Ketua Komisi I DPR Sangat Setuju Film G30S/PKI Diputar Lagi

Ketua Komisi I DPR Sangat Setuju Film G30S/PKI Diputar Lagi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR-RI, Abdul Kharis menyatakan kesetujuannya bila film G30S/PKI yang diproduksi oleh Perusahaan Film Negara (PFN) diputar lagi di televisi nasional untuk menyongsong peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober.
Ditemui di RM Sederhana Solo Jumat(15/9), Abdul Kharis tanpa ragu ragu menyatakan kesetujuannya. Menurut Kharis, dirinya sebagai kader PKS yang menjadi Ketua Komisi 1 DPR-RI, berharap pemutaran lagi Film G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran akan peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa.
“Sangat setuju, saya sangat setuju film itu diputar lagi. Eggak ada masalah, kalo memang masyarakat menghendaki film itu diputar lagi. Soal pro dan kontra itu hal biasa, yang penting diambil sisi positifnya,” ujar Abdul Kharis didampingi Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar usai jumpa pers rencana aksi peduli Rohingya di Solo.
Sementara itu, di hari yang sama Mendagri Tjahyo Kumolo juga telah menyatakan, tidak melarang bila film G30S/PKI diputar lagi.
Film Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai Arifin C Noer adalah film yang mengisahkan peristiwa penculikan yang disertai pembunuhan terhadap tujuh jenderal serta satu perwira muda, yang dilakukan oleh G30S/PKI pada 30 September 1965. Peristiwa tersebut, pada setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Pada tahun 80 dan 90 an hingga munculnya Reformasi tahun 1998 , film G30S/PKI selalu diputar di TVRI pada malam tanggal 30 September. Namun setelah reformasi, film tersebut tak lagi diputar. Baru pada tahun 2017 ini, melalui media sosial banyak disuarakan tentang perlunya lagi memutar film G30S/PKI.
Sumber : solotrust.com
Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kembalikan Status Quo Al-Aqsa

Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kembalikan Status Quo Al-Aqsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh dan mengapresiasi  langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri RI yang megecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al-Aqsa dan juga segala daya upaya diplomasi Menteri Luar Negeri hingga hari ini dan kedepannya.

Dikabarkan, Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid Al-Aqsa, Menlu Turki dan Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras Indonesia kepada Israel serta Menlu Palestina dan Sekjen OKI.

“Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap  warga Palestina dan Al-Aqsa,” tegas Kharis dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (26/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga mengamini dan mendukung segala sikap kementerian Luar Negeri RI terhadap Palestina. Apalagi dalam setiap kesempatan rapat kerja dengan Komisi I DPR, Menlu RI selalu menekankan akan membawa upaya kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik Kemenlu dan setiap kesempatan pertemuan dengan negara sahabat.

“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, yakni kemerdekaan Palestina,” papar Kharis.

Kharis juga mengapresiasi langkah Wakil Tetap/Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani yang melobi Dewan Keamanan PBB guna membahas tindakan Israel yang sewenang-wenang menutup Masjid Al-Aqsa yang melanggar HAM dan kebebasan beragama.

Kendati saat ini Israel sudah mencabut metal detector di Kompleks Masjid Al-Aqsa, tetapi masih memasang CCTV dan belum menyatakan mencabut pembatasan ibadah. Sleian itu, tidak ada jaminan Israel tidak akan mengulangi kejahatannya terhadap umat di Masjid Al- Aqsa.

“Oleh karena itu, langkah Israel yang berupaya mengontrol Masjid Al-Aqsa dengan kekerasan dan upaya licik lainnya seperti pemasangan CCTV dengan dalih yang dibuat-buat adalah langkah yang tidak dibenarkan,” tegas.

Menurutnya, perlu ada langkah perlindungan internasional terhadap Masjid Al-Aqsa agar kembali sebelum kejadian 14 Juni terulang dibawah pengelolaan Pemerintah Yordania dan Palestina. Semua upaya Israel terhadap Al-Aqsa harus di bongkar dan di hancurkan.

“Sikap politik luar negeri kita soal Palestina sudah dijelaskan oleh Menlu Retno. Jelas dan jernih sekali, Palestina ada di jantungnya politik luar negeri Indonesia dan disetiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, disitu ada Palestina,” tutup politisi asal dapil Jateng itu.

Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya, dalam pernyataan yang dikeluarkan usai rapat Kabinet Israel, diputuskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rekomendasi badan-badan keamanan untuk mengganti metal detector dengan alat-alat “pemeriksaan cerdas” yang tidak begitu menonjol. Disebutkan Kabinet bahwa pemerintah telah mengalokasikan 100 juta shekel (sekitar US$ 28 juta) untuk peralatan tersebut dan untuk tambahan aparat polisi. (DPR.go.id)

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al Aqsa yang merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Polisi Israel menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga Muslim Palestina shalat Jumat di masjid itu, setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga pria bersenjata di area masjid.

Kharis menegaskan, UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB, telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al Aqsa (kompleks Haram Asy-Syarif) adalah situs suci milik umat Islam. Sehingga, upaya penutupan masjid atau segala tindakan kekerasan Israel di sana tidak dibenarkan sama sekali.

“Termasuk yang baru-baru ini menutup akses ke masjid, menggeledah jamaah sholat dan  memasang metal detector dan bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan sholat,” tegas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes ke PBB terkait langkah Israel tersebut. Indonesia bisa mengirimkan nota protes sebagai negara anggota PBB dengan mayoritas umat Islam, dengan meminta PBB agar melindungi Masjid Al Aqsa dari penjajahan dan kesewenangan rezim zionis penjajah tersebut.

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu mempersulit akses ke Masjid Al Aqsa bagi setiap muslim yang ingin beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan sholat Jumat dan  sholat lima waktu dalam sehari, dan dianjurkan berjamaah di masjid. Jadi Israel tidak boleh menghalangi ibadah umat Islam.

“Persoalan Masjid Al Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu tiga pria Arab bersenjata melakukan serangan telah ditembak mati, tak lama setelah menembaki dua polisi Israel hingga tewas. Aksi tiga pemuda itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan masjid kiblat pertama umat Islam tersebut. (dpr.go.id)

 

Ketua Komisi I DPR Kagum Dengan Antusias Peserta Seminar Internasional Unhan

Ketua Komisi I DPR Kagum Dengan Antusias Peserta Seminar Internasional Unhan

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ikut menghadiri Indonesia International Defense Science Seminar (IIDSS) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/7/2017).  

Abdul Kharis mengaku kagum dengan antusiasme peserta seminar dalam diskusi-diskusi akademis yang fokus pada ilmu pertahanan.

“Para pembicara dari luar negeri dan dalam negeri sangat konsisten dan kompeten dalam melakukan analisa berbagai isu-isu di dunia dari perspektif pertahanan, yang pada muaranya terkait dengan kepentingan nasional Indonesia di masa depan,” kata Abdul Kharis, Selasa (12/7/2017). 

Ia yakin dengan Unhan akan bisa mengawal kepentingan nasional Indonesia di forum-forum ilmiah.

“Saya yakin kemampuan Unhan mengawal kepentingan nasional Indonesia di forum-forum ilmiah seperti seminar internasional tersebut,” lanjutnya.

International Defense Science Seminar (IIDSS) diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan akan berlangsung selama 2 hari mulai dari 12-14 Juli 2017.

Sumber : Okezone

 

Komisi I Akan Bahas Anggaran BSSN Dengan Kementerian Terkait

Komisi I Akan Bahas Anggaran BSSN Dengan Kementerian Terkait

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdulkharis Almasyhari menjelasakan, pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bedasarkan Peraturan Presiden (Pelpres) nomor 53/2017 saat ini berada pada tahap pembentukan struktur sumber daya manusian (SDM), namun dalam pagu anggaran 2018 yang sedang dibahas Komisi I belum ada mengenai BSSN.

“Di Komisi I, pembahasan pagu aggaran 2018 belum ada penganggaran untuk BSSN, adanya untuk Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Memang pada dasarnya BSSN merupakan peleburan dari Lemsaneg dan Direktorat keamannan Kominfo,” kata Kharis sapaan akrabnya disela-sela rapat kerja dengan Kominfo di Gedung Nusantra I, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (08/06).

Oleh karenanya, lanjut politisi F-PKS itu, untuk menggabungkan mata anggaran dengan nomenklatur baru tersebut, pihaknya akan memanggil Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kominfo, Lemsaneg, agar BSSN bisa segera efektif menjalankan tugasnya.

“Saya berharap BSSN menjadi badan yang handal dan mampu mengkoordinir semua lembaga yang memiliki security siber agar kemampuan badan ini nantinya lebih efektif dalam menangkal kejahatan siber dan melindungi masyarkat Indoneisa dari siber crime,”ungkapnya seraya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan aware (kesadaran) dalam bermedia sosial.

Pasalnya, Kharis masih melihat bahwa masyarakat hanya sekedar happy dalam menikmati fasilitas internet maupun media sosial tanpa memikirkan dampaknya.

“Kesadaran untuk menggukan internet ke hal yang positif masih belum banyak, mungkin  tanpa sadar hanya sekedar happy namun malah melanggar UU ITE. Karena itu kita berharap sosialisasi dari  pemerintah tentang UU ITE ini harus semakin masif dan gencar agar masyarakat tumbuh kesadaran tidak melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI yang mendorong 6 negara Arab dan Maladewa yang memutuskan hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

“Sesuai komitmen politik luar negeri kita yang bebas dan aktif langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah disana dan sikap pemerintah Indonesia jelas semua itu adalah negara sahabat kita,” kata Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi Satu DPR RI di Solo, Selasa.

Sebelumnya diberitakan 7 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan diplomatik di kawasan Timur Tengah tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.

Komisi 1 DPR RI merasa prihatin dan semoga ketegangan yang terkait situasi politik di kawasan Timur Tengah itu segera mereda dan terselesaikan.

“Di bulan Ramadhan ini kita menginginkan kedamaian dan khususnya dengan adanya ketegangan baru dikawasan Timur Tengah kita menjadi prihatin, semoga bisa segera diambil langkah diplomasi untuk meredakannya,” ujar Kharis.

Kharis menekankan DPR RI khususnya Komisi 1 mendukung penuh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri, agar semua negara menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.

Disamping itu Kharis juga mengingatkan agar Kemenlu mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar dan terkait dengan penerbangan jamaah Umroh yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.
Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara Teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar.

“Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang, juga terkait jamaah Umroh yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci” jelas Kharis.

Ketua Komisi 1 Apresiasi Langkah Penerbitan Perpres Badan Siber dan Sandi Negara

Ketua Komisi 1 Apresiasi Langkah Penerbitan Perpres Badan Siber dan Sandi Negara

SahabatKharis.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ketua Komisi 1 DPR RI sangat mengapresiasi dan memberikan beberapa catatan dan masukan akan lahirnya badan yang memang sangat dibutuhkan ini. “Dilihat dari nomenklatur kelembagaan, ini merupakan lembaga baru berbentuk Badan. Apalagi menurut Perpres ini, BSSN adalah peleburan dari Lemsaneg dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)” Terang Kharis .

Dilihat dari realitas dan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada, Komisi I melihat Perpres BSSN ini perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan. Dalam perspektif Komisi I yang bermitra dengan Kemkominfo, Lemsaneg, dan juga BIN yang semuanya berbasis pengalaman terhadap kinerja dan kapabilitas masing-masing lembaga mitra Komisi I tersebut.

“Perlu dicarikan kebijakan yang hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi pengelolaan isu siber secara tepat. Apalagi tema _cyber war_ harus dilihat dari aspek keamanan nasional secara holistik. Maka selain menimbang Kemkominfo dan Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan BIN yang telah berproses.” Ujar Kharis yang juga merupakan Anggota Fraksi PKS ini.

Sepertinya BSSN akan mengambil seluruh fungsi dan tugas Lemsaneg, apakah dengan Perpres ini akan diambil alih semua dan untuk apa ada Lemsaneg? ” Tanya Kharis.
Seperti disebutkan dalam Pasal 56 Perpres BSSN, untuk selanjutnya: a. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan b. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN .

Kharis menambahkan “Dampak lain, berdirinya BSSN ini juga berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi apakah terhadap BSSN atau Lemsaneg atau Kemkominfo atau justru terhadap BIN, ketika dalam NA dan Draf RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN. Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber” kharis menambahkan.

Terkait dengan pernah disebutnya bahwa badan siber akan diberikan mengurusi masalah hoax, tugas ini tidak tepat jika menjadi urusan BSSN. “Masalah hoax seharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemkominfo, apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber.” Jelas Kharis

Oleh karena itu Komisi I memandang untuk segera duduk bersama dan perlu segera dilakukan sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, BIN, dll. ” Tutup Kharis menegaskan.

Komisi I DPR: Deteksi Dini Intelijen Harus Ditingkatkan

Komisi I DPR: Deteksi Dini Intelijen Harus Ditingkatkan

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen ditingkatkan setelah peristiwa bom di Kampung Melayu pada Rabu (24/5) malam.

“Secara khusus Komisi I berharap kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen ditingkatkan sekaligus kapasitas cegah tangkal dini aparat keamanan terutama di pusat keramaian warga,” katanya di Jakarta, Kamis.

Dia menilai aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di balik aksi pemboman tersebut tanpa mengaitkannya dengan agama tertentu karena hal itu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dia menegaskan apapun motif pelaku melakukan aksi tersebut merupakan aksi penistaan terhadap kemanusiaan.

“Duka yang paling dalam untuk semua polisi yang gugur dan terluka serta seluruh korban, kami bersama korban dan keluarga” ujarnya.

Politikus PKS itu menambahkan masyarakat Indonesia tidak boleh ada sedikitpun ketakutan lagi dan termakan teror pelaku, sehingga harus bersatu dan bersama membangun kesadaran bahwa teror adalah musuh bersama.

“Oleh karena itu diharapkan hadirnya sinergi antarlembaga untuk menganalisa penyebab serta mengasup rekomendasi kebijakan secara utuh,” katanya.

Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

SahabatKharis.com – Komisi I DPR dipimpin Ketuanya Abdul Kharis Almasyhari di ruang kerjanya Gedung DPR, Senayan, Selasa (23/5) menerima kunjungan Delegasi Parlemen China membahas ciber security (pengamanan siber). Masalah ini juga sedang menjadi isu proritas di Komisi I DPR.

Menurut Abdul Kharis, DPR melihat dua hal terkait keamanan siber ini. Pertama bagaimana membuat UU untuk bisa ditindaklanjuti sebab eksekutif tidak mungkin berjalan atau melakukan eksekusi apapun kecuali ada UUnya.

Ada beberapa UU yang sudah eksis, seperti UU Transaksi Elektronik, UU Telekomunikasi dan UU Informasi dan Keterbukaan Publik. Juga sedang disiapakan UU Perlindungan Data Pribadi dan juga UU untuk merespon begitu cepatnya kejahatan cyber. Sedangkan terkait kelembagaannya seperti Badan Siber Nasional, baru persiapan pembentukannya.

Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Haris dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota

Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Kharis dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota Komisi I Asril Tanjung, Supiadin Aris Saputra, Sukamta dan Nurdin Tampubolon.

DPR