PPDB Online Kisruh, Ini Tanggapan Anggota DPR

PPDB Online Kisruh, Ini Tanggapan Anggota DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memandang persoalan banyaknya kekisruhan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)online di Jawa Tengah adalah karena batasan kuota siswa Gakin tidak didasarkan pada kuota anggaran. Hal itu dikatakan Abdul Kharis saat menemui sejumlah wartawan di Solo, beberapa waktu lalu.

“Seharusnya kita memberikan afirmasi kepada Gakin, tidak berdasarkan pada jumlahnya. Melainkan pada besaran anggaran (yang dimiliki pemerintah) untuk Gakin. Kalau hanya sekadar batasan jumlah, apalagi jumlah minimal, maka tidak salah jika sekolah menerima 100 persen Gakin,” kata Abdul Kharis Almasyhari.

Pemerintah seharusnya melihat bahwa kuota Gakin yang bisa masuk ke sekolah harus disesuaikan dengan jumlah anggarannya. Sebab jika tidak, maka akan banyak orang yang mengaku Gakin, hanya untuk bisa lolos pada seleksi PPDB.

“Seharusnya bisa dilihat, anggarannya berapa, yang mau diafirmasi berapa. Sebab jika tidak, orang akan berbondong-bondong mencari surat keterangan miskin agar bisa diterima. Padahal permasalahan Gakin ini bukan permasalahan diterima atau tidak, melainkan ketidakmampuan bayar dari Gakin.” imbuhnya.

Dirinya juga memandang bahwa kuota ini menjadi persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan tempat duduk di sekokah. Sebab, hanya dengan selembar surat Gakin, sudah bisa menganulir prestasi-prestasi yang dimiliki siswa lain.

Dikatakan, seharusnya pihak penyelenggara PPDB juga mempertimbangkan dua faktor lainnya, yakni kemampuan bayar siswa, dan prestasi akademik.

“Dan jika seperti itu justru malah terbalik dengan tujuan bangsa, anak-anak yang sudah dicerdaskan malah tergusur dengan orang-orang yang mengaku miskin,” katanya.

Abdul Kharis mengapresiasi siswa dari keluarga miskin (Gakin) untuk bisa bersekolah. Namun ada sistem yang harus dibenahi dalam penerimaan siswa (PPDB) kali ini.

“Saya sangat membela dan mendorong siswa Gakin untuk bisa sekolah, tetapi sistemnya yang harus dibenahi. Sekali lagi pemerintah seharusnya mengafirmasi kemampuan bayar Gakin dengan jumah anggaran yang disediakan.” tegasnya. [ Timlo.net]

Dirugikan PPDB, Abdul Kharis : Silahkan Gugat

Dirugikan PPDB, Abdul Kharis : Silahkan Gugat

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 Jawa Tengah untuk melakukan gugatan. Hal itu dikatakannya saat menemui sejumlah wartawan di Kota Bengawan, beberapa waktu lalu.

“Kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyelenggara negara bisa melakukan gugatan,” singkatnya.

Ditambahkan juga peraturan gubernur yang mengatur tentang PPDB online bisa dikritisi. Namun jika memang peraturan tersebut masih berlaku dan ternyata merugikan banyak orang, Abdul Kharis mendorong masyarakat untuk mengguggat.

“Sekolah ini kan hanya institusi pendidikan yang menyelenggarakan berdasarkan peraturan dari gubernur kan, dan jika banyak yang dirugikan, ya silakan (digugat),” katanya.

Dia juga menyoroti adanya permasalahan manipulasi surat keterangan miskin. Dirinya mengapresiasi siswa dari gakin untuk bisa bersekolah. Namun ada sistem yang harus dibenahi dalam penerimaan siswa kali ini.

Dia berpendapat bahwa persoalan banyaknya kekisruhan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)online di Jawa Tengah adalah karena batasan kuota gakin tidak didasarkan pada kuota anggaran.

“Seharusnya kita memberikan afirmasi kepada gakin, tidak berdasarkan pada jumlahnya. Melainkan pada besaran anggaran (yang dimiliki pemerintah) untuk Gakin. Kalau hanya sekadar batasan jumlah, apalagi jumlah minimal, maka tidak salah jika sekolah menerima 100 persen gakin. Tetapi seharusnya penekanannya lebih pada kemampuan bayar, bukan pada kuota siswa.” kata dia. [ timlo.net]

Ajaran Pancasila Dapat Jadi Sarana Intropeksi Diri Terhadap Tantangan Bangsa

Ajaran Pancasila Dapat Jadi Sarana Intropeksi Diri Terhadap Tantangan Bangsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Hotel Syariah Amrani, Solo, Jum’at (14/4). Dalam acara yang diikuti puluhan masyarakat tersebut, Kharis mengatakan bahwa sosialisasi Empat Pilar yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kegiatan inti dari anggota DPR dan MPR.

Kharis mengatakan, pemahaman atas ajaran Pancasila dapat menjadi sarana untuk mengoreksi diri, serta siap untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bangsa.

“Jika masyarakat terus menyegarkan pemahamannya tentang Pancasila, maka kita semua bersama akan terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bangsa, juga bisa mengoreksi diri dari segala perilaku yang bertentangan dengan Pancasila,” jelasnyat.

Selain itu, Kharis juga mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut adalah amanah UU yang harus dilakukan.

“Dengan adanya pemahaman Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa serta turunan aturan peraturan perundangannnya, maka bisa menjadi benteng kita dalam menghadapi tantangan bangsa baik domestik maupun global,” ujarnya. 

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan agar masyarakat Indonesia semakin cinta kepada negaranya, tumbuh karakter kebangsaan yang kuat, memahami kebhinnekaan dan kedaulatan bangsa.

“Jika masyarakat menjalankan empat pilar dengan baik, maka rakyat memilik peran dan andil dalam pembangunan empat pilar bangsa tersebut,” pungkas legislator asal Dapil V Jawa Tengah itu.

Berita Foto : Sosialisasi Empat Pilar Bersama Masyarakat Solo

Berita Foto : Sosialisasi Empat Pilar Bersama Masyarakat Solo

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Hotel Syariah Amrani Solo, Jum’at (14/4).

Dalam acara yang diikuti puluhan masyarakat tersebut, Kharis mengatakan bahwa sosialisasi Empat Pilar yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kegiatan inti dari anggota DPR MPR.

Berikut foto-fotonya :

Sosialisasi empat pilar bersama masyarakat Solo

Sosialisasi empat pilar bersama masyarakat Solo

Puluhan peserta sosialisasi mengikuti kegiatan sosialisasi empat pilar

Puluhan peserta sosialisasi mengikuti kegiatan sosialisasi empat pilar

Abdul Kharis menyampaikan sosialisasi empat pilar kepada masyarakat

Abdul Kharis menyampaikan sosialisasi empat pilar kepada masyarakat

Sosialisasi Empat Pilar, Ketua Komisi I : Hoax Mengancam Kebhinekaan Kita

Sosialisasi Empat Pilar, Ketua Komisi I : Hoax Mengancam Kebhinekaan Kita

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam bernegara bersama puluhan tokoh masyarakat Banjarsari, Solo. Acara tersebut digelar di Hotel Grand Setia Kawan, Solo, Selasa (22/2/2017).

“Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenyam pendidikan pancasila dan kebhinekaan di era Pak Harto, butir-butir Pancasila pasti pernah kita pelajari. Namun kadang harus senantiasa kita ulang karena untuk mengingatnya. Seperti penghafal Qur’an, kalu tidak di muroja’ah  juga gogrok  hafalannya,” kata Abdul Kharis.

Abdul Kharis mengatakan bahwa salah satu permasalahan empat pilar saat ini adalah adanya virus informasi sampah yang membanjiri kita sehingga membentuk pola dalam pikiran manusia. Hal tersebut menjadi salah satu pemecah kebhinekaan.

“Satu Tahun terakhir ini, otak kita dibanjiri dengan informasi kebanyakan adalah info hoax. Kalau kita punya whatsapp, setiap hari kita diguyur dengan ribuan informasi berbeda, sampai akhirnya kita bingung memilah mana info yang benar,” ujarnya.

Hoax sudah mulai merambah ke permasalahan empat pilar ini. Kadang informasi hoax tersebut sampai menjadi penyesatan-penyesatan tertentu pada masalah empat pilar.

“Misalnya, Pancasila kemarin diplesetke dan disebar sampai akhirnya oleh tentara Australia dibuat kurikulum disana. Ini yang menjadikan kita marah dan kerjasama militer kita diberhentikan sementara. Darimana orang Australia dapat plesetan Pancasila,” lanjut Kharis.

Tak hanya itu, lanjut Kharis, belum lama ini juga kedutaan Indonesia di Australian diterobos orang dan menggantikan bendera merah putih menjadi bendera bitang kejora. Ini menjadi salah satu tantangan empat pilar.

Kebhinekaan kita ini sudah mulai tercemar dengan adanya kepentingan-kepentingan yang mampu membayar informasi bagi masyarakat. Hal tersebut yang sedang melanda media mainstream akhir-akhir ini. Ini juga  menjadikan masyarakat akhirnya bergeser ke media sosial.

“Pada awal Januari 2017 lalu, ada koran nasional besar di Indonesia mengatakan Ekonomi Indonesia 2017 Membaik, koran nasional besar satunya mengatakan Ekonomi Indonesia memburuk. Lalu kita harus percaya yang mana?” kata dia.

Karenanya, pada saat melakukan diskusi dengan wartawan di DPR tentang hoax ini, kami sudah mendorong insan pers untuk berkompetisi secara independen dan profesional.

“Masyarakat Indonesia harus mendapatkan informasi dan berita yang benar,” pungkasnya.