seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Panglima TNI diundang guna menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris atau Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober di Washington DC.

Rekonsiliasi Hamas dan Fatah Langkah Penting Kemerdekaan Palestina

Rekonsiliasi Hamas dan Fatah Langkah Penting Kemerdekaan Palestina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyambut positif rekonsiliasi Hamas dan Fatah, dua faksi Palestina yang selama ini bersebrangan. Hamas dan Fatah sudah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis (12/10).

“Apapun yang terbaik untuk Palestina pasti kita dukung, dari soal pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid Al Aqsho hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini. Kita serius 1000% ingin melihat kemerdekaan dan perdamaian di Palestina”, jelas Kharis dalam keterangan tertulis Jumat 13/10.

Ada beberapa harapan Kharis, sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, yang mitra kerja salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri, terhadap rekonsiliasi tersebut yaitu :

  1. Poin-poin kesepakatan diharapkan berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi saja, tetapi seluruh faksi di Palestina, sehingga Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat diwujudkan.
  2. Dalam waktu dekat yang paling mendesak adalah dibukanya isolasi terhadap Gaza yang selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius. Pintu perbatasan Rafah harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Demikian juga proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pasca bombardir Israel dapat dilakukan dengan segera.
  3. Poin kesepakatan kedua pihak terkait kontrol perbaatasan Rafah harus dilaksanakan dengan serius. Keseriusan Mesir sebagai tetangga terdekat dan yang mengkontrol perbatasaan juga Rafah harus ditekankan.
  4. Dan yang terakhir harapan Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini adalah peran diplomasi dan kemanusiaan negara-negara lain, termasuk Indonesia, harus ditingkatkan dan jangan berhenti.

“Rekonsiliasi ini harus segera dibarengi terus dengan upaya diplomasi, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi harus terus berusaha di setiap forum internasional untuk mendorong semua negara, PBB agar segera dukung Kemerdekaan Palestina. Misi-misi kemanusiaan dari berbagai Negara, atau NGO harus terus dilakukan. Rakyat Palestina selalu membutuhkan bantuan kita semua”, tutup Kharis.

Ketua Komisi I Dukung Pembelian 500 Senjata BIN

Ketua Komisi I Dukung Pembelian 500 Senjata BIN

SahabatKharis.com – Kabar bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) membeli 500 pucuk senjata api dari PT. Pindad (Persero) tidak perlu dipersoalkan lagi.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan bahwa dirinya telah mendapat informasi soal pembelian senjata oleh BIN tersebut.

Menurutnya, pembelian itu dilakukan untuk menunjang fasilitas para taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), agar mengenal senjata yang nyata dan bukan replika. BIN juga telah mengantongi izin pembelian dari Mabes Polri.

“Justru kita mendorong (pembelian) itu agar mahasiswa atau taruna di STIN tidak belajar dengan replika. Masa intel belajar dengan replika kayu, itu kan tidak lucu,” ujar Kharis di Gedung DPR, Senayan, Senin (25/9).

Politisi PKS ini menjelaskan, siswa STIN belum memiliki tempat latihan menembak sendiri. Sehingga untuk praktik menembak, para taruna masih harus ke lapangan tembak.

Diharapkan dengan pembelian senjata ini dapat lebih mengefektifkan latihan para taruna.

“Menuju tempat lapangan tembak polisi yang itu memakan waktu. Mahasiswa STIN setiap angkatan itu sekitar 400 lebih. Itu kalo berangkat bersama sama mau latihan tembak kan jadi boros waktu dan boros segalanya,” jelasnya.

Sumber : RMol

Ketua Komisi I DPR : Film G30S/PKI Tak Perlu Disensor Lagi

Ketua Komisi I DPR : Film G30S/PKI Tak Perlu Disensor Lagi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, film Pengkhianatan G30S/PKI sudah lulus sensor dari  Lembaga Sensor Film (LSF) sejak tahun 1984. Untuk itu, ia menilai tidak perlu lagi ada proses penyensoran untuk film tersebut.

Abdul Kharis mengatakan, LSF sudah menegaskan tidak ada penyensoran ulang. Jadi film ini sebetunya layak untuk ditonton kembali sebagai film sejarah. “Saya sendiri setuju dengan sikap Panglima TNI yang akan memutar ulang film ini,” katanya kepada Republika.co.id, Selasa (19/9).

Persoalan film ini tidak layak ditonton anak, menurutnya, memang setiap film ada kategorisasi usianya. Setiap film yang sudah lulus dari Lembaga Sensor Film (LSF), pasti ada kategorisasi usia yang boleh menonton. Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat, keluarga atau sekolah yang akan memutar kembali film ini bisa memperhatikan kategorisasi usia penonton ini.

“Jadi kalau untuk persoalan bukan tontonan anak kecil, itu sudah selesai,” ujarnya.

Perdebatan ini, menurutnya, penting untuk dibedakan agar substansi pemutaran film G30S-PKI ini tidak bergeser. “Kalau perdebatannya itu, bukan esensi masalah film G30s/PKI diputar kembali,” kata anggota Fraksi PKS ini. Sebab alasan Panglima TNI mengimbau agar film ini diputar kembali adalah sebagai pembelajaran generasi saat ini. Dimana pemberontakan PKI itu pernah terjadi dan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini.

“Jadi soal film ini esensinya pelajaran sejarah pengkhianatan PKI, jangan memperdebatkan hal yang tidak esensi,” kata dia.

Sumber : Republika

Komisi I DPR Sahkan 7 Komisioner KIP

Komisi I DPR Sahkan 7 Komisioner KIP

SahabatKharis.com – Komisi I DPR mengesahkan tujuh komisioner baru Komisi Informasi Pusat (KIP) seusai menggelar uji kelayakan dan kepatutan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Keputusan diambil melalui mekanisme voting dari total 21 orang yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Tujuh komisioner yang terpilih itu adalah Arif Adi Kuswardono, Hendra J Kede, Cecep Suryadi, Gede Narayana, Wafa Patria Umma, Romanus Ndau, dan Tulus Subardjono.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari berharap, ketujuh komisioner baru yang terpilih diharapkan mampu membawa KIP menjadi lebih profesional.

“Karena KIP yang lalu ada sedikit ketidakstabilan dan ketidakharmonisan, dengan terpilihnya anggota KIP yang baru ini kami harapkan menjadi lebih baik,” ujar Kharis, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Ia mengatakan, KIP punya setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Sebab, banyak pengaduan masyarakat yang masuk terkait sengketa informasi publik.

Terkait kualitas dan integritas, Kharis meyakini ketujuh komisioner tersebut mampu bekerja dengan baik.

“Kelayakan ya terpilihlah. Ini dari jawabannya cukup baik. Rata-rata cukup menguasai ya kemudian kita pilih menjadi tujuh orang,” lanjut politisi PKS itu.

Sumber : Kompas

‘Berantas Saracen Hingga Aktor Intelektual’

‘Berantas Saracen Hingga Aktor Intelektual’

SahabatKharis.com – Fakta kehadiran Jaringan pembuat dan penyebar konten hoaks dan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), Saracen, dinilai sebagai salah satu ancaman siber yang serius. Pasalnya, kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja, tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan kegiatan kelompok Saracen yang menyebarkan konten SARA dan hoaks merupakan tindakan penggunaan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar-golongan.

“Tindakan kelompok Saracen berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bineka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya,” ujar Kharis  Senin (28/8).

“Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian, pornografi dan hoaksmenempati urutan tertinggi pengaduan konten negatif,” kata dia lagi.

Kemenkominfo selama periode 1 Januari hingga akhir Juli 2017 telah menerima surat elektronik (surel) yang berisi pengaduan konten negatif. Kategori SARA, kebencian, pornografi, dan hoaks menempati tiga urutan tertinggi pengaduan konten negatif. Konten SARA mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 aduan. Sementara itu, media sosial yang berbau pornografi berjumlah 9.000 lebih dan konten hoaks sekitar 6.632.

Kharis melihat, fenomena yang terjadi harus dipahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Yang tak terlihat justru lebih mengerikan lagi. Bahkan dia yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Kharis mengatakan perkembangan TIK memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, namun di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya.

Komisi I DPR RI memiliki komitmen agar masyarakat terlindungi dari konten negatif termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Wujudnya, dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo.

Komisi I DPR RI meminta pemerintah menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif. Dia menyebut adalah tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyebaran konten negatif dan berita palsu. Peningkatan literasi media juga perlu dilakukan okeh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP) dan Dewan Pers.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap konten baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Berita yang tersaji, kata Kharis, harus difilter sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. “Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik umat Islam,” ujar politikus asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah itu.

Sumber : Republika