Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kembalikan Status Quo Al-Aqsa

Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kembalikan Status Quo Al-Aqsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh dan mengapresiasi  langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri RI yang megecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al-Aqsa dan juga segala daya upaya diplomasi Menteri Luar Negeri hingga hari ini dan kedepannya.

Dikabarkan, Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid Al-Aqsa, Menlu Turki dan Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras Indonesia kepada Israel serta Menlu Palestina dan Sekjen OKI.

“Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap  warga Palestina dan Al-Aqsa,” tegas Kharis dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (26/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga mengamini dan mendukung segala sikap kementerian Luar Negeri RI terhadap Palestina. Apalagi dalam setiap kesempatan rapat kerja dengan Komisi I DPR, Menlu RI selalu menekankan akan membawa upaya kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik Kemenlu dan setiap kesempatan pertemuan dengan negara sahabat.

“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, yakni kemerdekaan Palestina,” papar Kharis.

Kharis juga mengapresiasi langkah Wakil Tetap/Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani yang melobi Dewan Keamanan PBB guna membahas tindakan Israel yang sewenang-wenang menutup Masjid Al-Aqsa yang melanggar HAM dan kebebasan beragama.

Kendati saat ini Israel sudah mencabut metal detector di Kompleks Masjid Al-Aqsa, tetapi masih memasang CCTV dan belum menyatakan mencabut pembatasan ibadah. Sleian itu, tidak ada jaminan Israel tidak akan mengulangi kejahatannya terhadap umat di Masjid Al- Aqsa.

“Oleh karena itu, langkah Israel yang berupaya mengontrol Masjid Al-Aqsa dengan kekerasan dan upaya licik lainnya seperti pemasangan CCTV dengan dalih yang dibuat-buat adalah langkah yang tidak dibenarkan,” tegas.

Menurutnya, perlu ada langkah perlindungan internasional terhadap Masjid Al-Aqsa agar kembali sebelum kejadian 14 Juni terulang dibawah pengelolaan Pemerintah Yordania dan Palestina. Semua upaya Israel terhadap Al-Aqsa harus di bongkar dan di hancurkan.

“Sikap politik luar negeri kita soal Palestina sudah dijelaskan oleh Menlu Retno. Jelas dan jernih sekali, Palestina ada di jantungnya politik luar negeri Indonesia dan disetiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, disitu ada Palestina,” tutup politisi asal dapil Jateng itu.

Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya, dalam pernyataan yang dikeluarkan usai rapat Kabinet Israel, diputuskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rekomendasi badan-badan keamanan untuk mengganti metal detector dengan alat-alat “pemeriksaan cerdas” yang tidak begitu menonjol. Disebutkan Kabinet bahwa pemerintah telah mengalokasikan 100 juta shekel (sekitar US$ 28 juta) untuk peralatan tersebut dan untuk tambahan aparat polisi. (DPR.go.id)

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar jangan sampai kunjungan salah seorang pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016,” kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

“Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

“Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel,” katanya.

Sumber : Antara