Indonesia Akan Berperan Aktif Damaikan Qatar-Arab

Indonesia Akan Berperan Aktif Damaikan Qatar-Arab

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, berharap ketegangan antara sejumlah negara Arab dan Qatar dapat segera selesai. Karena, kedua pihak adalah negara-negara sahabat Indonesia.

“Sikap Pemerintah Indonesia tidak memihak kepada salah satu pihak, tapi akan berperan aktif untuk mendamaikan kedua pihak melalui forum dialog,” kata Abdul Kharis Almasyhari, seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/6).

Negara-negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yakni Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Maladewa. Menurut Abdul Kharis, ketegangan antara sejumlah negara Arab dan Qatar telah menyedot perhatian publik Indonesia selama sepekan terakhir, karena cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) bermukim dan bekerja di Qatar.

“Lalu lintas udara di Qatar juga sudah menjadi salah satu rute jamaah haji dan umrah dari Indonesia menuju ke Arab Saudi melalui Qatar,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mendiskusikan soal ketegangan negara-negara Arab dan Qatar, sekaligus mencocokkan data-data.

Kharis mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI untuk mendorong sejumlah negara Arab yang memutuskan hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

“Sesuai komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sikap Pemerintah Indonesia akan aktif mendorong penyelesaian masalah melalui forum dialog dan rekonsiliasi,” katanya.

”Karena, semua negara-negara yang menghadapi ketegangan tersebut adalah sahabat Indonesia.”Ungkapnya.

Kharis menjelaskan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Qatar serta memiliki kerja sama perdagangan dan investasi. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi serta mengirimkan jamaah haji terbesar.

Sumber : Republika

Masalah Qatar, Kemenlu Diminta Pastikan Jamaah Umrah tak Terganggu

Masalah Qatar, Kemenlu Diminta Pastikan Jamaah Umrah tak Terganggu

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus mengambil langkah antisipasi terhadap nasib warga negara Indonesia di Qatar. Sebab, banyak WNI yang berada di sana. Termasuk juga terkait keberangkatan jamaah umrah yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.

“Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar,” kata Kharis, Selasa (6/6).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan antisipasi juga harus dilakukan jika ketegangan berlangsung dalam waktu yang panjang. Karenanya, Kharis meminta kepastian supaya para jemaah tetap bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

“Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang. Terkait jemaah umrah yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci,” kata Kharis.

Sebelumnya diberitakan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan diplomatik di kawasan timur tengah tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah teluk. Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Alqaeda.

Sumber : JPNN

 

Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI yang mendorong 6 negara Arab dan Maladewa yang memutuskan hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

“Sesuai komitmen politik luar negeri kita yang bebas dan aktif langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah disana dan sikap pemerintah Indonesia jelas semua itu adalah negara sahabat kita,” kata Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi Satu DPR RI di Solo, Selasa.

Sebelumnya diberitakan 7 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan diplomatik di kawasan Timur Tengah tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.

Komisi 1 DPR RI merasa prihatin dan semoga ketegangan yang terkait situasi politik di kawasan Timur Tengah itu segera mereda dan terselesaikan.

“Di bulan Ramadhan ini kita menginginkan kedamaian dan khususnya dengan adanya ketegangan baru dikawasan Timur Tengah kita menjadi prihatin, semoga bisa segera diambil langkah diplomasi untuk meredakannya,” ujar Kharis.

Kharis menekankan DPR RI khususnya Komisi 1 mendukung penuh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri, agar semua negara menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.

Disamping itu Kharis juga mengingatkan agar Kemenlu mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar dan terkait dengan penerbangan jamaah Umroh yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.
Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara Teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar.

“Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang, juga terkait jamaah Umroh yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci” jelas Kharis.

DPR Dukung KBRI Qatar Miliki Gedung Kantor Baru

DPR Dukung KBRI Qatar Miliki Gedung Kantor Baru

SahabatKharis.com – DPR RI mendukung KBRI di Qatar untuk memiliki gedung kantor baru pada tahun 2017 yang diungkapkan dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi I DPR RI dipimpin Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari dengan Dubes RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi di Doha.

Pelaksana Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan, kepada Antara London, Rabu menyebutkan selama kunjungan di Qatar, Delegasi Komisi I DPR melakukan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak terkait setempat antara lain Parlemen Qatar, (Majelis Shura), Kantor Televisi Aljazeera dan kunjungan lainnya terkait dengan ruang lingkup Komisi I DPR.

Dalam acara dengan pendapat, Dr. Abdul Kharis menyampaikan tujuan kunjungan Komisi I DPR guna memberikan penguatan diplomasi parlemen terhadap pelaksanaan politik luar negeri dan pengawasan DPR terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN termasuk tugas Dubes atau Perwakilan RI.

Delegasi terdiri dari Sukamta Mantamiharja (PKS), Marinus Gea (PDIP), Fayakhun Andiadi (Golkar), Dave Akbarsyah Laksono (Golkar), Biem Triani Benjamin (Garindra), Elnino M. Husein Mohi, (Gerindra), Dr. Sjarifuddin Hasan (Demokrat), Supiadin Aries Saputra (Nasdem), Syaifullah Tamhila Djaperi (PPP), Andika P. Puragabaya (Gerindra)

Dubes Basri mengatakan KBRI telah menyampaikan proposal untuk pembelian gedung kantor baru kepada pemerintah pusat. Biaya sewa gedung perkantoran saat ini relatif mahal, bahkan pada 2016 sewanya naik hingga 30 persen sehingga lebih menguntungkan membeli kantor baru untuk jangka panjang. Selain itu kantor yang ada saat ini dianggap kurang representatif, termasuk dalam segi keamanan dan estetika.

KBRI memperoleh beberapa alternatif penawaran untuk calon gedung kantor yang baru salah satunya terletak di kawasan Azziyah seluas tanah 2.011 m2 dengan harga penawaran USD 4.533.000 (sekitar Rp61.195.500.000). Anggota DPR berjanji untuk mengupayakan agar KBRI segera untuk memiliki gedung baru pada 2017.

Delagasi Komisi I DPR mendukung KBRI untuk segera memiliki gedung baru “Kawan kawan akan memperjuangkan beli gedung,” ujar Syaifullah Tamhila Djaperi. Elnino M. Husein Mohi juga menyatakan dukungannya agar KBRI penya gedung baru setelah melihat kantor KBRI yang disewa sejak 1999. “Alhamdulilah, DPR mendukung kita untuk beli kantor baru,” ungkap mantan anggota DPR ini dengan sumringah.

Proposal pembelian gedung disampaikan dan jika disetujui maka pembelian dapat dilakukan pada tahun 2017 dengan mekanisme beli cicil yaitu dengan mengubah biaya sewa menjadi biaya cicilan.

Dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi pemerintah, ujar mantan Irjen TNI ini. Diutarakan pula bahwa pembelian gedung tersebut akan menjadi hadiah terindah bagi peringatan 40 tahun hubungan bilateral RI-Qatar. Dr. Sjarifuddin Hasan juga menegaskan perlu meningkatkan citra Indonesia dengan memiliki gedung baru tersebut selain akan meningkatkan citra Indonesia di Qatar.

Sumber : Antara

DPR Apresiasi Peningkatan Hubungan Bilateral RI – Qatar

DPR Apresiasi Peningkatan Hubungan Bilateral RI – Qatar

SahabatKharis.com – Indonesia menganggap Qatar sebagai mitra strategis dalam hubungan bilateral kedua negara dan DPR menyampaikan pujiannya atas peran dan kontribusi Majlis Shura (Parlemen Qatar) dalam meningkatkan kerjasama RI-Qatar serta mengundangnya berkunjung ke Indonesia guna memperingati 40 tahun hubungan bilateral kedua negara.

Hal ini terungkap ketika Delegasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Dalam Negari dan Luar negeri serta Pengawas Parlemen Qatar (Majlis as-Shura) yang dipimpin H.E. Muhamad Abdullah Al-Sulaiti, pada 1 Maret 2017.

Delegasi yang didampingi Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi terdiri dari Sukamta Mantamiharja (PKS); Marinus Gea  (PDIP); Fayakhun Andiadi (Golkar); Dave Akbarsyah Laksono (Golkar); Biem Triani Benjamin (Garindra); Elnino M. Husein Mohi, (Gerindra); Dr. Sjarifuddin Hasan (Demokrat); Supiadin Aries Saputra (Nasdem), Syaifullah Tamhila Djaperi (PPP); Andika P. Puragabaya (Gerindra).

Kharis menjelaskan tujuan kunjungan Komisi I antara lain bertujuan untuk memberikan penguatan diplomasi parlemen terhadap pelaksanaan politik luar negeri dan pengawasan DPR.

Al-Sulaiti mengutarakan kesamaan pandangan dengan Indonesia sebagai mitra strategis yang ditandai kuatnya hubungan kedua negara.

Diutarakannya, keberadaan Majlis as-Shura sebagai lembaga legislatif dengan komposisi 45 orang, 30 anggota dipilih rakyat dan 15 anggota sisanya ditunjuk Emir. Majlis as-Shura berwenang terkait anggaran, mengawasi menteri dan membuat undang-undang, katanya. Disampaikan pula bahwa as-Shura memiliki komisi-komisi yaitu ekonomi, luar negeri, dalam negeri, infrstruktur dan undang-undang.

Kharis menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama ekonomi, investasi dan tenaga kerja kedua negara. Diutarakan pula harapannya agar Majlis Shura untuk terus berperan dalam peningkatkan hubungan kerjasama RI-Qatar dengan memfokuskan pada sektor ekonomi, investasi termasuk ekspansi tenaga kerja trampil Indonesia yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 40 ribu WNI di Qatar.

Dubes Basri mengungkapkan kunjungan DPR merupakan momen yang tepat bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara khususnya menjelang kunjungan Emir Qatar ke Indonesia yang rencananya pada 2017.

Ini ditandai pesatnya hubungan investasi. Pada akhir Desember 2016, BUMN Qatar, Nebras Power meningkatkan investasinya dengan mengakusisi 35,5% saham PT Paiton Energy senilai  USD  1,35 Milyar. Nebras Power  akan membangun pembangkit listrik di Belawan, Sumatra Utara  senilai senilai USD 750 juta.

KBRI Doha tengah menjajaki rencana investasi Sheikh Fahad bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, guna membangun mall di Aceh dan menfasilitasi investor Qatar pada sektor perhotelan dan pertanian guna mengejar visi ketahanan pangan Qatar 2030.

Pemerintah RI tengah membahas berbagai proyek investasi senilai USD 1 Milyar bersama Qatar Investment Authority. investasi Qatar pada Qatar National Bank (QNB) dan Ooredoo Indosat terus mengalami peningkatan. Selain itu, Qatar juga memberi kuota tambahan 24 ribu bagi tenaga kerja trampil Indonesia termasuk di antaranya untuk persiapan Piala Dunia FIFA 2022.

“Kunjungan DPR ini merupakan diplomasi yang efektif guna mendukung upaya pemerintah,” ujarnya,” ujar Dubes Basri.

Abdul Kharis juga menyampaikan apresiasinya kepada Qatar yang banyak membantu korban bencana di Indonesia  Menurut  Al Sulaiti, bantuan tersebut merupakan upaya guna meningkatkan sistem pendidikan dan pengentasan buta huruf. Bantuan tersebut merupakan kontribusi warga Qatar guna menurunkan kemiskinan.

Menurut Pelaksana Fungsi KBRI Doha, Boy Dharmawan, beberapa lembaga turut membantu Indonesia antara lain EID Charity, Qatar Charity (QC), RAF Charity, Sheikh Hamad bin Khalid Al Thani Foundation dan Awqaf Qatar sebagai bagian dari  diplomasi sosial budaya kedua negara.

Qatar Charity (QC) mengucurkan 741 proyek pada tahun 2016. Sejak beroperasi di Indonesia pada 2004, QC telah melaksanakan 5.802 proyek bantuan di berbagai propinsi.

Sumber : Kemlu