Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi proses penetapan peta baru yang dinisiasi oleh Indonesia (inisiatif unilateral).

Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia seperti sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. 

“Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” kata Abdul Kharis.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

Abdul Kharis mengatakan dampak positif yang diharapkan dari penamaan ulang dan  penambahan wilayah diantaranya pertama, meningkatkan kepastian hukum dan  kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI.
 
“Kedua, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Abdul Kharis.

Sementara harapan ketiga yakni semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Filipina. 

“Adapun adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok,” kata Abdul Kharis. 

Pihaknya pun berharap agar peta baru ini menjadi tugas tambahan  bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS ini menegaskan akan terus mengawasi proses tersebut dan akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

“Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” demikian Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V ini.

Sumber : RMol

Umat Islam Adalah Benteng NKRI Dari Penjajahan Sejak Dulu

Umat Islam Adalah Benteng NKRI Dari Penjajahan Sejak Dulu

SahabatKharis.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo menyelenggarakan Kajian Purnama (Kapur) yang digelar di halaman kantor DPC PKS Pasar Kliwon, Ahad (12/3). Acara yang bertemakan Peran Umat Islam dalam Menjaga NKRI itu mendatangkan narasumber Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dan pemerhati sejarah Islam di Nusantara, Rahmat Abdullah.

“Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam sejarah penjajah datang ke Indonesia selain membawa misi meraup kekayaan dan kejayaan untuk negaranya, namun mereka juga membawa misi agama juga yang kita kenal dengan Gold, Glory, Gospel. Dan itu bukan Islam, kedatangan Islam menyejahterakan,” katanya.

Maka kalau ditanya siapa yang menjaga terwujudnya NKRI, ya umat Islam itu. Indonesia jika tidak ada peran umat Islam dalam menjaganya, pasti sudah runtuh

Kharis mengatakan, tentara jika mau berangkat perang pasti mendekatkan diri kepada Tuhannya.

“Kalau tentara itu umat Islam dan dekat dengan Allah, yakin bahwa kematiannya membela agama adalah syahid, maka mental tentara tersebut akan semakin kuat,” ungkapnya.

Namun, lanjut Kharis, ancaman terbesar sering tidak disadari adalah ancaman distorsi informasi. Misal kita mendengar seluruh terduga teroris mempunyai jenggot. Maka persepsi yang ada dalam benak masyarakat, berjenggot mempunyai potensi menjadi teroris.

“Ini lebih berbahaya dari perang gerilya. Tentara kita adalah salah satu yang terbaik jika perang gerilya. Namun jika ancaman distorsi informasi, hal ini sulit dicegah karena ancaman ini bahkan dibawa masuk ke rumah kita,” ujarnya.

Sementara itu, Rahmat Abdullah menyampaikan mengenai sejarah kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Menurutnya, adanya kerajaan Islam tersebut menjadi benteng nusantara dalam melawan penjajahan asing.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga disuguhi dengan susu segar dan camilan khas Pasar Kliwon.

 

BERITA FOTO – Aktivis LDK Harus Jadi Garda Terdepan Dalam Menjaga NKRI

BERITA FOTO – Aktivis LDK Harus Jadi Garda Terdepan Dalam Menjaga NKRI

SahabatKharis.com – Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) mengadakan serangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) FSLDK Indonesia yang bertemakan “Membangun Generasi Pewaris Negeri Menuju Indonesia Jaya”.

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di kampus Universitas Sebelas Maret, Solo, Ahad (26/2).

Salah satu pembicara dalam acara tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan Peran penting mahasiswa dalam menjaga keutuhan NKRI.

Kharis mengajak Aktivis mahasiswa Dakwah Kampus untuk menjadi Garda Terdepan Dalam Menjaga NKRI.

Simak foto-fotonya :

Menjadi Pemateri dalam kegiatan Rapimnas FSLDK di Solo, Ahad (26/2)

Menjadi Pemateri dalam kegiatan Rapimnas FSLDK di Solo, Ahad (26/2)

PesertaRapat Pimpinan Nasional Forum Silahturahim Lembaga Dakwah Kampus (RAPIMNAS FSLDK) Indonesia menyimak materi tentang wawasan kebangsaan

Peserta Rapat Pimpinan Nasional Forum Silahturahim Lembaga Dakwah Kampus (RAPIMNAS FSLDK) Indonesia menyimak materi tentang wawasan kebangsaan

Pembicara lain dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), Fahira Idris, S.E., M.H. dan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) MUI a.n. Wakil Pimpinan Pusat, Dr. Hj. Titik Haryati, M.A.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), Fahira Idris, S.E., M.H. dan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) MUI a.n. Wakil Pimpinan Pusat, Dr. Hj. Titik Haryati, M.A.

Deklarasi Gerakan Generasi Peduli Negeri

Menyepakati Deklarasi Gerakan Generasi Peduli Negeri

Pulau Pulau Kita, Pulau Indonesia, Kok Mau Diberi Nama Asing

Pulau Pulau Kita, Pulau Indonesia, Kok Mau Diberi Nama Asing

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan bahwa penamaan pulau diberbagai daerah di Indonesia sepenuhnya berada ditangan pemerintah. Termasuk sekitar 4000 pulau yang disodorkan pemerintah kepada asing.

“Saya lebih suka kalau yang memberikan nama pemerintah. Kenapa? Itu pulau-pulau kita, pulau Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Aktual, Jumat (13/1).

Politisi PKS itu juga menekankan penamaan pulau-pulau di Indonesia mengakomodir kearifan lokal. Penamaan pulau demikian sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“Kasih nama ya yang ngasih nama pemerintah, disesuaikan dengan kearifan lokal yg ada di situ,” jelasnya.

Baca Juga : Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan pihak asing boleh memberikan nama 4.000 pulau di Indonesia. Ia menekankan demikian guna menarik investor asing dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sumber : Aktual