Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menerima kunjungan dari pengelola situs situsberitaislam24h.net di Kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Selasa (17/1). Hal tersebut dalam rangka Hari aspirasi Fraksi PKS DPR-RI yg dilaksanakan tiap hari Selasa.

Dalam kunjungannya, pengelola web menyampaikan aspirasi terkait maraknya pemblokiran terhadap situs dan media Islam. Pemblokiran tersebut dinilai kurang adil dan tidak memiliki standard yang jelas karena terdapat situs dan media lain yang dinilai dirasa lebih pantas untuk diblokir. Web situsberitaislam24h.net merupakan salah satu web yang diblokir oleh pemerintah akhir-akhir ini.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Kharis Mengatakan saat ini ada puluhan ribu situs yang memproduksi berita, sehingga pemerintah mengalami kesulitan. Aspirasi tersebut Juga akan disampaikan ke Menteri Kominfo pada saat rapat kerja yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2017 mendatang.

“Oleh karena itu dalam waktu dekat ini Kominfo dan Komisi I akan ada rapat kerja bersama yang didalamnya juga membahas pemblokiran situs-situs,” ujar Politisi asal Solo itu.

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari mendukung upaya Dewan Pers melakukan pembenahan situs media “online” melalui verifikasi maupun uji kompetensi terhadap wartawan Indonesia.

“Maraknya situs media online saat ini membuat penyiaran berita menjadi kurang terkontrol karena ada situs media yang menyiarkan hoax,” kata Abdul Kharis Almarsyhari pada diskusi “News or Hoax” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Abdul Kharis, berita-berita “hoax” ini dapat meresahkan masyarakat maupun Pemerintah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan bahwa DPR RI sebelumnya telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-Undang ITE ini merupakan landasan hukum yang tujuannya, antara lain, untuk melindungi para pihak dari ujaran-ujaran kebencian,” katanya.

Kalau saat ini Dewan Pers akan melakukan pembenahan situs media “online” menyusul ramainya berita “hoax”, dia mendukung langkah Dewan Pers.

Abdul Kharis menambahkan bahwa Dewan Pers juga telah melakukan uji kompetensi terhadap wartawan untuk mengklasifikasi wartawan kompeten dan tidak kompeten.

“Wartawan profesional dapat menyampaikan berita-berita akurat yang menjadi harapan rakyat,” katanya.

Ironisnya, kata dia, saat ini banyak orang yang menyukai berita “hoax” meskipun di sisi lain banyak juga yang risih dengan berita “hoax”.

Menurut dia, pada era tahun 1980-an masyarakat percaya pada berita-berita dari media “mainstream”, tetapi sesuai dengan perkembangan media “online”, muncul berita “hoax”.

Sumber : Antara