Komisi I DPR: Harus Ada Penjelasan AS soal Penolakan Panglima TNI

Komisi I DPR: Harus Ada Penjelasan AS soal Penolakan Panglima TNI

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan alasan penolakan Amerika Serikat terhadap rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyoterkait undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Francis Dunford Jr.

“Harus ada penjelasan dari pihak Amerika Serikat apa alasan penolakan itu. Saya pribadi akan menuntut penjelasan. Kalau sampai tidak ada penjelasan, berarti penghinaan,” kata Kharis dihubungi di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, menolak seseorang masuk ke wilayahnya memang merupakan otoritas sebuah negara. Sudah sering terjadi, seseorang ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Masalahnya, hal itu menimpa orang nomor satu di kemiliteran Indonesia. Apalagi, rencana kunjungan Panglima TNI itu juga atas undangan pimpinan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

“Memang Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan sudah meminta maaf dan kabarnya Panglima sudah boleh datang. Tapi ini apa-apaan? Acara yang seharusnya dihadiri Panglima sudah lewat,” tutur Kharis seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Panglima TNI diundang guna menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris atau Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober di Washington DC.

DPR Nilai TNI AD Belum Siap Berubah ke Doktrin Mekanik Infanteri

DPR Nilai TNI AD Belum Siap Berubah ke Doktrin Mekanik Infanteri

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai, TNI AD belum mumpuni untuk mengubah eranya ke doktrin mekanik infanteri dari yang sebelumnya tradisional infanteri. Menurutnya, alutsista TNI belum mencukupi untuk mengarah ke sana.

“Enggak mas, tidak ada perubahan doktrin, itu (TNI -red) hanya menambah peralatan (Panser -red) saja, jumlah peralatan dengan jumlah pasukan kita masih terlalu jauh, bukannya berubah ke arah doktrin mekanik infanteri,” ujarnya saat dihubungiSINDOnews, Sabtu 16 September 2017.

Keadaaan TNI hari ini, sambungnya, masih kekurangan alutsista dalam jumlah banyak. Sebagai salah satu negara kepulauan, dia menilai, Indonesia masih kurang banyak jumlah alutsista pendukungnya.

“Kita masih jauh untuk mencapai minimum essential force (MEF), jadi jauh untuk merubah doktrin ke arah mekanik, memang sudah pernah dibicarakan sejak dulu bagaiman doktrin mekanik bagaimana konvensional juga,” jelasnya.

Dia juga menegaskan upaya pembelian alutsista tentunya harus disertai tranfer of knowledge yang merupakan perintah dari UU Pertahanan. “TOT itu amanat UU, ada dan tertera dalam UU Pertahanan, jadi setiap pembelian alutsista dari luar negeri harus disertai TOT mereka di Indoensia,” jelasnya.

Sumber : Sindonews

TNI Bisa Bantu Polisi Atasi Geng Motor

TNI Bisa Bantu Polisi Atasi Geng Motor

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan TNI dapat membantu mengatasi geng motor yang meresahkan. Hal itu dapat terjadi apabila ada permintaan bantuan dari kepolisian.

Bentuk bantuan yang dapat diberikan pun tergantung dari permintaan polisi.

Ya, sepanjang ada permintaan dari polisi ya nggak masalah. Bantuannya ya apa yang diminta bantuannya, tergantung polisi nanti minta bantuannya apa,” ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (11/7).

Seandainya hal itu terjadi, dia menyarankan semua pihak tidak melihat bantuan tersebut sebagai aksi balas dendam TNI kepada geng motor. “Jangan terus diidentikan dengan TNI langsung bunuh dan tembak. Jangan begitu,” kata dia.

Selama ini kepolisian pun sudah meminta bantuan kepada TNI. Misalnya saat shalat Idul Fitri di mana TNI ikut melakukan pengamanan atas permintaan kepolisian. Normatifnya, kata Abdul, apabila polisi meminta bantuan diperbolehkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat menyatakan siap bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak geng motor. Selama ini geng motor kerap membuat masyarakat, bahkan prajurit TNI, menjadi korban tidak kejahatan.

“Bila dari polda bekerja sama dengan satuan-satuan TNI di wilayah untuk menertibkan itu, ya tentu kami menyambut baik kalau ada ajakan untuk bekerja sama,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Alfret Denny Tuejeh kepada wartawan di sela halalbihalal di Kartika Media Center Dispenad, Jakarta, Senin (10/7).

Sumber : Republika

 

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Penuh Perhitungan Sebelum Kirim TNI ke Filipina

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Penuh Perhitungan Sebelum Kirim TNI ke Filipina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah berhati-hati ketika nantinya memutuskan untuk mengirim TNI ke Marawi, Filipina, untuk memberantas ISIS.

Ia menyatakan, Komisi I memang mengimbau pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk terlibat aktif dalam berbagai upaya mengamankan wilayah NKRI dan salah satu caranya bisa dengan mengirim pasukan ke Filipina.

Namun, ia mengingatkan agar pengiriman pasukan tidak menghadirkan dampak negatif.

Sebab bisa saja nantinya ISIS menaruh dendam kepada TNI dan memindahkan operasi militernya ke Indonesia.

“Tujuan kita kan mengamankan negara kita. Bukan kemudian ikut campur di sana. Oleh karena itu, fokusnya mengamankan negara kita. Bukan kemudian ikut campur dengan negara orang,” ujar Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Hingga saat ini, Kharis mengaku Komisi I belum menerima surat terkait konsultasi pengiriman pasukan ke Filipina.

“Intinya kita minta agar Kemhan ikut aktif dalam mengamankan wilayah NKRI. termasuk apabila diminta bantuan oleh Filipina untuk kita terlibat. Tentu dengan penuh perhitungan,” papar Kharis.

“Sehingga kekhawatiran mereka (ISIS) dendam ke kita bisa kita hindari. Jadi kita amankan negara kita tanpa kita harus memperpanas situasi,” lanjut politisi PKS itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan.

Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

“Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya,” ujar Ryamizard.

Ryamizard mengatakan, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.

Berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.

“Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu,” kata Ryamizard.

Sumber : Kompas

 

Duterte Minta Bantuan TNI, Abdul Kharis: Masih Dibahas Kemenlu

Duterte Minta Bantuan TNI, Abdul Kharis: Masih Dibahas Kemenlu

SahabatKharis.comPermintaan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte meminta bantuan kepada TNI untuk menyelesaikan konflik di Kota Merawi, Filipina saat ini sedang dibahas. Kementerian luar negeri Indonesia sedang menjajaki kerjasama dengan pihak negara Filipina untuk menerjunkan TNI di kawasan konflik yang telah terjadi beberapa pekan terakhir.

“Saat ini sedang dibahas oleh Menteri Luar Negeri. Tidak menutup kemungkinan, tentara kita dapat diterjunkan ke Merawi,” terang Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyahari, Minggu (18/6).

Menurutnya, permintaan Duterte meminta bantuan terhadap TNI ketimbang mendatangkan tentara Amerika Serikat (AS) sebuah kebanggaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia. Kekuatan dan kemampuan TNI telah diakui di berbagai dunia dengan memenangkan sejumlah kejuaraan militer tingkat dunia atau sederet misi perdamaian yang telah diemban. Maka dari itu, ini merupakan kesempatan emas untuk menerjunkan TNI di wilayah tersebut.

“Apalagi Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memberantas teroris yang mendekati negara dan mengancam kedaulatan bangsa. Maka menumpas kelompok radikal yang telah berbaiat terhadap ISIS di Filipina perlu melibatkan TNI,” terang Politisi PKS tersebut.

Disisi lain, pria asal Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan ini mengaku, dengan diperbantukannya TNI menumpas kelompok radikal juga memberi kesempatan mereka untuk mengasah kemampuan di lapangan. Terlebih, kesempatan nyata untuk melakukan perang sesungguhnya jarang didapatkan.

“Tentu saja, ini kesempatan langka. Dapat untuk mengasah kemampuan tentara kita agar memiliki skill di atas rata-rata,” katanya. [Timlo.net]

 

TNI Harus Evaluasi Standart Safety

TNI Harus Evaluasi Standart Safety

SahabatKharis.com – TNI harus mengevaluasi terkait standard safety dan perawatan alutsista yang selama ini kerap terabaikan. Kejadian yang menimpa anggota pasukan PPRC di Natuna Rabu (17/6) siang tadi, merupakan dampak dari minimnya evaluasi alutsista oleh TNI.

Sumber : Republika
Komisi I Desak TNI Jelaskan Penyebab Insiden Miriam Giant Bow

Komisi I Desak TNI Jelaskan Penyebab Insiden Miriam Giant Bow

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku turut berduka cita atas gugurnya para prajurit Arhanud Kostrad TNI dalam insiden ledakan rudal buatan China beberapa waktu lalu di Natuna
“Meledaknya meriam buatan China ini tentu tidak diharapkan kita semua,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/5).

Pihaknya berharap Mabes TNI dapat segera menangani para prajurit yang terluka. Tak hanya itu, Abdul Kharis juga mendesak TNI untuk mengevaluasi tingkat safety peralatan tempur yang mereka gunakan.

“Mengingat pemeliharaan dan perawatan (harwat) terhadap alutsista selama ini memang agak terabaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Abdul Kharis juga mendesak TNI untuk menjelaskan dan mengusut tuntas penyebab meledaknya miriam buatan negeri Tiongkok yang dijuluki Giant Bow itu.

“(Utamanya) faktor penyebabnya, apakah karena faktor harwat atau kondisi meriam saat dibeli memang sebenarnya tidak layak,” tandasnya.

“Apalagi wilayah Natuna memang menjadi prioritas dan strategis dalam perpektif pertahanan negara, tentu alutsista dan peralatan tempur yang disiagakan harus dalam kondisi prima dan siaga tempur saat krisis terus meningkat di Laut China Selatan,” pungkas Abdul Kharis.

Sumbet : Republika

Prajurit TNI Gugur Saat Latihan PPRC, DPR Sampaikan Duka

Prajurit TNI Gugur Saat Latihan PPRC, DPR Sampaikan Duka

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari turut berduka atas gugurnya para prajurit TNI dalam insiden ledakan meriam saat latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Tentara Nasional Indonesia di Kepulauan Riau. Kharis berharap Markas Besar TNI dapat segera menangani para prajurit yang terluka.

“Saya turut berduka atas gugurnya para prajurit TNI dalam insiden ledakan tersebut dan insiden meledaknya meriam buatan Tiongkok ini tentu tidak diharapkan kita semua,” kata Kharis dalam keterangan persnya, Rabu (17/5).

Namun demikian, Kharis melanjutkan, upaya Mabes TNI dalam memastikan tingkat safety peralatan tempur yang akan digunakan harus dievaluasi. Sebab, kata dia, ini mengingat pemeliharaan dan perawatan (harwat) terhadap alat utama sistem persenjataan selama ini memang agak terabaikan.

Dalam kasus meledaknya meriam buatan Tiongkok, TNI perlu menjelaskan dan mengusut faktor penyebabnya. “Apakah karena faktor harwat atau kondisi meriam saat dibeli memang sebenarnya tidak layak,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Apalagi, kata dia, wilayah Natuna memang menjadi prioritas dan strategis dalam perpektif pertahanan negara. “Tentu alutsista dan peralatan tempur yang disiagakan harus dalam kondisi prima dan siaga tempur saat krisis terus meningkat di Laut Tiongkok Selatan,” kata Kharis.

Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari Mabes TNI terkait insiden ini. Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto telepon selulernya tidak aktif saat dihubungi JPNN.com, Rabu (17/5) malam.

Sumber : JPNN

TNI Sudah Kerja Keras Amankan Pilkada DKI, Kasus Iwan Bopeng Jangan Terulang

TNI Sudah Kerja Keras Amankan Pilkada DKI, Kasus Iwan Bopeng Jangan Terulang

SahabatKharis.com – Putaran kedua atau final pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih berlangsung.

Personel keamanan termasuk TNI juga sudah siap mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi warga ibukota tersebut dan keberadaan mereka harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dan petugas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari rumah menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.

Tugas yang diemban personel TNI dan Polri pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta merupakan tugas negara yang bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai, tanpa tekanan dan unsur premanisme saat melaksanakan pesta demokrasi.

Kasus Iwan bopeng menjadi pelajaran serius premanisme  dan secara angkuh mengumbar ucapan keji yang menyerang petugas KPPS.

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS,” kata Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Kharis juga menekankan bahwa “hak memilih dari warga DKI Jakarta dijamin konstitusi. Karena itu, negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta”.

Sejalan dengan itu anggota DPR RI asal Solo ini juga melihat kesungguhan Panglima TNI yang memerintahkan kepada seluruh personel TNI agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan serta jangan ragu, apapun akibatnya yang terpenting Jakarta aman, tertib dan damai. Saya jamin prajuritku tidak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa, karena saya sebagai Panglima TNI yang bertanggung jawab,” kata Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo memotivasi pasukannya saat apel siaga kemarin.

Gatot berharap pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

“Selamat bertugas dan selamat berjuang. Saat ini negara memanggil kalian untuk melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada NKRI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah dan rahmat kepada kita semua,” tuturnya.

Dalam rangka pengamanan Pilkada putaran final kali ini diterjunkan 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas yang hingga saat ini masih siaga berjaga, demi kelancaran Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sumber : harian terbit

TNI Harus Profesional dan Pastikan tidak ada Preman menekan KPPS

TNI Harus Profesional dan Pastikan tidak ada Preman menekan KPPS

SahabatKharis.com– Putaran final pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta tengah berlangsung. Personel keamanan termasuk TNI juga sudah siap mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi warga ibukota tersebut.

Keberadaan mereka harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dan petugas KPPS mulai dari rumah menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.

Tugas yang diemban personel TNI dan Polri pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta merupakan tugas mulia, karena bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai, tanpa tekanan dan unsur premanisme saat melaksanakan pesta demokrasi.

Kasus Iwan bopeng menjadi pelajaran serius premanisme menyerang petugas KPPS

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS” tegas Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memantau kesiapan tim saksi di kantor DPP PKS .
Kharis juga menekankan bahwa “hak memilih dari warga DKI Jakarta dijamin konstitusi. Karena itu, negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta”.

Sejalan dengan itu anggota DPR asal Solo ini juga melihat kesungguhan Panglima TNI yang memerintahkan kepada seluruh personel TNI agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan serta jangan ragu, apapun akibatnya yang terpenting Jakarta aman, tertib dan damai. Saya jamin prajuritku tidak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa, karena saya sebagai Panglima TNI yang bertanggung jawab,” kata Panglima TNI JendralGatot memotivasi pasukannya saat apel siaga kemarin.

Gatot berharap pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta berjalan sesuai dengan yang direncanakan. “Selamat bertugas dan selamat berjuang. Saat ini negara memanggil kalian untuk melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada NKRI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah dan rahmat kepada kita semua,” kata dia.

Dalam rangka pengamanan Pilkada putaran final kali ini diterjunkan 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas.