Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi proses penetapan peta baru yang dinisiasi oleh Indonesia (inisiatif unilateral).

Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia seperti sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. 

“Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” kata Abdul Kharis.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

Abdul Kharis mengatakan dampak positif yang diharapkan dari penamaan ulang dan  penambahan wilayah diantaranya pertama, meningkatkan kepastian hukum dan  kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI.
 
“Kedua, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Abdul Kharis.

Sementara harapan ketiga yakni semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Filipina. 

“Adapun adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok,” kata Abdul Kharis. 

Pihaknya pun berharap agar peta baru ini menjadi tugas tambahan  bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS ini menegaskan akan terus mengawasi proses tersebut dan akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

“Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” demikian Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V ini.

Sumber : RMol

20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

SahabatKharis.com – Setelah menempuh proses perundingan selama hampir 20 tahun yakni dari Tahun 1994-2014, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 2014 telah disahkan DPR dalam sidang paripurna pada Kamis, (27/4).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa proses perundingan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia (RI) dengan Filipina saat ini telah menemukan kesepakatan bersama, sehingga bilamana terjadi persoalan di perbatasan dapat diselesaikan dengan damai berbasis hukum internasional, bukan dengan cara konfrontasi, militer, apalagi perang.

Tentunya menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina dapat menjadi pesan positif kepada dunia, karena menemukan kesepakatan tanpa melalui tekanan kepentingan salah satu negara melainkan dengan cara duduk bersama demi majunya antar negara.

“Ini merupakan pesan positif ke dunia internasional bahwa proses perundingan penetapan garis batas ZEE RI-Filipina telah berlansung lama sejak periode 1994- 2014 sekitar 20 tahun.

Maka, persetujuan ini yang nantinya akan diratifikasi oleh Komisi I kemudian DPR RI merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap UNCLOS 1982 dan itikad baik kedua negara untuk menarik garis batas dari garis pangkal kepulauan,” pungkas Kharis di ruang Pimpinan Komisi I, Gedung Nusantara II, Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kemarin.

Efek Positif

Putra daerah asal Purworejo, Jawa Tengah ini memaparkan dengan adanya kesepakatan ini, tentunya memiliki efek positif bagi kedua negara khususnya dalam bidang perekonomian sektor perikanan karena memberi kepastian dalam pengelolaan sumber daya Kelautan yang ada.

“Akhirnya kami punya garis batas ZEE yang jelas. Ini memberi kepastian dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat RI, mendukung hak nelayan Indonesia, mencegah, mengurangi dan menghalangi tindak kejahatan pemancingan ilegal, dan menjamin pembangunan perekonomian di wilayah laut Sulawesi,” papar politisi yang hobi bersepeda ini.

Dirinya menilai dengan political will dan trust kedua negara maka pihaknya melihat instrumen pemerintahan di level teknis juga akan semakin baik menjalankan tupoksinya.

“Kemenkopolhukam dari sisi pertahanan negara akan menjadi jelas dalam menjalankan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan dan penangkapan dalam posisi yang tidak diperdebatkan. Kekayaan alam di perairan juga lebih terlindungi,” tuturnya.

Pengakuan Hukum

Hal senada juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Indonesia dengan Filipina. Selain itu politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini memaparkan dengan adanya kesepakatan tersebut kiranya dapat menjadi perlindungan hukum lingkungan, konservasi SDA hayati dan non hayati.

Sumber :Koran Jakarta

Ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina, Ketua Komisi I DPR: Ini Pesan Positif ke Dunia

Ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina, Ketua Komisi I DPR: Ini Pesan Positif ke Dunia

SahabatKharis.com – MoU (memorandum of understanding) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai penetapan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Filipina dilaporkan sudah disetujui oleh Komisi I DPR. Ketua Komisi I DPR RI, Dr Abdul Kharis Al Masyhari mengatakan, ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina dapat menjadi pesan positif ke dunia.

Proses perundingan penetapan garis batas ZEE RI-Filipina sebenarnya berjalan alot. Pasalnya perundingan ini sudah berjalan sekira 20 tahun (1994-2014). Walau sudah disepakati pada 2014, sayangnya hingga kini kesepakatan ZEE tersebut masih belum diratifikasi.

Abdul Kharis Al Masyhari menyatakan ratifikasi ZEE Filipina-Indonesia dapat mendukung hak nelayan Indonesia. Sebab, kepastian garis batas kedaulatan dapat mencegah, mengurangi, serta menghalangi tindak kejahatan illegal fishing.

“Ini pesan positif ke dunia internasional bahwa persoalan perbatasan dapat diselesaikan dengan damai berbasis hukum internasional bukan dengan cara konfrontasi militer apalagi perang,” ucap Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

Selain masalah pencurian ikan, penetapan garis batas negara juga dapat membantu meningkatkan keamanan perairan RI. “Kemenkopolhukam dari sisi pertahanan negara akan menjadi jelas dalam menjalankan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan dan penangkapan dalam posisi yang tidak diperdebatkan,” tambah politikus dari Partai PKS itu.