Isu Menhan Mundur, Ketua Komisi I: Tak Mungkin

Isu Menhan Mundur, Ketua Komisi I: Tak Mungkin

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku kaget dengan isu bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengundurkan diri dari jabatannya. Abdul meyakini isu itu tidak benar.

“Kalau ada isu, biasanya saya dengar duluan. Biasanya juga saya jawab (jika benar, belum tahu). Saya belum bisa komentar. Tapi kalau ini (dipastikan) tidak ada,” kata Abdul kepada Metrotvnews.com, Kamis 9 November 2017

Politikus PKS ini menuturkan dirinya pada Rabu 8 November 2017 bertemu dengan Menhan. Namun, dalam pertemuan itu tidak ada pernyataan apapun soal isu mengundurkan diri tersebut.

Apalagi Ryamizard juga dikabarkan telah pamitan dengan jajarannya di Kementerian Pertahanan. Politikus asal Solo, Jawa Tengah ini pun, tambah tidak yakin.

“Menteri Pertahanan? Pak Ryamizard? Masak iya? Kalau lihat konstalasi politiknya itu kayaknya tidak mungkin,” ucap dia.

Abdul enggan membeberkan alasan ketidakmungkinan Ryamizard tiba-tiba mundur tersebut dari sisi politik. Abdul pun menilai kesehatan Ryamizard selama menjadi mitra kerja komisi I DPR tetap stabil. “Menurut saya, (kesehatannya) tidak ada menurun. Biasa saja,” ujar dia.

Abdul memuji sosok Ryamizard sebagai sosok yang disiplin hadir dalam rapat-rapat. Termasuk rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Dia rapat malah rajin banget dia. Datang duluan malah. Kita malah enggak enak belum datang, dia sudah datang. Kadang beliau sudah menunggu hampir satu jam. Itu objektif ya. Kalau ada isu seperti itu, saya malah enggak tahu,” tandas dia.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Menhan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Beredar pula kabar bahwa Menhan telah pamitan kepada jajarannya di kementerian.

Sumber : Metro Tv

Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

SahabatKharis.com – Komisi I DPR mempersilakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan konsolidasi.

Hal itu terkait keluhan Panglima TNI mengenai Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 saat rapat kerja dengan Komisi I DPR.

“Bahwa ada ungkapan dari panglima, kami Komisi I mempersilahkan dilakukan konsolidasi dulu antara Menhan dan Panglima, ini kan urusan eksekutif, bukan urusan kami. kalau disampaikan ke kami, selesaikan dulu di antara mereka,” kata kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ketika dikonfirmasi, Rabu (7/2/2017).

Kharis mengatakan Komisi I DPR hanya mengetahui anggaran Alutsista berasal dari Menteri Pertahanan. Politikus PKS itu juga tidak mengetahui pembelian pesawat AW-101.

“Kalau kita kan tidak boleh urus satuan tiga, kita tahunya Menhan beli Alutsista  (Alat Utama Sistem Pertahanan),” kata Kharis.

Kharis menyarankan Menhan dan Panglima TNI meningkatkan koordinasi sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengeluhkan pengadaan Alutista tidak bisa dilakukan langsung melalui TNI.

Karena melalui Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 sudah ditetapkan pengadaan harus berasal dari Kementerian Pertahanan.

Sumber : Tribunnews