Pesan Ketua Komisi I DPR RI untuk Generasi Muda Indonesia

Pesan Ketua Komisi I DPR RI untuk Generasi Muda Indonesia

SahabatKharis.com – Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDKI) seluruh Indonesia menyelenggarakan Rapimnas III yang bertempat di Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada 24 hingga 26 Februari 2017.

Acara ini dihadiri oleh 120 peserta yang merupakan pimpinan dari 37 Pusat Komunikasi Daerah sebagai perwakilan dari Lembaga Dakwah Kampus se-Indonesia. Salah satu agenda penting dari acara ini adalah mendeklarasikan “Gerakan Nasional Peduli Negeri” yang akan berfokus pada upaya pencegahan narkoba dan minuman keras (miras) dalam rangka membangun Nasionalisme mahasiswa.

Menanggapi antusiasme ratusan mahasiswa itu, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari memberikan pesan agar para pemuda Indonesia hendaknya terus menjaga kedaulatan NKRI. Sebab, apa yang dikerjakan para mahasiswa itu akan menjadi tonggak sejarah untuk memersiapkan kepemimpinan tanah air.

“Kita adalah anak kandung Indonesia, yang berhak mewarisi negeri ini adalah kita, bukan bangsa lain. Maka membangun dan menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Abdul Kharis dalam keynote speech acara, Minggu (26/2).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dengan mahasiswa berjuang penuh untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan miras, akan meminimalisir degradasi moral di kalangan usia anak muda saat ini.

“Miras adalah salah satu gerbang menuju kepada penggunaan narkoba. Sebagai generasi muda kita harus lawan miras dengan peran kita masing masing,” tegas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya ini.

Oleh karena, DPR bersama dengan MUI, DPD RI, dan seluruh elemen masyarakat siap untuk membantu serta memfasilitasi para mahasiswa ini agar siap menjadi satgas anti narkoba.

“Aktivis dakwah harus siap untuk melawan narkoba, kami siap memfasilitasi pelatihan untuk menjadi satgas anti narkoba,” tegas Abdul Kharis.

Diketahui, Rapimnas yang terselenggara dengan kerjasama antara DPR RI Komisi I, GANAS ANAR (Gerakan Nasional Anti Narkoba) MUI, Genam (Gerakan Anti Miras), dan DPD RI ini, akan menindaklanjuti pertemuan dengan menyusun beberapa langkah strategis.

Di antaranya adalah adanya advokasi kurikulum anti narkoba, anti miras, dan wawasan kebangsaan pada saat orientasi mahasiwa baru.

Turut pula hadir Anggota DPD RI Fahira Idris (Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras), Titik Haryati (Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba), serta perwakilan dr FSLDK Indonesia yang diwakili Hanafi Ridwan Dwiatmojo selaku Ketua Puskomnas FSLDK Indonesia.

Fraksi PKS DPR RI

 

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

SahabatKharis.com – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partai akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut, kata Jazuli, sesuai dengan keputusan Majelis Syuro agar tetap berada di luar pemerintahan dengan berbagai alasan.

“Alasan pertama, PKS sadar tidak ikut berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK sehingga rasanya tidak etis begitu Jokowi-JK menang, lalu PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat,” ujar Jazuli di Jakarta, Senin (9/1).

Kedua, kata dia, agar tetap terjadi check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Namun, Jazuli menegaskan bahwa PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan kepentingan rakyat.

“Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama rakyat kecil, maka PKS akan memberikan tusiyah atau mengingatkan, bukan menganggu, demi bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, PKS ini menjadi oposisi yang konstruktif,” tandas dia.

Hal senada diungkapkan juga oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, di luar kabinet merupakan bagian dari demokrasi. Bila, PKS memenangkan pemilu maka berada di dalam kabinet.

“Majelis syuro sudah memutuskan, kami akan istiqomah di luar kabinet, istiqomah di luar kabinet itu bukan menjadi asal beda, asal mengkritik. Jadi, Kalau kita kalah ya di luar kabinet, kami hormati pilihan politik kawan-kawan yang lain silakan, kami sudah memutuskan itu dan hormatilah sikap kami,” kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (8/1).

PKS, kata Hidayat, akan mengawasi kinerja pemerintahan dalam membangun Indonesia dari luar kabinet. Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan goyah terkait keputusan tersebut.

“Kami sudah punya pengalaman dua-duanya, zaman SBY-JK kami di dalam kabinet, era gusdur kami dalam kabinet, zaman Mega kami di luar kabinet dan baik-baik saja. Itu kan hal biasa dalam demokrasi,” pungkas dia.

Sumber: beritasatu.com

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

SahabatKharis.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga untuk semua jenis BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal itu ditegaskan Jazuli sebab saat ini masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih tinggi.

“Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” tegas Jazuli di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL pada awal tahun 2017 ini. Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017

Dengan realitas tersebut, Jazuli menilai tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.

“Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,” kata wakil rakyat dari Banten sejak tahun 2004 ini.

Doktor Bidang Manajemen ini juga menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

“Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

Sumber : PKS

 

PKS: Hoax Dilawan, Tapi Kebebasan Berpendapat tak Boleh Dikekang

PKS: Hoax Dilawan, Tapi Kebebasan Berpendapat tak Boleh Dikekang

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan berita bohong atau hoax memang seharusnya tidak ada. Menurutnya pemerintah memang berkewajiban menanggulangi berita hoax, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Namun Abdul Kharis juga mewanti-wanti kepada pemerintah agar dalam menanggulangi berita hoax tidak mengekang kebebasan berpendapat.

“Berita hoax memang seharusnya tidak boleh ada. Kalau mengawasi yang hoax saja tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menjurus pada mengekang kebebasan berpendapat yang benar dan bertanggung jawab,” ujar politisiPKS itu, Rabu (4/1).

Menurut Abdul, tidak menutup kemungkinan dalam menanggulangi berita hoax dan juga media sosial yang menyebarkannya bakal bersinggungan dengan kebebasan berpendapat. Sementara setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk mengkritisi Presiden Republik Indonesia. Apalagi Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi.

Terkait rencana pemerintah membentuk program Badan Siber Nasional (BSN). Dia berharap BSN bisa sesuai tujuan pembentukannya yakni menekan atau mengurangi informasi atau berita yang sifatnya bohong tersebut. Namun agar pembentukan badan ini jangan sampai mengekang kebebasan berpendapat karena telah dilindungi oleh konstitusi.

Sumber : Republika

Reses, Abdul Kharis Silaturahim Ke Korem 074 Warastratama Solo

Reses, Abdul Kharis Silaturahim Ke Korem 074 Warastratama Solo

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri melakukan lawatan ke Korem 074 Warastratama Solo

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri melakukan lawatan ke Korem 074 Warastratama Solo

Solo – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan silaturahim ke Korem 074 Warastratama Solo, Rabu (28/12). Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan reses Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Dalam lawatannya tersebut, Kharis, sapaan akrabnya, ditemui langung oleh Danrem Kol Maruli Simandjuntak beserta jajarannya.

Anggota legislatif asal Solo ini mengatakan silaturahim tersebut bermaksud sekedar menjalin pertemanan dan membicarakan beberapa poin diantaranya keutuhan NKRI. (AR)