Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyhari terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, terkait rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Menurutnya, apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.

“Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat-rapat oleh AS. Sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak,” tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (07/12/2017).

Menurut Kharis, pada prinsipnya, Indonesia sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, Indonesia akan terus berdiri menentang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya. Selain itu, menurut Kharis, sikap AS jelas juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.

“Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai,” tegas politisi F-PKS itu.

Kharis pun meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada AS agar  tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama. Dimana secara internasional sangat penting bagi semua pihak, dan keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa. Presiden Joko Widodo dinilai dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia.

“Segera lakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya, dengan menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Di lain kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat berbahaya.

“Kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri.

Menurutnya, apabila Yerusalem diakui sebagai Ibukota Israel, maka hal itu akan memancing instabilitas, tidak hanya di Timur Tengah tapi di wilayah lain. Langkah itu juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara OKI lain terus berkomunikasi dan berencana menggelar pertemuan.

Retno memastikan, ia terus melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia juga terus berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat. (DPR)

Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dengan tegas Indonesia menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengesahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurutnya sikap Trump tersebut bukan menyelesaikan masalah namun memicu konflik yang lebih besar bagi dunia Islam.

“Ini jelas tidak bisa diterima! saya menolak keras,” ujar Kharis melalui siaran pers kepada Republika.co.id. Kamis (7/12).

Menurut Kharis, langkah yang diambil AS dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan memicu ketegangan dan krisis yang lebih besar di Palestina. Bahkan jika ini benar-benar dilakukan maka dapatdianggap sebagai bentuk provokasi nyata dari AS. “Ini provokasi nyata bila terjadi,” tegas Kharis.

Kharis bahkan memastikan jika langkah Trump ini akan menyulitkan AS dalam menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya Palestina. Karena bagi Palestina dan juga Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim jelas sama saja sudah melampaui batas.

“Apa yang telah dilakukan selama ini dengan membawa Palestina dan Israel kemeja perundingan sebagai upaya AS menengahi konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel, akan semakin sulit terwujud,” ungkapnya.

Langkah Trump mengesahkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, kata ia, juga tidak mengindahkan resolusi PBB nomor 2334 tahun 2016. Yang menyatakan bahwa pembentukan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional dan merupakan kendala utama bagi pencapaian solusi Dua-Negara dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif.

“Dalam resolusi itu sudah jelas pemukiman saja kita tolak, ini kok malah memindahkan kedutaan, yang jelas ini melanggar resolusi dan menciderai nilai- nilai yang kita sepakati dalam forum internasional yang sah, saya minta Menlu untuk kirimkan nota protes kita ke Amerika Serikat dan PBB segera menggelar sidang darurat,” ujarnya.

Sumber: Republika