TNI Sudah Kerja Keras Amankan Pilkada DKI, Kasus Iwan Bopeng Jangan Terulang

TNI Sudah Kerja Keras Amankan Pilkada DKI, Kasus Iwan Bopeng Jangan Terulang

SahabatKharis.com – Putaran kedua atau final pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih berlangsung.

Personel keamanan termasuk TNI juga sudah siap mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi warga ibukota tersebut dan keberadaan mereka harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dan petugas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari rumah menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.

Tugas yang diemban personel TNI dan Polri pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta merupakan tugas negara yang bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai, tanpa tekanan dan unsur premanisme saat melaksanakan pesta demokrasi.

Kasus Iwan bopeng menjadi pelajaran serius premanisme  dan secara angkuh mengumbar ucapan keji yang menyerang petugas KPPS.

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS,” kata Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Kharis juga menekankan bahwa “hak memilih dari warga DKI Jakarta dijamin konstitusi. Karena itu, negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta”.

Sejalan dengan itu anggota DPR RI asal Solo ini juga melihat kesungguhan Panglima TNI yang memerintahkan kepada seluruh personel TNI agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan serta jangan ragu, apapun akibatnya yang terpenting Jakarta aman, tertib dan damai. Saya jamin prajuritku tidak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa, karena saya sebagai Panglima TNI yang bertanggung jawab,” kata Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo memotivasi pasukannya saat apel siaga kemarin.

Gatot berharap pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

“Selamat bertugas dan selamat berjuang. Saat ini negara memanggil kalian untuk melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada NKRI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah dan rahmat kepada kita semua,” tuturnya.

Dalam rangka pengamanan Pilkada putaran final kali ini diterjunkan 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas yang hingga saat ini masih siaga berjaga, demi kelancaran Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sumber : harian terbit

TNI Harus Profesional dan Pastikan tidak ada Preman menekan KPPS

TNI Harus Profesional dan Pastikan tidak ada Preman menekan KPPS

SahabatKharis.com– Putaran final pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta tengah berlangsung. Personel keamanan termasuk TNI juga sudah siap mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi warga ibukota tersebut.

Keberadaan mereka harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dan petugas KPPS mulai dari rumah menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.

Tugas yang diemban personel TNI dan Polri pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta merupakan tugas mulia, karena bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai, tanpa tekanan dan unsur premanisme saat melaksanakan pesta demokrasi.

Kasus Iwan bopeng menjadi pelajaran serius premanisme menyerang petugas KPPS

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS” tegas Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memantau kesiapan tim saksi di kantor DPP PKS .
Kharis juga menekankan bahwa “hak memilih dari warga DKI Jakarta dijamin konstitusi. Karena itu, negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta”.

Sejalan dengan itu anggota DPR asal Solo ini juga melihat kesungguhan Panglima TNI yang memerintahkan kepada seluruh personel TNI agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan serta jangan ragu, apapun akibatnya yang terpenting Jakarta aman, tertib dan damai. Saya jamin prajuritku tidak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa, karena saya sebagai Panglima TNI yang bertanggung jawab,” kata Panglima TNI JendralGatot memotivasi pasukannya saat apel siaga kemarin.

Gatot berharap pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta berjalan sesuai dengan yang direncanakan. “Selamat bertugas dan selamat berjuang. Saat ini negara memanggil kalian untuk melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada NKRI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah dan rahmat kepada kita semua,” kata dia.

Dalam rangka pengamanan Pilkada putaran final kali ini diterjunkan 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas.

Modernisasi Alutista Masih Menjadi Permasalahan Besar

Modernisasi Alutista Masih Menjadi Permasalahan Besar

SahabatKharis.com – Dalam kurun waktu setahun terakhir ini tercatat telah terjadi beberapa kecelakaan pesawat TNI AU. Ironisnya kecelakaan pesawat tersebut justru terjadi pada pesawat yang didatangkan dari luar negeri.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat pertemuan dengan Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi, di ruang rapat Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (30/3’2017).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada permasalahan besar yang harus direfleksikan oleh institusi TNI dalam melakukan modernisasi alutsista. Masalah tersebut, kata Kharis (panggilan akrabnya) adalah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan alutsista dari luar negeri.

“Ketergantungan ini sangatlah membahayakan,” ungkapnya.

Indonesia pernah dirugikan oleh adanya embargo alutsista oleh pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 1999 yang melahirkan stagnasi dalam operasionalisasi alutsista di Indonesia. Embargo tersebut berdampak sangat luas dalam kinerja TNI untuk menegakkan kedaulatan NKRI, karena sebagian besar alutsista yang dipergunakan merupakan produk dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Ketergantungan terhadap pasar luar negeri ini, sambung Kharis, ibarat sebuah lingkaran setan bagi alutsista Indonesia. Bisa dibayangkan rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan zaman dengan rata-rata usia lebih dari 30 tahun sehingga mau tidak mau harus bergantung pada komponen luar negeri.

Oleh karena, lanjut Kharis, pada Tahun Anggaran 2017 Kemenhan/TNI perlu memastikan kelayakan alutsista yang akan dibeli dan jaminan akan kelengkapan alutsista dalam sebuah sistem senjata yang utuh.

Komisi I DPR RI saat Meninjau Pesawat F-16 A/B TS-1603 yg tergelincir beberapa waktu lalu di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (30-03-2017). #KunkerDPR

Komisi I DPR RI saat Meninjau Pesawat F-16 A/B TS-1603 yg tergelincir beberapa waktu lalu di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (30-03-2017). #KunkerDPR

Menurutnya, UU No 16 Tahun 2012 memang memberikan peluang untuk pengadaan alutsista dari luar negeri apabila industri dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, kata Kharis, UU tersebut juga mengamanatkan agar dalam melaksanakan peremajaan, hendaknya melibatkan industri pertahanan nasional dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) sehingga peremajaan tersebut dijamin kelayakan operasinya oleh PT. DI.

Ia menambahkan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga memiliki peran untuk memberikan semacam jaminan atas kelayakan sebuah alutsista.

“Peran KKIP dalam mengawasi kelayakan kontrak setiap alutsista TNI menjadi tanggungjawab yang melekat apakah alutsista yang akan dibeli telah sesuai secara spesifikasi teknik dan kebutuhan operasional TNI,” jelasnya dengan menambahkan, Komisi I perlu melakukan evaluasi/pendalaman terkait tergelincirnya pesawat F-16.

Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi merespon, bahwa pesawat tempur F-16 tipe B tergelincir dari landasan pacu sekitar 150-200 meter. Pesawat yang tergelincir merupakan pesawat yang baru dibeli pada tahun 1991 hingga 1992. Dijelaskan, sebelumnya pesawat F-16 ini beroperasi di Lanud Iswahyudi, dan operasi di Lanud Roesmin Nurjadin pada April 2016.

Saat itu, kata Henri, pesawat melakukan pendaratan dengan sempurna. Setelah dilakukan pemberhentian sesuai prosedur, upaya ini tidak berhasil yang mengakibatkan pesawat terbalik dan bagian ekor pesawat patah.”Pesawat ini dalam latihan rutin. Latihan yang dimaksud adalah latihan konversi, yakni adanya siswa penerbang dari pesawat jenis Hawk untuk pindah ke pesawat F-16,” pungkasnya.

Sumber : DPR RI

Komisi I DPR RI Tinjau Helikopter Apache di Markas Skadron 11/Serbu Penerbad Semarang

Komisi I DPR RI Tinjau Helikopter Apache di Markas Skadron 11/Serbu Penerbad Semarang

SahabatKharis.com – Alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang dikuasakan kepada Penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad) menjadi perhatian Komisi I DPR. Alat kelengkapan parlemen yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu, Jumat (22/3/2017), meninjau langsung Markas Skadron 11/Serbu Penerbad, di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Para anggota Komisi I DPR datang dengan dipimpin Abdul Kharis Almasyhari selaku ketua. Didampingi Wadanpuspenerbad Brigjen TNI Eko Susetyo mereka menyaksikan kondisi helikopter-helikopter yang menjadi alutsista andalan Skadron 11/Serbu Penerbad.

Komisi I DPR RI Tinjau Helikopter Apache di Markas Skadron 11/Serbu Penerbad Semarang

Komisi I DPR RI Tinjau Helikopter Apache di Markas Skadron 11/Serbu Penerbad Semarang

Kunjungan tersebut untuk mengetahui tentang kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Penerbad, termasuk soal perawatannya. Menurut rencana Penerbad akan menerima delapan unit helikopter jenis Apache sebagai pelengkap alutsista Skadron 11/Serbu Penerbad.

Sumber : Solopos

 

Komisi I DPR RI Serius Sejahterakan TNI

Komisi I DPR RI Serius Sejahterakan TNI

SahabatKharis.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini sedang berusaha keras mensejahterakan para Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang kehidupannya kini jauh dari kata ‘sejahtera’. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasa 2 ayat d, bahwa tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi dengan baik, tidak berpolitik, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya.

Namun pada kenyataannya, sikap profesional TNI dalam bekerja belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Oleh karena hal itu, kini Komisi I DPR RI telah membentuk Pantia Kerja (Panja) Kesejahteraan Prajurit untuk mewujudkan hal tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, jika sejatinya kesejahteraan TNI harus segera diwujudkan. Bagaimana pun, TNI adalah ujung tombak pertahanan serta keamanan bagi Indonesia.

“Prajurit kita itu adalah pasukan yang siap bergerak dan bertugas 24 jam, tanpa henti. Mau tak mau, mereka harus sehat. Maka dari itu, kita harus dukung kesejahteraannya. Baik dari segi sarana maupun prasarana,” ucap Kharis, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku ‘miris’ melihat tunjangan maupun gaji para TNI yang dianggap kurang sepadan dengan sikap profesionalitasnya dalam bekerja. Tak hanya itu, kata Kharis, rumah sakit TNI pun diseluruh daerah di Indonesia sangat minim.

“Belum lama ini kita melakukan kunjungan ke salah satu rumah sakit TNI di Surabaya, kita tercengang melihatnya. Penanganannya kurang bagus, peralatannya pas-pas’an mungkin juga kurang lengkap. Dan yang lebih miris lagi adalah, bangunannya yang sudah amat tua,” cerita Kharis.

Dalam harapannya ke depan, anggota dewan asal Dapil Jawa Tengah ini mengaku ingin berusaha keras agar para TNI bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik.

“Bayangkan saja, di dalam satu rumah sakit hanya ada dua dokter spesialis. Bahkan hanya ada satu dokter spesialis. Lantas bagaimana, di daerah yang justru banyak tentara tetapi tak ada rumah sakitnya? Ya semoga usaha kita bisa tercapai dengan baik,” tegas nya.

Lebih lanjut, kata Kharis, Panja Kejesahteraan Prajurit nantinya akan membicarakan serius persoalan ini kepada pihak pemerintahan terkait.

“Semoga bisa segera terealisasi. Kini kita akan ingin merekomendasi kepada pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar rumah sakit yang ada di lingkungan tentara ini agar mendapat perhatian yang lebih,” tandas mantan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Panja Kesejahteraan Prajurit, Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung SIP. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, kalau tim panja yang di ketuainya itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa rumah sakit TNI di daerah.

“Pihak kami sudah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dustira di Bandung. Lalu ke Rumah Sakit AU (Angkatan Udara) di Makassar. Rumah Sakit Dokter Ramlan di Surabaya. Rumah Sakit Karjito di Kalimantan Timur,” ucap Asril saat dihubungi, kemarin.

Mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) TNI-AD ini mengaku, ingin lebih memfokuskan diri untuk kesejahteraan TNI dari segi materil.

“Pastinya yang kita utamakan terlebih dahulu adalah untuk mensejahterakan TNI dan keluarganya. Karena jika sudah sejahtera keseluruhan, kinerja TNI akan bisa lebih maksimal,” tegas Asril.

Lebih lanjut kata Asril, kedepannya Panja Kesejahteraan Prajurit sendiri akan melaporkan kerjannya kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

“Akan kita sampaikan kepada pihak terkait. Dan kita harapkan bisa segera bisa terealisasi dengan baik,” tambah Asril.

Komisi I DPR Minta Masalah Pengadaan Heli tak Berkepanjangan

Komisi I DPR Minta Masalah Pengadaan Heli tak Berkepanjangan

SahabatKharis.comKomisi I DPR meminta Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI berkonsolidasi untuk menyelesaikan masalah pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101.

Hal ini menyusul saling lempar tanggung jawab atas helikopter yang saat ini sudah tiba di Indonesia.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Abdul kharis Almasyhari, Komisi I DPR tidak sampai mengurusi secara detail satuan anggaran alutsista, termasuk halnya heli AW 101 tersebut.

“Kami Komisi I mempersilahkan dilakuan konsolidasi dulu antara Menhan dan Panglima, ini kan urusan eksekutif, bukan urusan kami. Kalau disampaikan ke kami, selesaikan dulu di antara mereka,” ujar Abdul Kharis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Menurutnya, koordinasi dua pihak tersebut harus ditingkatkan guna menyelesaikan persoalan yang kini mengemuka tersebut.

Apalagi, heli yang kadung dibeli tersebut sudah tiba di Indonesia.

Sumber : Republika

Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

SahabatKharis.com – Komisi I DPR mempersilakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan konsolidasi.

Hal itu terkait keluhan Panglima TNI mengenai Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 saat rapat kerja dengan Komisi I DPR.

“Bahwa ada ungkapan dari panglima, kami Komisi I mempersilahkan dilakukan konsolidasi dulu antara Menhan dan Panglima, ini kan urusan eksekutif, bukan urusan kami. kalau disampaikan ke kami, selesaikan dulu di antara mereka,” kata kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ketika dikonfirmasi, Rabu (7/2/2017).

Kharis mengatakan Komisi I DPR hanya mengetahui anggaran Alutsista berasal dari Menteri Pertahanan. Politikus PKS itu juga tidak mengetahui pembelian pesawat AW-101.

“Kalau kita kan tidak boleh urus satuan tiga, kita tahunya Menhan beli Alutsista  (Alat Utama Sistem Pertahanan),” kata Kharis.

Kharis menyarankan Menhan dan Panglima TNI meningkatkan koordinasi sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengeluhkan pengadaan Alutista tidak bisa dilakukan langsung melalui TNI.

Karena melalui Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 sudah ditetapkan pengadaan harus berasal dari Kementerian Pertahanan.

Sumber : Tribunnews

Kesejahteraan TNI Belum Sesuai Standar

Kesejahteraan TNI Belum Sesuai Standar

SahabatKharis.com – Profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan prajurit saat ini belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan dasar yang layak mencakup sandang, pangan, papan, kebutuhan keluarga seperti pendidikan anak dan jaminan hari tua.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) saat pertemuan Tim Panja (Panitia Kerja) Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I dengan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmat) Laksamana Muda TNI Darwanto, di ruang rapat Diskes Koarmatim, Ujung Surabaya, Kamis (02/02’2017).

Terkait pengendalian mutu dan pelayanan Rumkit TNI, lanjut dia, tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, keluarga dan para PNS di lingkungan Kemhan/TNI tetapi juga kepada masyarakat umum. Karena itu, mutu dan pelayanan yang diberikan harus dijaga dan ditingkatkan. Terutama, dengan semakin meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah.

Selain itu, kata Abdul Kharis, Rumkit TNI dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, ramah dan bermutu. Makanya,  fungsi Rumkit TNI sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara bertahap terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat. “Berdasarkan hal itu, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumkit TNI mutlak dilakukan,” ungkap politisi PKS ini.

Menurutnya, Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terhadap Kesejahteraan Prajurit TNI AL yang bertugas di Koarmatim, serta pelayanan Rumkital dr. Idris P Siregar dalam beroperasi. Harapannya, agar kesehatan prajurit dapat ditingkatkan maka keaejahteraan bukan hanya dari uang lauk pauk tetapi juga jaminan kesehatan melalui rumah sakit TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kualitas dan kuantitas kesejahteraan dapat dirasakan prajurit beserta keluarga.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I atas kedatangan di Mako Koarmatim dalam rangka untuk mengetahui upaya rumah sakit TNI dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, pengendalian mutu dan standar pelayanan serta sarana/prasarana.

Pangarmatim mengatakan, Rumkital dr. Idris P Siregar sebagai salah satu fasilitas kesehatan Diskes Koarmatim, terus memberikan pelayanan terbaik untuk prajurit melalui uji pemeriksaan kesehatan yang rutin dilaksanakan, dan memanfaatkan waktu olahraga secara maksimal sehingga kesehatan prajurit tetap terpelihara.

Disamping itu, lanjut Pangarmatim, Koarmatim secara kontinyu melaksanakan bakti sosial pelayanan kesehatan dan donor darah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, PMI, Organisasi Kemasyarakatan dan pihak swasta.

Kepala Sub Dinas Kesehatan Umu (Kasubdis Kesum) Diskes Koarmatim Mayor Laut (K) dr. M Solikhin menyampaikan paparan tentang penyelenggaraan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap. Tugas dan fungsi Rumkit saat ini mengacu pada standar rumah sakit tingkat IV (PPK 1).

Sumber : dpr.go.id

 

DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almashari mengatakan, penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara tidak akan membuat konflik internal di matra udara. Meskipun, Hadi melangkahi beberapa angkatan di Angkatan Udara.

“Semoga tidak ada konflik, Insya Allah,” kata Abdul dihubungi, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

‎Politikus ‎Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan Hadi merupakan sosok yang baik dan tepat. Sebab, dia adalah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan KSAU.‎ Dia pun berharap, Hadi bisa bertugas dengan profesional memimpin TNI AU.

‎”Usulan panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yg dibutuhkan untuk seorang kasau. Semoga dengan dilantik KSAU baru, TNI AU semakin professional,” ujarnya.

‎Presiden Jokowi melantik Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017). Dia menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang memasuki masa pensiun.

Pergantian ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/2017 tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara yang ditetapkan pada 17 Januari 2017. Dalam kesempatan ini, Hadi sekaligus naik pangkat dari bintang tiga menjadi bintang empat, sesuai dengan Keppres nomor 3/TNI‎/2017 tentang kenaikan pangkat dalam golongan TNI.‎

Sumber : Suara

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

SahabatKharis.comKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia karena materi pelatihan militer negeri tetangga itu menghina Indonesia.

“Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis mengatakan DPR akan mendalami keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia, dengan melihat penyebab utama keputusan tersebut.

“Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,” kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Dia mengaku belum tahu secara rinci dan teknis penyebab keputusan itu tapi yang pasti sebagai negara bertetangga, Indonesia-Australia harus saling menghormati.

Menurut dia, langkah menghentikan sementara kerja sama itu sudah tepat karena bagian dari mendinginkan suasana, dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Sumber : Tempo