Aung San Suu Kyi Mesti Belajar Toleransi Indonesia

Aung San Suu Kyi Mesti Belajar Toleransi Indonesia

SahabatKharis.com – Dugaan kekerasan etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar jelas melanggar HAM. Hal itu dikatakan Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Menurut Kharis, Aung San Suu Kyi sebagai tokoh Myanmar yang juga pemimpin partai penguasa, seharusnya dapat memperjuangkan nilai kemanusiaan etnis Rohingya.

“Saya berharap San Suu Kyi dapat mencontoh toleransi yang ada di Indonesia. Kami berbeda agama tapi tetap hidup rukun,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu(2/9).

Kharis mengatakan, sebagai muslim terbesar di Indonesia, kejahatan kemanusiaan yang berlangsung terhadap siapapun tidak bisa dibiarkan. Apalagi terhadap muslim di Rohingya.

Untuk itu, Kharis pun mengecam bahwa San Suu Kyi tidak layak dijuluki pemengang nobel perdamaian. Karena, sikapnya yang seolah acuh mengarah seperti orang yang anti demokrasi.

“Jadi San Suu Kyi tidak layak dijuluki pemegang nobel perdamaian kerena dengan jelas dia anti demokrasi,” sesal Kharis.

Selain itu, San Suu Kyi juga memperingatkan Indonesia agar tidak ikut campur dalam hal tersebut. Hanya saja, Kharis menilai siapa pun berhak peduli terkait persoalan pelanggaran HAM.

“San Suu Kyi menghimbau Indonesia tak ikut campur dalam hal ini. Tapi, jika yang dilakukan adalah melanggar HAM, maka siapapun berhak untuk mengingatkan termasuk Indonesia,” pungkas politisi PKS itu.

Sumber : RMol

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tegas dan penyesalan atas tindakan kekerasan dan krisis kemanusiaan terhadap
etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

“Sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman, tetapi juga dengan aksi nyata,” kata Abdul Kharis Almasyhari melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Menurut Abdul Kharis, pernyataan Presiden Joko Widodo menyikapi kekerasan terhadap etnis Rohingya, sudah lama ditunggu dan dirinya mendukung penuh, agar tidak muncul lagi kekerasan berikutnya.

Kharis mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa perlu aksi nyata menyikapi krisis kemanusiaan terhadap penduduk muslim dari etnis Rohingya.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional, bahwa semua yang bersalah harus diadili di
Mahkamah Internasional,” tegas Kharis.

Anggota Fraksi PKS DPR RI menambahkan, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Indonesia di Myanmar telah ditugaskan menjalin komunikasi intensif
dengan berbagai pihak untuk meminta Pemerintah Myanmar menghentikan tindakan kekerasan, sekaligus melindungi semua warga negaranya, termasuk warga muslim.

“Saya apresiasi langkah Menlu dan Dubes, tapi Pemerintah Indonesia harus lebih keras memberikan sanksi ekonomi, kalau perlu ASEAN mengembargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri,” kata Kharis.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menjelaskan, untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan, menurut Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan makanan dan
obat-obatan, pada Januari dan Februari 2017, sebanyak 10 kontainer.

Dalam catatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan segera akan membangun rumah sakit mulai Oktober mendatang.

“Bantuan untuk etnis Rohingya ini harus diberikan langsung, jangan diserahkan ke Pemerintah Myanmar, baik bantuan dari LSM maupun Pemerintah RI dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan
terhadap rakyat muslim,” katanya.

Seret semua pembantai Muslim Rohingya, Biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional

Seret semua pembantai Muslim Rohingya, Biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional

SahabatKharis.com – Beberapa hari ini tensi meningkat, ribuan warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pertempuran terbaru militer Myanmar dengan warga menewaskan ratusan korban jiwa. Kita harus menginvestigasi kritis pembantaian sistematis/genosida pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sebagaimana diduga oleh PBB, termasuk ragam pemerkosaan wanita Rohingya yang sedang hamil. Serta pembiaran 80 ribu lebih anak-anak yang menderita kelaparan di daerah termiskin Myanmar tersebut.

“Krisis ini aib bagi para tokoh dan negara-negara ASEAN, saya minta seret semua pembantai Muslim Rohingya, Biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional!!!, hentikan pembunuhan dan pembantaian keji itu” tegas Kharis yang juga Ketua Komisi 1 DPR RI.

Yang memprihatinkan, Kharis melihat respon dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas Muslim, jangan sampai seperti sedang melakukan “pingpong maritim” dengan tujuan mencegah para pengungsi mendarat dan didorong ke negara lain.

” Kita mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Begitupula lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat. Sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini” terang Kharis.

Para “manusia perahu” Rohingya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Gelombang eksodus yang terbaru dimulai sejak Mei 2012, sejak meletusnya konflik di wilayah Rakhine atau Arakan yang menjadikan kelompok minoritas Rohingya sebagai sasaran kekerasan. Menurut laporan dari Human Rights Watch, aparat pemerintah Myanmar yang seharusnya memulihkan keadaan justru ikut terlibat dalam konflik tersebut (Human Rights Watch, 2012).

Persekusi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar telah dimulai sejak lama. Tahun 1950-an sampai 1960-an, etnis Rohingya diakui sebagai bagian dari Myanmar. Pada tahun 1970-an pemerintah melakukan berbagai operasi militer dan berbagai mekanisme diskriminatif untuk membatasi mobilitas dan pertumbuhan orang-orang Rohingya. Akan tetapi, pada tahun 1982 rezim militer mengeluarkan orang-orang Rohingya dari kategori warga negara. Sejak saat itu, represi yang dilakukan oleh negara semakin keras.
Hanya dengan melihat keberanian mereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapat memahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar. Gelombang kekerasan terhadap orang-orang Rohingya yang terakhir ini telah memperlihatkan keterlibatan komunitas Buddha di Rakhine. Konflik yang sebelum ini bersifat ‘vertikal’ antara negara/rezim militer versus masyarakat berubah menjadi konflik ‘horizontal’ antara masyarakat Muslim Rohingya versus masyarakat Buddha Rakhine yang lebih kompleks.

Kharis mempertanyakan kenapa Aung San Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian, diam? Apakah beliau takut kehilangan banyak suara dalam Pemilihan Umum atau sesungguhnya kelompok “pro-demokrasi” Myanmar pun punya kecenderungan rasis?

“Kita harus mengetuk hati Negara-negara dunia, karena telah terbuka krisis memperlihatkan rombongan manusia yang kurus kering dan penuh luka berdempetan di kapal-kapal yang dapat karam sewaktu-waktu. Rombongan pengungsi Rohingya tidak boleh diidentifikasi sebagai beban dan ancaman” jelas Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

“Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya. Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar, himbau Kharis.
Karena itu, dalam jangka menengah dan panjang, termasuk negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia, harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Harus ada upaya diplomatis untuk membuat pemerintah Myanmar merasa bahwa keuntungan melanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung oleh pemerintahnya jika terus melanjutkannya. Tentu saja, hal ini merupakan ujian bagi ASEAN yang terkenal dengan norma “non-interference”-nya. Stop segera kejahatan kemanusiaan, apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampu melindungi manusia-manusia yang ada di dalamnya?” Tanya Kharis menutup keterangan tertulisnya kepada media

DPR: Etnis Rohingya Dipersekusi, Kenapa Aung San Suu Kyi Diam?

DPR: Etnis Rohingya Dipersekusi, Kenapa Aung San Suu Kyi Diam?

SahabatKharis.com – Ketegangan antara militer dan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar semakin meningkat. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 80 etnis Rohingya dan 12 anggota pasukan keamanan. Ribuan warga Rohingya bahkan kini terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri.

“Hanya dengan melihat keberanian mereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapat memahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar,” jelas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Senin (28/8).

Dijelaskan Kharis bahwa gelombang kekerasan terhadap orang-orang Rohingya kali ini telah memperlihatkan keterlibatan komunitas agama tertentu di Rakhine. Sebelum ini, konflik bersifat vertikal antara militer melawan  masyarakat berubah menjadi konflik horizontal antara masyarakat muslim Rohingya versus masyarakat agama tertentu di Rakhine yang lebih kompleks.

Ia pun mempertanyakan peran peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi yang membisu menghadapi masalah rasial ini.

“Apakah beliau takut kehilangan banyak suara dalam pemilihan umum? Atau sesungguhnya kelompok pro demokrasi Myanmar memang punya kecenderungan rasis?” tanyanya.

Menurutnya, Indonesia juga harus berperan dalam mengetuk hati negara-negara lain untuk peduli dengan nasib warga Rohingya. Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya.

“Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar,” imbau politisi PKS itu.

Dalam jangka menengah dan panjang, negara-negara ASEAN juga harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Harus ada upaya diplomatis untuk membuat pemerintah Myanmar merasa bahwa keuntungan melanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung jika terus melanjutkan hal tersebut.

“Apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampu melindungi manusia-manusia yang ada di dalamnya?” tutup Kharis.

Sumber : RMol

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegur Pemerintah Myanmar dan mendorong negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik Muslim Rohingya yang tak kunjung usai.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim terhadap etnis Rohingya di utara Rakhine.

Abdul Kharis menegaskan, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Saya mendorong Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Myanmar serta menggalang negara-negara ASEAN untuk berperan aktif dalam mengakhiri konflik terhadap Muslim Rohingya,” ujar Abdul Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Abdul Kharis, Pemerintah Indonesia harus cepat merespon konflik tersebut. Sebab, selain sebagai negara yang bermayoritas muslim, Indonesia merupakan negara yang berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

“Komisi I DPR RI memutuskan dalam waktu dekat akan mengundang Kemenlu dan mendorong Indonesia dapat terus berperan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Diketahui, sebelumnya pada tahun 2015, kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini pernah terjadi sehingga menyebabkan lebih dari 25.000 para pengungsi tersebut berduyun-duyun datang ke Aceh dan sekitarnya.

Saat itu, Pemerintah Indonesia, melalui inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh.