Ketua Komisi 1 DPR RI : Yahya Staquf itu Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

Ketua Komisi 1 DPR RI : Yahya Staquf itu Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

SahabatKharis.com – Yahya Cholil Staquf menjadi pembicaraan bukan karena prestasi tapi karena arogansi dirinya yang datang ke Israel, dengan alasan memenuhi undangan konferensi hubungan Yahudi-Amerika di Yerusalem Palestina, yang jelas secara langsung atau tidak langsung telah merusak jalan diplomasi Palestina yang telah ditempuh oleh Indonesia sejak lama.

” Kemarin, Indonesia baru dapat amanah terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB belum sempat bekerja kita dibuat malu didepan dunia internasional dengan arogansi seorang Staquf yang nota bene anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang menghadiri konferensi Yahudi di Israel, semoga ada sikap tegas Presiden Jokowi terhadap Staquf, jelas sekali Staquf telah menyakitkan Palestina dan Indonesia bahkan dunia Islam” tegas Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan persnya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI.

Anggota Legislatif asal PKS ini menegaskan kembali posisi Staquf yang tidak bisa begitu saja mengatasnamakan pribadi, namun secara pasti tidak dapat dilepaskan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Harus ada langkah tegas dari Istana, karena ini jelas membuat blunder diplomasi politik internasional yang kuat dan telah dibangun dalam membersamai Palestina.

” Istana harus jelaskan sejelas-jelasnya, dimana posisi Presiden Jokowi terhadap langkah Staquf, sudah clear posisi kita bersama Palestina jadi rusak karena nila setitik yang ditorehkan Staquf, lihat reaksi Palestina melalui Fatah dan Hamas, jelas ini blunder diplomasi dan ketidak mampuannya Istana menertibkan staf dan orang disekelilingnya Presiden” tegas Kharis.

Anggota DPR asal Solo ini juga mengingatkan hubungan diplomatik yang kuat dengan Palestina selama ini telah dilanjutkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi melalui langkah-langkah politik luar negeri yang terimplementasi dalam kebijakan kementerian luar negeri yang merupakan mitra kerja komisi 1 DPR RI.

“Setiap saat kita bicara Palestina dengan Ibu Menlu, ditegaskan dan diingatkan terus kepercayaan besar Palestina kepada Indonesia menjadi kunci Indonesia dipercaya oleh negara-negara Muslim sehingga Indonesia memegang posisi penting lobi di dunia internasional jangan sampai kepercayaan itu hilang karena nila setitik tadi. Siapapun dan atas nama apapun seharusnya dia bisa menempatkan diri di mana dan kapan harus mengambil tindakan yang tepat terkait Palestina, apalagi di saat situasi di sana sedang memanas pasca tewasnya ratusan warga dan ribuan yang terluka di Gaza. ” tutup Kharis mengingatkan.

Ketua Komisi 1 DPR RI: Simpati dan Doa untuk perjuangan Warga Gaza dan Kutuk Keras AS atas pembukaan Kedubesnya di Yerusalem

Ketua Komisi 1 DPR RI: Simpati dan Doa untuk perjuangan Warga Gaza dan Kutuk Keras AS atas pembukaan Kedubesnya di Yerusalem

 

SahabatKharis.com – Hari ini kita menyaksikan di Palestina ada dua peristiwa besar, di perbatasan Gaza puluhan warga Palestina di bantai Zionis Israel dan ribuan orang terluka, di Yerussalem Palestina, AS dengan ke angkuhannya membuka kantor kedutaannya di tanah Palestina untuk negara penjajah Israel.

Sebagai Ketua komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah AS tersebut dan menyampaikan duka mendalam kepada warga Palestina di Gaza yang menjadi korban kebiadaban Israel

” Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun disisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Selasa, 15 Mei 2018.

Langkah AS seperti membuka kotak Pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan , dimana
128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia. hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

“Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada” tegas Kharis yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika juga

“AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya”, tegas Kharis Anggota DPR RI asal Solo ini.

Kharis juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem !!!” tegas Kharis.

Yerusalem atau AlQuds di Palestina merupakan salah satu tanah suci ummat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri. “Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu didepan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita” tutup Kharis.

Ketua Komisi 1 DPR RI Dukung Aksi Damai Solidaritas Indonesia Untuk Palestina

SahabatKharis.com – Aksi damai solidaritas Indonesia untuk Palestina di lapangan Monas,  Jakarta Pusat dikabarkan akan dihadiri ratusan ribu masyarakat.

Merespon hal tersebut,  Ketua Komisi I Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR RI) mengaku sangat mendukung kegiatan aksi damai untuk Kemerdekaan Palestina.

” Saya sangat mendukung kegiatan tersebut terlebih hal ini  senafas dengan Pembukaan UUD 1945 Kemerdekaan setiap bangsa adalah perjuangan kita, jadi aksi damai ini adalah protes keras kita kepada AS dan Israel bahwa Indonesia bersama Palestina, aksi ini saya kira akan di ikuti Jutaan Massa Damai yang Cinta Palestina dan anti Penjajahan,” ujar Kharis biasa Politisi ini disapa dalam keterangan tertulisnya  di Jakarta,  Jumat (11/5), Pagi.

Dirinya optimis bahwa aksi damai tersebut sangatlah efektif dalam menyampaikan aspirasi untuk membela Palestina dari penindasan Zionis Israel.

” Kegiatan ini murni menyuarakan solidaritas untuk Palestina damai dan kita di Indonesia jelas dari berbagai segmen, silahkan berbagai pihak hadir sebagai wujud kebersamaan kita mendukung Palestina dan Membebaskan Baitul Maqdis, karena itu silahkan semua hadir dari Presiden, Wapres, semua yang Cinta Palestina sampai rakyat biasa juga boleh hadir, ” kata Kharis.

Terkait pengaruh dari aksi terhadap dunia internasional,  Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  ini optimis tidak akan berdampak negatif bagi negara terlebih Indonesia  memang dikenal sebagai penganut politik bebas aktif.

” Indonesia itu menganut politik bebas aktif dan jelas kita juga dorong selain aksi damai juga Desember tahun lalu bersama 128 Anggota Majelis Umum PBB kita tolak rencana AS buka dubes di Jerusalem, kita juga dorong OKI dan semua negara yang mendukung kemerdekaan Palestina,” tegas politisi yang gemar berolahraga sepeda ini.

Dirinya mengaku yakin dalam kegiatan tersebut pihak aparat hukum terkait juga telah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar tertib dan tidak mengganggu ketertiban serta kelancaran masyarakat lain.

” Saya yakin panitia, Polri dan TNI sudah siap menghadirkan dan menjaga keamanan aksi damai ini, saya kira semua pihak termasuk peserta hadir dengan semangat damai mendukung Palestina dan menolak kebijakan AS yang akan membuka kedutaannya di Jerusalem, kita menolak segala penjajahan di muka bumi dan semua pihak menghormati resolusi PBB,” tandas putra daerah Jawa Tengah ini.

Ketua Komisi 1 DPR RI: Peresmian Kedubes AS di Yerusalem menyakitkan dan saya mengutuk keras

Ketua Komisi 1 DPR RI: Peresmian Kedubes AS di Yerusalem menyakitkan dan saya mengutuk keras

SahabatKharis.com – Desember lalu, pemungutan suara di sidang darurat Majelis Umum PBB, mendapati 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia, beberapa hari lagi Amerika akan memindahkan secara resmi kedutaannya ke Yerussalem, jelas ini adalah sikap terkutuk dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

“Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Rabu, 9 Mei 2018.

Langkah sepihak Presiden Trump deklarasi Yerussalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika juga

“ketika AS benar-benar akan meresmikan kedubesnya di Yerussalem pada 14 Mei besok, ini langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya”, tegas Kharis Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan hentikan langkah anda Trump !!!” tegas Kharis.

Yerusalem atau AlQuds di Palestina merupakan salah satu tanah suci ummat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri. Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu didepan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita.

” Sejengkal pun kami takkan pernah mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadikan AlQuds/ Yerusalem sebagai ibukota nya, selama nafas masih dikandung badan selama itu pula NKRI akan memperjuangkan Kemerdekaan Palestina” tutup Kharis.

Ketua Komisi 1 DPR Kutuk keras serangan tentara Israel kepada Aksi Demo Di Gaza

Ketua Komisi 1 DPR Kutuk keras serangan tentara Israel kepada Aksi Demo Di Gaza

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras serangan oleh tentara Israel kepada warga Palestina yang sedang berdemo di perbatasan Gaza dan Israel.

“kebiadaban dan apalagi kata yang tepat buat negara zionis yang membantai ribuan demonstrasi damai di Gaza, terkutuklah Israel dan pendukungnya” tegas Kharis dalam keterangan pers kepada media 1 April 2018.

Kita sampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada korban dan keluarga korban akibat aksi serangan biadab tentara Israel , Kharis juga amat kecewa dengan sikap dan langkah Amerika Serikat terkait penembakan yang dilakukan Israel kepada demonstran

” Amerika seperti menutup mata akan tingkah biadab zionis yang menembakkan peluru tajam ke arah demonstran, memalukan” kutuk Kharis.

Kharis kembali mengingatkan bahwa ada amanah Konstitusi dalam kaitan kemerdekaan Paletina dan penembakan brutal Israel terjadi salah satunya karena Palestina belum merdeka
“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu Kemerdekaan , Kemerdekaan Palestina” Jelas Kharis legislator asal Jawa Tengah, Solo .

Kharis meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat darurat, dan dibentuk tim independen dan melaporkan hasilnya kepada dunia atas kejadian di Gaza kemarin, ” Israel memiliki tanggung jawab dibawah hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil, karena itu PBB harus mengusut hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM didepan mata rakyat dunia terjadi di Gaza Palestina ”. Tutup Kharis.

 

Rekonsiliasi Hamas dan Fatah Langkah Penting Kemerdekaan Palestina

Rekonsiliasi Hamas dan Fatah Langkah Penting Kemerdekaan Palestina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyambut positif rekonsiliasi Hamas dan Fatah, dua faksi Palestina yang selama ini bersebrangan. Hamas dan Fatah sudah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis (12/10).

“Apapun yang terbaik untuk Palestina pasti kita dukung, dari soal pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid Al Aqsho hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini. Kita serius 1000% ingin melihat kemerdekaan dan perdamaian di Palestina”, jelas Kharis dalam keterangan tertulis Jumat 13/10.

Ada beberapa harapan Kharis, sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, yang mitra kerja salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri, terhadap rekonsiliasi tersebut yaitu :

  1. Poin-poin kesepakatan diharapkan berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi saja, tetapi seluruh faksi di Palestina, sehingga Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat diwujudkan.
  2. Dalam waktu dekat yang paling mendesak adalah dibukanya isolasi terhadap Gaza yang selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius. Pintu perbatasan Rafah harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Demikian juga proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pasca bombardir Israel dapat dilakukan dengan segera.
  3. Poin kesepakatan kedua pihak terkait kontrol perbaatasan Rafah harus dilaksanakan dengan serius. Keseriusan Mesir sebagai tetangga terdekat dan yang mengkontrol perbatasaan juga Rafah harus ditekankan.
  4. Dan yang terakhir harapan Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini adalah peran diplomasi dan kemanusiaan negara-negara lain, termasuk Indonesia, harus ditingkatkan dan jangan berhenti.

“Rekonsiliasi ini harus segera dibarengi terus dengan upaya diplomasi, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi harus terus berusaha di setiap forum internasional untuk mendorong semua negara, PBB agar segera dukung Kemerdekaan Palestina. Misi-misi kemanusiaan dari berbagai Negara, atau NGO harus terus dilakukan. Rakyat Palestina selalu membutuhkan bantuan kita semua”, tutup Kharis.

Victory for Palestine as Al-Aqsa reopened

Victory for Palestine as Al-Aqsa reopened

SahabatKharis.com – Israel imposed restrictions nearly two weeks ago after three Palestinians, citizens of Israel, shot dead two Israeli police officers outside the Al-Aqsa Mosque compound on July 14.

The Palestinians responsible for the attack were killed during an early-morning shootout in one of Jerusalems most holy and sensitive sites.

The compound was closed for two days and reopened with the addition of newly installed metal detectors. Surveillance cameras were also eventually installed at the gates of the holy site.

Palestinians vowed to protest and prayed on the streets surrounding the mosque compound to voice their objection to the installation of metal detectors.

Tensions between Palestinians and Israelis over the Al-Aqsa Mosque compound have prompted the international community to call for calm and a restoration of the status quo, which gives Muslims religious control over the compound.

Indonesia, Jordan, Turkey, Lebanon, the US, Saudi Arabia, Egypt, and others expressed protest over Israeli-led restriction on Palestinians at the holy site.

Israel, after facing international condemnation, removed all detectors on Friday, July 28.

Several Muslims from around the world joined the celebrations around Al-Aqsa and greeted each other.

On Saturday (July 29), thousands of Palestinians took to the streets and went into the Al-Aqsa Mosque after Israel lifted its restrictions on Muslim worshipers entering the mosque.

Following this, the Indonesian Association of Muslim Intellectuals (ICMI) called on world leaders to soon reach a decision on safeguarding Palestinians.

The ICMI views Israels actions as a measure to intimidate Palestinians.

ICMI Chairman Jimly Asshiddiqie stated that the problem should be addressed as a crucial issue not only of Muslims but also of the entire humanity.

“The Baitul Maqdis (Al Aqsa) is the legacy of the ancestors of three religions — Islam, Christianity, and Judaism — that should be safeguarded in the fight against the barbarity of the Israeli government,” Asshiddiqie noted.

Al-Aqsa is mentioned in the Quran and is believed to have been the place towards which Muslims directed their prayers before it was replaced by Mecca.

It also features in one of Islams most important miracles: the Isra and Miraj, or the miraculous night journey of the Prophet Muhammad.

According to the Quran, Muhammad traveled from Mecca to Al-Aqsa in Jerusalem in one night before ascending to heaven.

The mosque, which is architecturally important and revered as a treasure of Islamic design, is also a defining symbol for Palestinians and the residents of Jerusalem.

With regard to the stance of the government of Indonesia, Asshiddiqie remarked that the ICMI hoped to be more aggressive and take an initiative to resolve the long-standing conflict between Israel and Palestine.

“I think we can work together with other countries, such as Turkey or Egypt, to take the initiative to mobilize global solidarity to solve the Palestinian problem,” he explained.

Asshiddiqie said a coalition of world leaders can be formed, driven by Indonesia, the US, and countries from the Middle East and Europe, to resolve conflicts and immediately grant independence to the Palestinians.

“The US, as a predominantly Protestant Christian country, and Indonesia, as a Muslim majority nation, as well as other countries, in Europe, America, and the Middle East, can build an Abrahamic Coalition to solve the problems of Israel and the Palestinians,” Asshiddiqie revealed.

He stated that humanitarian problems in the world, especially relations between Islam and the West, such as the Israeli-Palestinian conflict, could be resolved if world leaders, including US President Donald Trump, act neutral.

Commission I Chairman Abdul Kharis Almasyhari said that the Organization of Islamic Cooperation should urge the UN to completely end Israeli aggression against the sanctity of Al-Aqsa Mosque.

“The government of Indonesia should urge the UN Security Council to adopt a resolution to save the Al-Aqsa Mosque compound,” he emphasized.

The UNESCO World Heritage Committee stated that the Al-Aqsa Mosque is an Islamic place of worship and an international cultural heritage site, he pointed out.

Hence, Israels actions at the Al-Aqsa Mosque should be stopped.

Support from Indonesian people. (ANTARA/ Novrian Arbi)

Support from Indonesian people. (ANTARA/ Novrian Arbi)

Palestinian Independence

The Indonesian government will always support Palestines struggle for independence despite foreign pressure calling for Indonesia not to side with Palestine, Vice President Jusuf Kalla remarked.

“Indonesia will always side with Palestine,” Kalla said.

Although support for Palestines struggle for independence has poured in, the Palestinian people must stay united to fight against the Israeli aggression, he stated.

He noted that the longstanding conflict between Hamas and Fatah will make it difficult for Palestine to gain independence.

“We continue to support their (struggle for) independence, provided that the rivalry between the two conflicting camps must be settled, and they must be united,” he remarked.

The long-drawn conflict between Hamas and Fatah has led to a civil war in Palestine. As a result of the conflict, the Palestinian territory has de facto been divided into the Gaza Strip, controlled by Hamas, and the West Bank under the control of Fatah.

However, the recent Israeli attack, which targeted civilian settlements and the Al-Aqsa Mosque, has worsened Palestines struggle for independence. (Antara)

DPR Desak PBB Susun Resolusi Selamatkan Al-Aqsa

DPR Desak PBB Susun Resolusi Selamatkan Al-Aqsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al-Aqsa, Palestina. Apalagi, masjid ini merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Ia meminta Pemerintah RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) aklamasi menyusun resolusi untuk menyelamatkan Al-Aqsa termasuk melindunginya.

“Kali ini dibutuhkan resolusi yang dapat dieksekusi, bukan resolusi yang lemah dan seperti sebelum-sebelumnya yang dapat begitu saja tidak dihormati Israel,” tegas Kharis, disela-sela menerima elemen Aliansi Pemuda Islam (API) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan itu, Kharis didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung.

Selain itu, politisi F-PKS itu meminta Pemerintah RI dapat mendesak OKI untuk menggelar sidang istimewa, untuk bersatu menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari aksi teroris Israel. Serta menghapus sepenuhnya praktik penjagaan berlebihan di komplek Al-Aqsa, seperti detektor logam, cctv dan penjagaan tentara Israel yang disertai perilaku represif.

“Adakalanya harus diplomasi. Namun memasuki musim dingin mendatang sekiranya kita juga harus terus mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” himbau Kharis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kharis menjelaskan praktek Israel sejak 14 Juli 2017 sebagai kebiadaban kesekian kalinya. Apalagi dengan Israel yang melarang sholat Jum’at di masjid Al-Aqsa untuk pertama kalinya sejak setengah abad tentara Yahudi menguasai masjid Al Aqsa tahun1967. Masjid Al -Aqsa sebagai masjid suci Umat Islam dan warisan budaya internasional berdasarkan resolusi UNESCO, seharusnya dilindungi dari teror radikal zionis Israel.

“Status sebagai warisan budaya internasional maka Al-Aqsa dan Al-Baldah Al Qodimah (kota lama) tidak layak ditetapkan sebagai kawasan militer. Apalagi tempat penganiayaan penjaga masjid, perampasan telpon, dan pengusiran jama’ah sholat dari Al-Aqsha. Kawasan ini berhak untuk selalu terbuka, tidak ditutup pintu-pintu masjidnya,” pesan politisi asal dapil Jateng itu. (dpr.go.id)

Abdul Kharis Ajak Masyarakat Gelar Aksi Nyata Bebaskan Al-Aqsha

Abdul Kharis Ajak Masyarakat Gelar Aksi Nyata Bebaskan Al-Aqsha

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengajak masyarakat dapat ikut aktif mengulurkan tangan melakukan aksi-aksi nyata untuk membantu warga Palestina khususnya di Masjid Al-Aqsha.

“Permasalahan di Masjid Al-Aqsha tidak selesai hanya dengan teriak-teriak saja (demonstrasi), namun juga harus dengan aluran tangan,” ujarnya saat ditemui oleh perwakilan dari Aliansi Pemuda Islam Indonesia untuk Pembebasan Al-Aqsha, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/7).

Ia menjelaskan, aksi solidaritas nyata yang harus dilakukan masyarakat yaitu dengan cara menggalang dana, setelah dana terkumpul lalu bisa diberikan kepada lembaga kemanusiaan untuk disalurkan ke warga Palestina.

Untuk itu Abdul Kharis berharap kepada Aliansi Pemuda Islam Indonesia ataupun organisasi peduli Palestina yang lain, lebih intensif lagi dalam mengenalkan kepada masyarakat pentingnya Masjid Al-Aqsha.

“Saya harapkan kepada aliansi pemuda muslim ini, untuk lebih intensif lagi dalam mengenalkan Al-Aqsha kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga memaparkan DPR RI adalah forum diplomasi, adapun langkah yang sudah dilakukan yaitu, kecaman, saran untuk melakukan hubungan diplomasi dan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi.

“Langkah yang kita (DPR dan pemerintah-red) lakukan adalah melobi hubungan diplomasi untuk mempengaruhi atau mendorong negara-negara lain, agar melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di suatu negara, seperti saat ini yaitu Palestina,” tambahnya.

Aksi Solidaritas untuk Al-Aqsha ini selain diinisiasi oleh FSLDK juga didukung dan diikuti oleh berbagai perwakilan organisasi dan lembaga lembaga Islam seperti, BKPRMI, JPRMI, PP Pemuda Al-Irsyad, PP Pemuda PUI, KAMMI, KNRP, ADARA, RISKA, KAPMI, Pemuda Muslimin Indonesia, Gema Mathla’ul Anwar dan Syabab Hidayatullah.

Sebelumnya para aksi tersebut melakukan shalat dzuhur berjamaah di Masjid Al-Bina, Glora Bung Karno lalu dilanjut dengan long march (gerak jalan) menuju gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Sumber : MirajNews

DPR Minta Pemerintah Terus Berdiplomasi Selesaikan Konflik Israel-Palestina

DPR Minta Pemerintah Terus Berdiplomasi Selesaikan Konflik Israel-Palestina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sudah tepat dalam menyikapi adanya konflik antara Palestina dan Israel. Terutama peristiwa akhir-akhir ini yakni pemasangan metal detector oleh pihak keamanan negara zionis itu di pintu masuk Masjid Al Aqsa yang menyebabkan sulitnya umat Muslim untuk beribadah di sana.

Menurut Abdul Kharis, tak hanya mengecam, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga aktif berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid AlAqsa, Menlu Turki dan Menlu Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang punya hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras kepada Israel.

Kepada Menlu Palestina dan Sekjen OKI juga bahwa Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Palestina dan AlAqsa” ungkap Abdul Kharis , Jumat (28/7/2017).

Sikap aktif Indonesia, menurut Kharis tak hanya sekedar kecaman namun selalu membawa persoalan Kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik dan selalu mendorong negara sahabat untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal ini, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dan menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

“Karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, kemerdekaan Palestina,” jelas Kharis.

Sebelumnya, selama hampir dua pekan terakhir umat Islam Palestina diimbau untuk tidak memasuki kompleks Masjid Al Aqsa karena langkah Israel menempatkan detektor logam. Muslim Palestina akhirnya melakukan protes dengan menunaikan salat di depan pintu masuk yang dijaga ketat.

Namun, Israel akhirnya sudah mencabut pagar serta kamera pengawas dari kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem. Langkah tersebut disambut dengan imbauan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar umat Islam kembali memenuhi Haram al Sharif untuk menunaikan ibadah salat.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin sampai kehabisan kata-kata dalam mengecam tindakan tentara Israeal yang melarang muslim Palestina untuk menjalakan ibadah di masjid Al Aqsa.

“Sudah habis kata-kata untuk mengecam, mengutuk atau yang lainnya atas tindakan tentara zionis Israel karena sudah menyentuh lambang suci umat Islam,” katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis 27 Juli 2017 kemarin.

Sumber : Okezone