Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

SahabatKharis.com – Komisi I DPR-RI mempelajari undang-undang tentang siber di Cina yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Tujuannya guna menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Tadi kami banyak belajar bagaimana membuat undang-undang untuk mengamankan negara kita dari ancaman kedaulatan melalui siber. Dan bisa diterapkan di Indonesia,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari sesuai bertemu dengan para pejabat Badan Siber Cina (CAC) di Beijing, Selasa (31/10).

Kharis menganggap fungsi dan peran CAC sangat bagus dalam menjaga kedaulatan Cina dari pengaruh atau kemungkinan serangan siber dari negara lain atau dalam negeri.

“Mereka tetap menjaga prinsip internet sebagai suatu yang terbuka, tapi harus tunduk terhadap hukum. Jadi, mereka buat peraturan perundang-undangan yang betul-betul melindungi dan menjaga kedaulatan negara Cina, termasuk salah satunya menangkal hoaks,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mengaku sependapat dengan kebijakan yang diterapkan di Cina dengan memblokir platform media sosial global, seperti WhatsappGoogle, dan lain sebagainya guna memastikan warga negara dan kedaulatan negaranya benar-benar aman dari pengaruh negatif siber.

“Bukan WA-nya dan Google-nya, tapi pengguna-penggunanya yang mungkin saja membahayakan negara sehingga mudah dikontrol oleh undang-undang,” kata ketua komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi itu.

Dia pun menegaskan bahwa sistem kontrol penuh seperti yang dilakukan oleh CAC itu sangat mungkin bisa diterapkan di Indonesia.

“Sepanjang undang-undang ada, nggak ada masalah diterapkan di Indonesia. Masalahnya undang-undang kita mesti diperbaiki dan kita buat undang-undang yang memang akan menjadi payung hukum agar bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan dari ancaman siber ini,” ujar Kharis.

Turut mendampingi Kharis dalam kunjungannya ke Beijing dan Xi’an, Provinsi Shaanxi, pada 30 Oktober-3 November 2017 itu adalah Asril Hamzah Tanjung (Wakil Ketua Komisi I/Gerindra), Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I/PAN), Nico Siahaan (anggota/PDIP), Bambang Atmanto Wiyogo (anggota/Golkar), dan Budi Youyastri (anggota/PAN). Selain CAC di Beijing, Komisi I juga mengunjungi industri elektronik Huawei, Kongres Nasional Rakyat China (NPC), Tembok Besar, Kota Terlarang, dan Masjid Niujie.

Terbongkanya Kelompok SARACEN Harus Diwaspadai Sebagai Ancaman Siber Yang Serius

Terbongkanya Kelompok SARACEN Harus Diwaspadai Sebagai Ancaman Siber Yang Serius

SahabatKharis.com – Terbongkarnya jaringan Saracen yang diduga menyebarkan konten SARA melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan berarti membuat kita jadi bersuka cita, justru sebaliknya membuat kita semakin waspada. Kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis. Ini harus dianggap sebagai salah satu ancaman saiber yang serius. Demikian tanggapan Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi 1 DPR RI atas peristiwa tersebut.

“Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian menduduki urutan ketiga (165) setelah pengaduan mengenai pornografi (774.409) dan radikalisme (199). Sebagai gambaran, sepanjang 2016 hingga 2017, terdapat 3.252 konten negatif di Twitter yang dilaporkan ke Kemkominfo. Adapun pada Google dan YouTube, terdapat 1.204 konten negatif yang dilaporkan Kominfo selama setahun dari 2016 lalu hingga 2017.”

“Fenomena yang terjadi harus difahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Yang tak terlihat tentu lebih mengerikan lagi. Saya yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pemiu 2019”, terang Abdul Kharis .

“Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya”, Aleg PKS dari Dapil Jateng V itu menjelaskan.

“Apa yang dilakukan Kelompok Saracen selaku pelaku penyebar konten SARA dan hoax merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. Tindakan kelompok SARACEN berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya.” Tegas Kharis.

Kharis menambahkan “Tindakan Kelompok Saracen bertentangan dengan UU ITE, pasal 45A ayat dua: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).”

Lebih lanjut Ketua Komisi 1 yang juga Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI memiliki komitmen agar masyarakat terlindungi dari konten negatif termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Wujudnya, dalam berbagai kesempatan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Komisi I DPR RI meminta agar Pemerintah untuk menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif. Adalah tugas Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyebaran konten negatif dan berita palsu. Peningkatan literasi media juga perlu dilakukan okeh KPI, KIP dan Dewan Pers.

“Komisi I DPR RI menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap konten baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Berita yang tersaji harus difilter dengan sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik ummat Islam”, tutup Abdul Kharis.