Komisi I Minta KBRI Mesir Upayakan Pembebasan 4 Mahasiswa Indonesia

Komisi I Minta KBRI Mesir Upayakan Pembebasan 4 Mahasiswa Indonesia

SahabatKharis.com – Empat mahasiswa Indonesia ditahan oleh aparat kemanan Mesir. Penahanan empat mahasiswa Al-Azhar University itu sejak 3 Juni 2017.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, khusunya Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Mesir, terus memberikan pendampingan kepada empat mahasiswa Indonesia tersebut.

“Dan upaya untuk bisa segera membantu mereka untuk bisa segera kembali,” kata Abdul, di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan, pihaknya akan membahas polemik penahanan empat mahasiswa Indonesia tersebut dengan Kemenlu. Kebetulan, kata dia, dalam waktu dekat Komisi I DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kemenlu.

“Kita minggu depan akan rapat dengan kemenlu,” ungkap dia.

Ketika ditanya apakah Komisi I DPR RI juga akan memanggi Duta Besar Mesir untuk Indonesia untuk mendalami penahanan empat mahasiswa tersebut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menjawab, belum perlu.

“Jadi tidak memanggil secara khusus, akan tetapi memang minggu depan sudah dijadwalkan ya, kita akan rapat dengan mereka (Kemenlu),” jelasnya.

Selain itu, Abdul mengimbau agar KBRI dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri harus sensitif terhadap situasi sosial dan politik yang terjadi di negara yang ditempati. Sehingga, WNI bisa meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan, di antaranya penahanan yang dialami oleh empat mahasiswa Indonesia di Mesir.

“Sesungguhnya memang di negara mana pun, kita harus mengerti situasi tempat kita berada. Kalau  tempat itu tidak boleh dikunjungi, ya jangan dikunjungi,” kata Abdul, mengingatkan.

Sumber : Metrotvnews

Kenangan Ramadhan : Lari Saat Dengar Adzan Magrib, Dapat Hadiah Jika Khatam Qur’an

Kenangan Ramadhan : Lari Saat Dengar Adzan Magrib, Dapat Hadiah Jika Khatam Qur’an

SahabatKharis.com – Tiap Ramadhan datang, Abdul Kharis Almasyhari kembali terkenang masa kecilnya di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Ada yang selalu dinantinya kala itu, jaburan setelah tadarusan dan hadiah sarung ketika bisa khatam lebih dari satu kali selama Ramadhan.

Bagi Abdul Kharis. Lingkungan ponpes adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dilepaskan. Ya, sang ayah K.H. Syaibani merupakan pemilik Ponpes Muftahul Jannah Pituruh, Purworejo yang belakangan telah berganti nama menjadi Ponpes Mahir Arriyadh.

Jika Ramadhan seperti ini, ia terkenang akan masa kecilnya yang melakukan puasa di lingkungan pondok. Mulai dari sahur, Sholat lima waktu, hingga ngaji dilakukan bersama-sama. Selama Ramadhan, ponpes milik ayahnya memang diliburkan. Namun ada sejumlah santri yang memilih untuk tidak puang dan berpuasa di pondok.

Dengar adzan magrib langsung lomba lari

Bersama para santri itulah, Abdul Kharis kecil mengisi bulan puasa dengan kegiatan agama.

“Biasanya kalau ngaji setelah shalat ashar ada waktu istirahat sekitar setengah jam. Saya dan kawan-kawan sering berjalan-jalan ke sawah. Memasuki adzan maghrib, kami berlari-lari kembali ke pesantren. Kenangan lari-lari ini yang masih terkesan sampai sekarang,” ujar Abdul Kharis.

Kenangan lain adalah saat tadarusan usai sholat tarawih. Saat tadarusan ini biasanya juga disajikan snack atau makanan ringan sebagai pelepas lelah setelah mengaji.

Snack ini namanya jaburan. Kalau ngaji, yang oaling saya nantikan ya jaburan-nya ini,” tutur pria 49 tahun ini sambil terkekeh.

bersambung ke halaman 2

Masalah Qatar, Kemenlu Diminta Pastikan Jamaah Umrah tak Terganggu

Masalah Qatar, Kemenlu Diminta Pastikan Jamaah Umrah tak Terganggu

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus mengambil langkah antisipasi terhadap nasib warga negara Indonesia di Qatar. Sebab, banyak WNI yang berada di sana. Termasuk juga terkait keberangkatan jamaah umrah yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.

“Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar,” kata Kharis, Selasa (6/6).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan antisipasi juga harus dilakukan jika ketegangan berlangsung dalam waktu yang panjang. Karenanya, Kharis meminta kepastian supaya para jemaah tetap bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

“Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang. Terkait jemaah umrah yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci,” kata Kharis.

Sebelumnya diberitakan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan diplomatik di kawasan timur tengah tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah teluk. Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Alqaeda.

Sumber : JPNN

 

Tiga Nama Cagub PKS Siap Dikomunikasikan Ke Partai Lain

Tiga Nama Cagub PKS Siap Dikomunikasikan Ke Partai Lain

SahabatKharis.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan tiga nama untuk maju sebagai kandidat pilkada Jateng. Ketiganya adalah Achmadi yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPW PKS Jateng, Abdul Abdul Fikri Faqih anggota DPR RI dan Abdul Kharis Almasyhari anggota DPR RI.

Kepada Suara Merdeka, Kamal Fauzi, Ketua DPW PKS Jateng mengatakan, tiga nama itu ditimbang layak untuk diajukan sebagai calon. Namun demikian, masih akan dikomunikasikan dengan partai lain dalam pilkada mendatang.

‘’PKS hanya memiliki 10 kursi saja di DPRD Jateng, karena itu jumlahnya belum cukup untuk memajukan calon sendiri. Karena itu mau tidak mau harus membangun koalisi dengan partai lain agar bisa mengajukan pasangan calon,’’ kata dia.

Ada beberapa partai yang sudah ditimbang untuk diajak bersama-sama memajukan pasangan calon. Bisa jadi meniru pilkada DKI berkongsi dengan Partai Gerindra, namun bisa jadi akan menimbang partai lain termasuk Partai Golkar, dan PDIP untuk berpasangan.

Dia mengatakan, kalau selama ini PKS terlihat yang paling adhem-adhem saat perbincangan pilkada Jateng mulai menghangat, sebetulnya tidak. Justru PKS yang pertama kali mendeklarasikan persiapan menuju pilkada Jateng dengan mengusung tiga nama itu.

Pihaknya harus tahu diri karena belum bisa maju sendiri, sehingga mau tidak mau harus membangun koalisi. Karena itu sejak dini pihaknya sudah mengintensifkan komunikasi dengan partai lain yang memiliki visi dan misi ke depan sama dengan PKS untuk membangun bangsa ini.

‘’Kalau memang calon PKS dinilai lebih memiliki kapabilitas dan juga akseptabilitas maju sebagai cagub, tentu akan lebih baik. Namun jika tidak, maka bisa saja calon PKS masuk sebagai cawagub. Atau menjadi partai pendukung, atau pengusung, semua masih sangat mungkin terjadi.

‘’Yang jelas, waktunya masih panjang dan masih banyak peluang menimbang calon dan berkoordinasi dengan partai lain untuk mengajukan calon dalam pilkada Jateng tahun 2018 mendatang,’’ kata Kamal.

Tidak hanya persiapan pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di beberapa daerah kabupaten/kota, termasuk pilkada provinsi. Namun juga persiapan memenangkan PKS dalam pemilu legislatif sudah harus dirancang secara matang.

Seluruh kader disiapkan untuk menjalin komunikasi lebih baik dan intentif dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga pada saatnya masyarakat menerima dan memilih PKS sebagai partai pilihannya.

‘’Kita punya tiga target, pertama memenangkan pilkada di beberapa daerah pada 2018, memenangkan pekilu legislatif sebaga bukti kemenangan PKS, dan memenangkan pemilu presiden mendatang. Semua sudah dirancang baik dari sejak sekarang,’’ kata dia.

Sumber : Suara Merdeka

PKS Tentukan Cagub Jateng Sebelum Ramadhan

PKS Tentukan Cagub Jateng Sebelum Ramadhan

SahabatKharis.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah akan mengadakan pemilihan internal bakal calon gubernur untuk Pilgub Jateng 2018. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, Pilkada serentak akan digelar para 27 Juni 2018. Sebelum bulan Ramadan, nama calon ditargetkan sudah muncul.

Ketua DPW PKS Jateng, Kamal Fauzi menyebutkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masing-masing DPD yang ada di wilayahnya.

“Kita baru mau ada pemilihan umum internal, tahapannya kita sudah sosialisasi calon-calon ke ketua-ketua DPD, selanjutnya sebelum Puasa diharapkan sudah muncul nama,” kata Kamal, Minggu (23/4).

Ia menyebutkan, saat ini telah ada tiga nama yang muncul sebagai kandidat bakal calon gubernur di internal PKS. Mereka adalah Ahmadi, Wakil Ketua DPRD Jateng; Fikri Faqih dan Abdul Kharis di mana keduanya merupakan Anggota DPR RI di Jakarta.

“Selain kader, pemilihan umum internal ini juga terbuka untuk kalangan eksternal. Semua tokoh yang ada di Jawa Tengah masuk dalam radar kami,” ucapnya.

Pihaknya sendiri mengakui, belum menentukan apakah kadernya akan maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur melihat perkembangan yang ada.

Terkait kemungkinan koalisi dengan partai lain, PKS mengakui akan menjalin koalisi dengan partai yang memiliki semangat yang sama.

“Tapi untuk komunikasi dengan partai lain baru person, secara kelembagaan belum melakukan komunikasi secara resmi dengan partai manapun,” bebernya.

Sumber : Merdeka

Ajaran Pancasila Dapat Jadi Sarana Intropeksi Diri Terhadap Tantangan Bangsa

Ajaran Pancasila Dapat Jadi Sarana Intropeksi Diri Terhadap Tantangan Bangsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Hotel Syariah Amrani, Solo, Jum’at (14/4). Dalam acara yang diikuti puluhan masyarakat tersebut, Kharis mengatakan bahwa sosialisasi Empat Pilar yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kegiatan inti dari anggota DPR dan MPR.

Kharis mengatakan, pemahaman atas ajaran Pancasila dapat menjadi sarana untuk mengoreksi diri, serta siap untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bangsa.

“Jika masyarakat terus menyegarkan pemahamannya tentang Pancasila, maka kita semua bersama akan terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bangsa, juga bisa mengoreksi diri dari segala perilaku yang bertentangan dengan Pancasila,” jelasnyat.

Selain itu, Kharis juga mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut adalah amanah UU yang harus dilakukan.

“Dengan adanya pemahaman Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa serta turunan aturan peraturan perundangannnya, maka bisa menjadi benteng kita dalam menghadapi tantangan bangsa baik domestik maupun global,” ujarnya. 

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan agar masyarakat Indonesia semakin cinta kepada negaranya, tumbuh karakter kebangsaan yang kuat, memahami kebhinnekaan dan kedaulatan bangsa.

“Jika masyarakat menjalankan empat pilar dengan baik, maka rakyat memilik peran dan andil dalam pembangunan empat pilar bangsa tersebut,” pungkas legislator asal Dapil V Jawa Tengah itu.

Aktif Berorganisasi Saat Kuliah Jadi Bekal Terjun di Dunia Politik

Aktif Berorganisasi Saat Kuliah Jadi Bekal Terjun di Dunia Politik

SahabatKharis.com – Lahir dari pasangan KH. Syaibani dan Muslimah, seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah menjadikan kepribadian Abdul Kharis Almasyhari sejuk dan mendamaikan. Iklim itu juga yang saat ini ia bawa ke kancah perpolitikan nasional.

Sejak TK hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) anak pertama dari lima bersaudara ini selalu menjadi siswa terbaik dan juara di kelas. Bahkan saat SD ia sempat menjadi siswa teladan ke-empat se-Kabupaten Purworejo. Di SMA ia mulai aktif berorganisasi, baik organisasi kesiswaan di sekolah maupun organisasi remaja mesjid. Di antaranya pernah menjadi Ketua Takmir Masjid, sekaligus menjadi pengkotbah di Masjid SMAN I Kutoarjo.

Selepas SMA tahun 1987, Kharis diterima di Fakultas Ilmu Ekonomi (sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis), jurusan Akutansi  di Universitas  Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Di semester kedua kuliahnya ia mulai mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Tidak kurang empat kegiatan kemahasiswaan yang diikuti. Yakni Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam- red), Beladiri Merpati putih, BPPI (Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam) serta Badan Pers Mahasiswa  (Bapema). Sejak itulah ia mulai berkenalan dengan dunia pers, penerbitan dan percetakan.

Ketika ada tawaran dari Bapema untuk mengikuti pelatihan di Jakarta tepatnya di Majalah Tempo, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Apalagi saat itu jumlah mahasiswa yang boleh mengikuti pelatihan itu sangat terbatas, yakni hanya tiga mahasiswa untuk satu kampus. Siapa sangka jika pelajaran dalam pelatihan jurnalistik di Tempo yang hanya beberapa hari itu begitu membuat Kharis tertarik.  “Saat itu juga muncul ide untuk mendirikan usaha percetakan di sekitar kampus. Di semester dua itulah saya mulai merintis bisnis percetakan,” katanya.

Setelah berhasil meraih gelar akuntan, Kharis kemudian mendirikan CV Citra Islami Press pada tahun 1993 dan menjadi Direktur Utamanya. Empat tahun kemudian ia mendirikan PT Era Adicitra Intermedia yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku Islami dan menjabat sebagai Direktur Utama . Pada tahun 1995, ia dipercaya menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dan sebagai pengusaha di bidang percetakan dan penerbitan, ia pun aktif dalam kepengurusan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sejak tahun 1997. Bahkan di tahun 2007, Kharis menjabat sebagai Ketua IKAPI Provinsi Jawa Tengah, baru pada tahun 2013 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengurus IKAPI Pusat. “Beberapa kali saya juga kerjasama dengan Jawa Pos,” imbuhnya.

Pada tahun 2013, Kharis merasa bisnis penerbitannya sudah tergolong mapan. Ia pun mencoba mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg). Hal tersebut menjadi konsekuensi bagi karirnya, ia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen tetap UMS. Di tahun 2014, Kharis mulai bertarung di kancah politik. Dia berhasil merebut suara yang cukup tinggi di daerah pemilihannya, Dapil Jawa Tengah V yang meliputi wilayah Surakarta, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bersama 559 anggota DPR RI lainnya, Kharis pun resmi menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Bahkan kini dia dipercaya menjadi Ketua Komisi I DPR RI.

Peraih program doktor di bidang akuntansi UNS ini mengaku belajar politik sejak masih di kampus UNS. Bersama kawan-kawannya di Masjid Nurul Huda, Kharis mendiskusikan berbagai persoalan bangsa dan berusaha mencari solusinya. Meski setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal, namun mereka mampu menahan diri agar kondisinya tetap sejuk dan damai.

“Teman-teman saya juga banyak yang terjun di politik, tidak hanya di PKS. Ada yang bergabung PKB, PPP, PAN, PBB. Tetapi kita tetap berteman dengan baik. Tetapi sampai saat ini saya belum bisa mewujudkan cita-cita politik saya yaitu menjadikan bangsa ini makmur, adil dan sejahtera,” pungkasnya.

Terbit di Harian Jawapos : Kiprah Alumni UNS: Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI

Presiden PKS Sodorkan 3 Nama Untuk Pilgub Jateng, Abdul Kharis Salah Satunya

Presiden PKS Sodorkan 3 Nama Untuk Pilgub Jateng, Abdul Kharis Salah Satunya

SahabatKharis.comMeski baru akan digelar pada tahun 2018, peta politik di Jawa Tengah terus menghangat. Terbaru, sepekan usai menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyodorkan tiga nama kader internalnya di Pemilihan Gubernur Jateng 2018.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman Ph.D dalam keterangannya di sela agenda Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Sabtu (25/3/2017) di Ungaran, Jateng mengatakan pihaknya memprioritaskan tiga kader internal untuk ikut berkompetisi dan memenangkan Pilgub Jateng 2018 mendatang, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur.

“Ada Ketua Komisi I DPR RI Dr Abdul Kharis Al Masyhari, Wakil Ketua Komisi  X DPR RI Drs Abdul Fikri Faqih, MM dan juga ada Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi SE, kami minta untuk  membangun komunikasi dengan para calon, namun tidak menutup adanya calon lain,”ujarnya.

Secara umum, Sohibul Iman mengatakan bahwa tahapan Pilgub Jateng akan terus diikuti, dan dirinya berharap seluruh kader-kader PKS juga untuk siap menjadi pemimpin di daerahnya masing – masing.

Dikatakan mantan Rektor Universitas Paramadina ini, menjadi kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan konkrit yang diberikan PKS untuk masyarakat.

“Kalau kader PKS bisa menjadi seorang kepala daerah, maka pelayanan untuk masyarakat menjadi sesuatu hal yang mungkin. Sudah banyak yang membuktikan, teman – teman kader yang menjadi kepala daerah memiliki prestasi,”jelasnya.

Dia mengatakan bahwa jika kader yang menjadi kepala daerah maka pintu pengabdian untuk masyarakat terbuka lebih lebar. Oleh karena itu Ia mengajak kader PKS untuk siap menjadi pemimpin di daerah.

Saat ini, ada tiga kader internal PKS yang menjadi Kepala Daerah di Jateng, yakni Muhammad Haris (Wakil Wali Kota Salatiga), Dedy Endriyatno (Wakil Bupati Sragen) dan juga Rohadi Widodo (Wakil Bupati Karanganyar).

Sebagai informasi, tahapan pilgub akan dimulai pada Agustus/September 2017. Pencoblosan dilakukan pada Juni 2018, berbarengan dengan pilkada di tujuh kabupaten/kota, yakni Karanganyar, Temanggung, Banyumas, Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/ Wali Kota, aturan main pilgub sama dengan Pilkada 2017. Pasangan calon dapat diusung oleh parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPRD Jateng atau meraup suara 25% suara sah Pileg DPRD Jateng 2014.

Sumber : PKS Jateng

Umat Islam Adalah Benteng NKRI Dari Penjajahan Sejak Dulu

Umat Islam Adalah Benteng NKRI Dari Penjajahan Sejak Dulu

SahabatKharis.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo menyelenggarakan Kajian Purnama (Kapur) yang digelar di halaman kantor DPC PKS Pasar Kliwon, Ahad (12/3). Acara yang bertemakan Peran Umat Islam dalam Menjaga NKRI itu mendatangkan narasumber Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dan pemerhati sejarah Islam di Nusantara, Rahmat Abdullah.

“Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam sejarah penjajah datang ke Indonesia selain membawa misi meraup kekayaan dan kejayaan untuk negaranya, namun mereka juga membawa misi agama juga yang kita kenal dengan Gold, Glory, Gospel. Dan itu bukan Islam, kedatangan Islam menyejahterakan,” katanya.

Maka kalau ditanya siapa yang menjaga terwujudnya NKRI, ya umat Islam itu. Indonesia jika tidak ada peran umat Islam dalam menjaganya, pasti sudah runtuh

Kharis mengatakan, tentara jika mau berangkat perang pasti mendekatkan diri kepada Tuhannya.

“Kalau tentara itu umat Islam dan dekat dengan Allah, yakin bahwa kematiannya membela agama adalah syahid, maka mental tentara tersebut akan semakin kuat,” ungkapnya.

Namun, lanjut Kharis, ancaman terbesar sering tidak disadari adalah ancaman distorsi informasi. Misal kita mendengar seluruh terduga teroris mempunyai jenggot. Maka persepsi yang ada dalam benak masyarakat, berjenggot mempunyai potensi menjadi teroris.

“Ini lebih berbahaya dari perang gerilya. Tentara kita adalah salah satu yang terbaik jika perang gerilya. Namun jika ancaman distorsi informasi, hal ini sulit dicegah karena ancaman ini bahkan dibawa masuk ke rumah kita,” ujarnya.

Sementara itu, Rahmat Abdullah menyampaikan mengenai sejarah kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Menurutnya, adanya kerajaan Islam tersebut menjadi benteng nusantara dalam melawan penjajahan asing.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga disuguhi dengan susu segar dan camilan khas Pasar Kliwon.

 

Komisi I DPR RI Serius Sejahterakan TNI

Komisi I DPR RI Serius Sejahterakan TNI

SahabatKharis.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini sedang berusaha keras mensejahterakan para Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang kehidupannya kini jauh dari kata ‘sejahtera’. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasa 2 ayat d, bahwa tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi dengan baik, tidak berpolitik, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya.

Namun pada kenyataannya, sikap profesional TNI dalam bekerja belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Oleh karena hal itu, kini Komisi I DPR RI telah membentuk Pantia Kerja (Panja) Kesejahteraan Prajurit untuk mewujudkan hal tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, jika sejatinya kesejahteraan TNI harus segera diwujudkan. Bagaimana pun, TNI adalah ujung tombak pertahanan serta keamanan bagi Indonesia.

“Prajurit kita itu adalah pasukan yang siap bergerak dan bertugas 24 jam, tanpa henti. Mau tak mau, mereka harus sehat. Maka dari itu, kita harus dukung kesejahteraannya. Baik dari segi sarana maupun prasarana,” ucap Kharis, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku ‘miris’ melihat tunjangan maupun gaji para TNI yang dianggap kurang sepadan dengan sikap profesionalitasnya dalam bekerja. Tak hanya itu, kata Kharis, rumah sakit TNI pun diseluruh daerah di Indonesia sangat minim.

“Belum lama ini kita melakukan kunjungan ke salah satu rumah sakit TNI di Surabaya, kita tercengang melihatnya. Penanganannya kurang bagus, peralatannya pas-pas’an mungkin juga kurang lengkap. Dan yang lebih miris lagi adalah, bangunannya yang sudah amat tua,” cerita Kharis.

Dalam harapannya ke depan, anggota dewan asal Dapil Jawa Tengah ini mengaku ingin berusaha keras agar para TNI bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik.

“Bayangkan saja, di dalam satu rumah sakit hanya ada dua dokter spesialis. Bahkan hanya ada satu dokter spesialis. Lantas bagaimana, di daerah yang justru banyak tentara tetapi tak ada rumah sakitnya? Ya semoga usaha kita bisa tercapai dengan baik,” tegas nya.

Lebih lanjut, kata Kharis, Panja Kejesahteraan Prajurit nantinya akan membicarakan serius persoalan ini kepada pihak pemerintahan terkait.

“Semoga bisa segera terealisasi. Kini kita akan ingin merekomendasi kepada pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar rumah sakit yang ada di lingkungan tentara ini agar mendapat perhatian yang lebih,” tandas mantan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Panja Kesejahteraan Prajurit, Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung SIP. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, kalau tim panja yang di ketuainya itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa rumah sakit TNI di daerah.

“Pihak kami sudah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dustira di Bandung. Lalu ke Rumah Sakit AU (Angkatan Udara) di Makassar. Rumah Sakit Dokter Ramlan di Surabaya. Rumah Sakit Karjito di Kalimantan Timur,” ucap Asril saat dihubungi, kemarin.

Mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) TNI-AD ini mengaku, ingin lebih memfokuskan diri untuk kesejahteraan TNI dari segi materil.

“Pastinya yang kita utamakan terlebih dahulu adalah untuk mensejahterakan TNI dan keluarganya. Karena jika sudah sejahtera keseluruhan, kinerja TNI akan bisa lebih maksimal,” tegas Asril.

Lebih lanjut kata Asril, kedepannya Panja Kesejahteraan Prajurit sendiri akan melaporkan kerjannya kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

“Akan kita sampaikan kepada pihak terkait. Dan kita harapkan bisa segera bisa terealisasi dengan baik,” tambah Asril.